Basis Data Bansos Berubah Lagi, Penerima di Bengkulu Utara Terancam Dicoret?

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 27 Apr 2025 - 22:47

PENERIMA: Pemerintah Pusat kembali merubah persyaratan untuk penerima bantuan sosial dengan status masyarakat kurang mampu. SANDI/RB--

KORANRB.ID – Pemerintah Pusat kembali merubah persyaratan untuk penerima bantuan sosial dengan status masyarakat kurang mampu.

Hal ini lantaran danya perubahan basis data bagi masyuarakat penerima bansos terhitung untuk penyaluran triwulan kedua tahun ini.

Maka ada standar yang berbeda antara syarat kategori warga miskin penerima bansos saat ini pasca ada perubahan nantinya.

Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara Agus Sudrajad, SKM, MM menerangkan jika saat ini Pemerintah Pusat tengah melakukan pemadanan data untuk perubahan absis data termasuk penerima bantuan sosial.

Sebelumnya data penerima bansos berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terutama untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

DTKS merupakan data yang diverifikasi oleh Dinas Sosial yang memiliki jaringan pekerja sosial yang ada hingga ke desa-desa ditambahkan dengan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dimiliki pemerintah.

“Namun saat ini tengah ada pemadanan data dimana nantinya pendataan dan verifikasi data akan dilaksanakan dikelola oleh Badan Pusat Statistik,” terangnya.

Ke depannya data untuk penerima bantuan sosial akan berbasis DTSEN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik.

Saat ini data tersebut tengah dilakukan pemadanan oleh Pemerintah Pusat dengan merangkum seluruh data yang ada, termasuk DTKS dan P3KE.

“Termasuk juga terkait persyaratan masyuarakat yang masuk dalam ketegori penerima bansos atau kategori miskin maupun miskin ekstrem,” terangnya.

basis data bansos berubah lagi, penerima di bengkulu utara terancam dicoret?                             koranrb.id – pemerintah pusat kembali merubah persyaratan untuk penerima bantuan sosial dengan status masyarakat kurang mampu. 
hal ini lantaran danya perubahan basis data bagi masyuarakat penerima bansos terhitung untuk penyaluran triwulan kedua tahun ini. 
maka ada standar yang berbeda antara syarat kategori warga miskin penerima bansos saat ini pasca ada perubahan nantinya. 
kepala dinas sosial bengkulu utara agus sudrajad, skm, mm menerangkan jika saat ini pemerintah pusat tengah melakukan pemadanan data untuk perubahan absis data termasuk penerima bantuan sosial.
baca juga:jpu banding vonis terdakwa anak perkara pembunuhan anggota polres seluma
baca juga:akses jalan perkebunan di desa simpang dibuka untuk umum, perusahaan masih dilarang melintas 
sebelumnya data penerima bansos berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) terutama untuk bansos program keluarga harapan (pkh) dan bantuan pangan non tunai (bpnt). 
dtks merupakan data yang diverifikasi oleh dinas sosial yang memiliki jaringan pekerja sosial yang ada hingga ke desa-desa ditambahkan dengan data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (p3ke) yang dimiliki pemerintah.
“namun saat ini tengah ada pemadanan data dimana nantinya pendataan dan verifikasi data akan dilaksanakan dikelola oleh badan pusat statistik,” terangnya. 
ke depannya data untuk penerima bantuan sosial akan berbasis dtsen yang dikelola oleh badan pusat statistik.
baca juga:terima penambahan 200 hektare, total 400 hektare program cetak sawah seluma siap digarap
baca juga:terkendala dokumen kelengkapan, tender proyek iplt mukomuko mundur bulan depan
saat ini data tersebut tengah dilakukan pemadanan oleh pemerintah pusat dengan merangkum seluruh data yang ada, termasuk dtks dan p3ke. 
“termasuk juga terkait persyaratan masyuarakat yang masuk dalam ketegori penerima bansos atau kategori miskin maupun miskin ekstrem,” terangnya. 
namun ia berharap dengan pemadanan data tersebut tidak mengurangi jumlah penerima bantuan sosial yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan dtks sebelum-sebelumnya. 
harapannya dtsen ini mengakomdir semua ketegori persyaratan warga miskin yang berhak menerima bantuan sosial sesuai dtks dan p3ke. 
baca juga:angka kebakaran meningkat tahun ini, damkarmat mukomuko akui armada terbatas
baca juga:deteksi dini hiv/aids, dinkes mukomuko target periksa 4.344 warga
“kami tidak berharap kategori miskin pada dtsen sama dengan data-data kemiskinan bps sebelumnya. di mana salah satu persyaratan ketegori misklin adalah tempat tinggal yang diantaranya lantai tanah. karena saat ini banyak pemukiman yang sudah ubin, namun pendapatan kelaurganya masih sangat rendah,” terangnya.
tak hanya kabar akan terjadinya pengurangan penerima bansos karena perubahan kriteria penerima.
pemadanan data yang dilakukan pemerintah pusat berpeluang membuat terhambatnya penyaluran program bantuan sosial triwulan kedua tahun ini.
“untuk penyaluran bansos triwulan kedua dilakukan setelah dilakukan pemadanan data,” pungkas agus. 
sekadar mengetahui, jumlah penerima porogram bansos bantuan pangan non tunai (bpnt) dan bpkh sebanyak 39.012 keluarga penerima manfaat. 
rinciannya 14.450 kpm penerima program keluarga harapan dan 24.562 kpm penerima program bantuan pangan non tunai (bpnt). 
diberitakan sebelumnya, dinas sosial bengkulu utara terus melakukan penelusuran kondisi sosial masyarakat. terutama terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos. 
selain memastikan warga yang kurang mampu untuk diajukan menerima program bantuan sosial, dinas sosial juga terus melakukan pemantauan pada kondisi penerima bansos. 
sehingga jika ditemukan penerima yang dinilai tidak layak, maka desa diminta mengadakan musyawarah desa atau musdes dan melakukan pencoretan. 
kepala dinas sosial bengkulu utara, agus sudrajad, sklm, mm menerangkan dalam 2 tahun terakhir sudah 27 ribu penerima bantuan sosial dicoret. 
baik itu penerima program keluarga harapan (pkh) maupun program bantuan pangan non-tunai (bpnt). 
“mereka ini dicoret karena kondisi ekonominya sudah membaik, jadi tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial,” sampai agus. 
dari 27 ribu warga yang dicoret tersebut, 14 pencoretan dari sistem kementerian sosial. 
hal ini biasanya dikarenakan adanya data penerima bansos yang mendapatkan program lain atau membuat izin usaha. 
“karena saat terdata sebagai pemegang izin usaha, maka merek dikategorikan mampu dan tidak layak lagi menerima bantuan sosial,” ujar agus. 
sedangkan 13 ribu lagi penerima bansos yang dicoret berasal dari data musyawarah desa yang menyatakan warganya tersebut sudah mampu. 
dari hasil musyawarah desa, 13 ribu warga diajukan oleh operator sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (sik-ng) yang ada di desa.
“sejauh ini berjalan sangat maksimal dan pemerintah desa yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya,” terangnya. 
agus membantah jika 13 ribu warga penerima bansos dicoret lantaran dinyatakan sudah mampu tersebut adalah bentuk tidak validnya data sasaran penerima bantuan sosial.
dia pastikan 13 ribu penerima yang dicoret tersebut sudah lama masuk dalam daftar dan menerima program bantuan sosial. sehingga sepanjang tahun tersebut terjadi perubahan atau peningkatan status ekonomi. 
“mereka ini dahulunya memang masuk kategori miskin dan berhak menerima bansos, namun saat ini terjadi peningkatan ekonomi sehingga dicoret. inilah pentingnya musdes yang kita terapkan,” demikian agus.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 28 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan