Dosen Universitas Bengkulu Sorot Perambahan Hutan jadi Kebun Sawit di Mukomuko

dosen universitas bengkulu sorot perambahan hutan jadi kebun sawit di mukomuko koranrb.id - dugaan penggunaan kawasan hutan oleh pt alno agro utama yang mengelola kebun sawit di kawasan air ikan estate terus memicu perdebatan serius di tengah masyarakat. sebab belum ada langkah tegas dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini, sementara kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara terus menjadi isu utama yang dibicarakan. dosen kehutanan universitas bengkulu hefri oktoyoki, s.hut, m.si, mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan berbagai skema untuk menjaga kelestarian ekosistem. namun pengawasan yang lebih ketat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perkebunan, terutama yang melibatkan alih fungsi lahan hutan, berjalan sesuai regulasi.  baca juga:pupr-p hitung biaya jembatan tiek sirong, perbaikan tahun ini baca juga:2 pns satpol pp diduga 2 tahun tidak ngantor, kirim surat panggilan “meskipun ada kemudahan dalam perizinan usaha, tetap saja pengawasan yang konsisten dan ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua berjalan dengan baik,”ujar hefri. alih fungsi hutan menjadi kebun sawit memang diakui sebagai penyebab utama degradasi lingkungan. hefri menjelaskan, perubahan lahan dari hutan menjadi kebun sawit memicu penurunan kandungan bahan organik tanah, terutama setelah 2 tahun pembukaan lahan.  “tanah hutan mengandung banyak bahan organik berkat akumulasi seresah dan sisa tanaman, yang tidak ada pada tanah perkebunan. ini menjadi penyebab utama deforestasi yang semakin meluas,”sampainya. terkait dengan pengelolaan perkebunan sawit, hefri menekankan pentingnya keberadaan sistem perkebunan yang berkelanjutan, seperti yang diwajibkan oleh sertifikasi ispo (indonesian sustainable palm oil) dan rspo (roundtable on sustainable palm oil). baca juga:gubernur helmi ringankan pajak kendaraan bermotor, khusus kendaraan yang mutasi ke wilayah bengkulu baca juga:dewan minta tenaga honorer diprioritaskan dalam skema outsourcing “saat ini, perusahaan-perusahaan sawit diharuskan memiliki sertifikasi ini untuk menjamin bahwa praktik mereka ramah lingkungan dan berkelanjutan,”tutupnya. namun, meskipun ada regulasi dan sertifikasi, banyak pihak merasa bahwa pengawasan dan penegakan hukum di lapangan belum cukup tegas, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kawasan hutan. rusman aswardi, ketua rumus institute mukomuko, menyebutkan bahwa keberadaan satuan tugas (satgas) penertiban kawasan hutan (pkh) yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden (perpres) nomor 5 tahun 2025 harus dimaksimalkan di provinsi bengkulu. “kami meminta agar satgas pkh tidak tutup mata terhadap dugaan pelanggaran ini. penegakan hukum harus berjalan tegas agar masyarakat kembali percaya bahwa negara hadir untuk mengatasi masalah ilegal di kawasan hutan,” tegas rusman. baca juga:desa jeranglah rendah pelopor pengolahan sampah baca juga:usai mutasi, tersisa 1 kursi kosong eselon ii, bkd: tunggu pentunjuk gubernur rusman juga menekankan pentingnya mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan pengusuran kawasan hutan oleh pt alno agro utama. "ini negara hukum. kami yakin pihak-pihak yang melanggar hukum, termasuk jika ada oknum pemerintah yang terlibat, harus diproses sesuai aturan,"sampainya. kasus ini semakin menjadi perhatian publik, terutama terkait dengan bagaimana sektor perkebunan sawit bisa memberikan dampak lingkungan yang besar, sementara aspek keberlanjutan dan pengawasan belum terlaksana dengan optimal. “kalau penanganan kasus ini berhasil, kami yakin akan menjadi titik terang bagi penyelesaian berbagai persoalan serupa di indonesia, terutama di mukomuko,”tandasnya.  sebelumnya, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut membenarkan beberapa tahun lalu pernah mendampingi balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) lampung, melihat lokasi perkebunan pt alno agro utama air ikan estate yang masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l. baca juga:13 pengcab olahraga mosi tak percaya ketua koni baca juga:usai sidak pt jatropha solutions, pansus koordinasi dengan kementerian dari penyampaian tim bpkh kurang lebih waktu itu ada 30 ha dari 200 ha yang sudah ditanami sawit. namun hingga saat ini belum diketahui apakah perusahaan tersebut mengusulkan keterlanjuran atau seperti apa. “sudah sangat lama pengurusan terkait keterlanjuran itu seharusnya sudah ada kepastian. waktu mendampingi bpkh lampung itu saya masih menjabat sebagai kasi, jadi sudah lebih dari 3 tahun lalu. yang pastinya kami tidak tau seperti apa kelanjutan prosesnya hingga saat ini. dlhk provinsi lah yang bisa menjelaskan,”tandas aprin. sebelumnya juga, humas pt alno air ikan mukomuko zainal mengakui belum ada informasi lanjutan dari pengusulan tersebut. “terkait perkembangan pengusulan keterlanjuran, kebun sawit yang masuk dalam kawasan. kita masih menunggu, sejauh ini belum ada perkembangan,”singkat selain itu zainal juga pernah menyampaikan, bawasanya manajemen pt alno sudah lebih dulu melakukan pengurusan ke instansi terkait, dan telah mengajukan permohonan sebelum batas akhir pengusulan keterlanjuran. yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pp) no 24 tahun 2021 tertanggal 2 november 2023. dengan terbitnya sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 saat ini tentu belum semua perusahaan yang bermohon dimasukan karena belum semua rampung termasuk usulan pt alno. “betul memang ada keterlanjuran, saat ini usulan kami tengah berproses, pengerjaan masih menunggu hasil penelitian tim terpada (timdu), dan kami pastikan akan ada sk menteri lanjutan,” tutupnya. 

Tag

• # pt alno
• # perambahan hutan
• # universitas bengkulu
• # kebun sawit
• # mukomuko

Share

• 
• 
• 
• 
•