Pemerintah Diminta Tegas Tertibkan Perusahaan Sawit Nakal di Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 27 Apr 2025 - 21:49

Hamparan perkebunan sawit PT Alno Estate Air Ikan--firmansyah/rb

KORANRB.ID – Dugaan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan PT Alno Agro Utama (Air Ikan Estate), bagian dari Anglo Eastern Plantation (AEP) Group masih belum ada tindakan penertiban pemerintah.

Meskipun perusahaan diduga telah menggarap lahan lebih kurang 200 hektare di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh 1, dari waktu yang sudah lama.

Rahmad Novan Ismadi, Manajer Riset Perkebunan Genesis Bengkulu, mendesak agar Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Provinsi Bengkulu segera turun tangan dan menertibkan perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk PT Alno.

Rahmad menegaskan bahwa tindakan tegas sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

"Jika PT Alno memang terbukti melakukan tindakan ilegal, mereka harus segera ditindak secara hukum. Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk bertindak semena-mena dengan menggarap lahan di luar izin yang diberikan negara," kata Rahmad.

Meskipun hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) No. 6 Tahun 2023 yang memberikan ruang bagi kebun sawit yang sudah ada di kawasan hutan untuk tetap beroperasi, Rahmad menekankan bahwa perusahaan harus tetap memenuhi persyaratan administratif yang berlaku di bidang Kehutanan.

"Perusahaan yang terbukti melanggar harus dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Sanksi pidana harus diterapkan," ujarnya.

Rahmad juga mengingatkan agar negara tidak kalah dengan perusahaan yang merusak lingkungan.

Ia menyarankan, jika nantinya lahan yang digunakan oleh perusahaan sawit tersebut terbukti melanggar dan disita. Sebaiknya lahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat untuk dikelola melalui kelompok tani hutan.

Untuk mengindari adanya oknum-oknum yang hanya mementingkan keuntungan pribadi.

pemerintah diminta tegas tertibkan perusahaan sawit nakal di mukomuko                            koranrb.id – dugaan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan pt alno agro utama (air ikan estate), bagian dari anglo eastern plantation (aep) group masih belum ada tindakan penertiban pemerintah.
meskipun perusahaan diduga telah menggarap lahan lebih kurang 200 hektare di hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh 1, dari waktu yang sudah lama.
rahmad novan ismadi, manajer riset perkebunan genesis bengkulu, mendesak agar satuan tugas (satgas) penertiban kawasan hutan (pkh) provinsi bengkulu segera turun tangan dan menertibkan perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pt alno.
rahmad menegaskan bahwa tindakan tegas sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
baca juga:pemkot bengkulu tidak izinkan tambah gerai modern di bengkulu, masalah pajak jadi alasan
baca juga:akhir mei, pembangun infrastruktur pemprov bengkulu dimulai, ini rincian proyeknya
"jika pt alno memang terbukti melakukan tindakan ilegal, mereka harus segera ditindak secara hukum. tidak ada alasan bagi perusahaan untuk bertindak semena-mena dengan menggarap lahan di luar izin yang diberikan negara," kata rahmad.
meskipun hadirnya undang-undang cipta kerja (uuck) no. 6 tahun 2023 yang memberikan ruang bagi kebun sawit yang sudah ada di kawasan hutan untuk tetap beroperasi, rahmad menekankan bahwa perusahaan harus tetap memenuhi persyaratan administratif yang berlaku di bidang kehutanan.
"perusahaan yang terbukti melanggar harus dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. sanksi pidana harus diterapkan," ujarnya.
rahmad juga mengingatkan agar negara tidak kalah dengan perusahaan yang merusak lingkungan.
baca juga:15 peserta selkom pppk palsukan dokumen digugurkan 
baca juga:lima destinasi wisata baru di rejang lebong siap dilaunching
ia menyarankan, jika nantinya lahan yang digunakan oleh perusahaan sawit tersebut terbukti melanggar dan disita. sebaiknya lahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat untuk dikelola melalui kelompok tani hutan.
untuk mengindari adanya oknum-oknum yang hanya mementingkan keuntungan pribadi.
"jika satgas pkh turun, harapan kami lahan yang disita bisa langsung dikelola oleh masyarakat. dengan begitu, pengelolaannya bisa lebih baik, dan hal-hal negatif bisa dihindari,"sampai rahmad.
genesis bengkulu sendiri, lanjut rahmad, terus mengawasi perkembangan alih fungsi kawasan hutan di kabupaten mukomuko.
baca juga:30 persen tunjangan guru sertifikasi tw i 2025 terganjal
baca juga:desa bersatu siap motori program bantu rakyat 
meskipun sudah ada upaya dari berbagai pihak untuk menjaga tutupan lahan, namun tetap saja alih fungsi kawasan hutan, khususnya untuk perkebunan sawit, masih terus terjadi tanpa ada penyelesaian yang tuntas.
“pemerintah daerah dan pusat harus benar-benar serius dalam menyelesaikan masalah ini. jangan lagi ada kompromi dengan perusahaan nakal yang merusak lingkungan. meskipun kami sadar, itu tidak mudah untuk dilakukan," tandasnya.
sementara itu, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut sebagai perpanjangan instansi terkait di kabupaten mukomuko.
mengatakan belum mendapatkan informasi terbaru terkait pengusulan bentuk keterlanjuran kebun dalam kawasan hutan miliki pt alno. baik informasi dari dlhk provinsi ataupun dari manajemen perusahaan.
“belum ada informasi terbaru, yang kami dapat baik dari provinsi ataupun pihak perusahaan,”sampainya.
baca juga:jelang seleksi kompetensi, peserta pppk tahap ii diminta persiapkan diri
baca juga:psu bengkulu selatan berpeluang kembali ke mk, ini kata bawaslu hingga pakar hukum tata negara
sebelumnya aprin menyampaikan, beberapa tahun lalu pernah mendampingi balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) lampung, melihat lokasi perkebunan pt alno agro utama air ikan estate yang masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l.
dari penyampaian tim bpkh kurang lebih waktu itu ada 30 ha dari 200 ha yang sudah ditanami sawit.
namun hingga saat ini belum diketahui apakah perusahaan tersebut mengusulkan keterlanjuran atau seperti apa.
“sudah sangat lama pengurusan terkait keterlanjuran itu seharusnya sudah ada kepastian. waktu mendampingi bpkh lampung itu saya masih menjabat sebagai kasi, jadi sudah lebih dari 3 tahun lalu. yang pastinya kami tidak tau seperti apa kelanjutan prosesnya hingga saat ini. dlhk provinsi lah yang bisa menjelaskan,”tandas aprin.
baca juga:bupati rejang lebong dukung pengenalan olahraga panahan di sekolah
baca juga:verifikasi data tpp asn sudah 90 persen, segera dicairkan
sebelumnya juga, humas pt alno air ikan mukomuko zainal mengakui belum ada informasi lanjutan dari pengusulan tersebut.
“terkait perkembangan pengusulan keterlanjuran, kebun sawit yang masuk dalam kawasan. kita masih menunggu, sejauh ini belum ada perkembangan,”singkat
selain itu zainal juga pernah menyampaikan, bawasanya manajemen pt alno sudah lebih dulu melakukan pengurusan ke instansi terkait, dan telah mengajukan permohonan sebelum batas akhir pengusulan keterlanjuran. yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pp) no 24 tahun 2021 tertanggal 2 november 2023. dengan terbitnya sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 saat ini tentu belum semua perusahaan yang bermohon dimasukan karena belum semua rampung termasuk usulan pt alno.
“betul memang ada keterlanjuran, saat ini usulan kami tengah berproses, pengerjaan masih menunggu hasil penelitian tim terpada (timdu), dan kami pastikan akan ada sk menteri lanjutan,”tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 28 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan