30 Persen Tunjangan Guru Sertifikasi Tw I 2025 Terganjal

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 27 Apr 2025 - 21:40

Aktivitas guru mengajar di salah satu sekolah Kabupaten Kepahiang. Belum semua guru sertifikasi di Kabupaten Kepahiang menikmati tunjangan di triwulan I TA 2025--Heru/RB

KORANRB.ID - Belum semua guru sertifikasi di Kabupaten Kepahiang menikmati tunjangan di triwulan (Tw) I TA 2025.

Sejatinya, pengalokasian tunjangan sertifikasi atau Tunjangan Profesi Guru (TPG) I sudah masuk langsung ke rekening masing-masing guru sejak Maret 2025.

Namun, hingga berita ini diturunkan Dinas Dikbud Kabupaten Kepahiang mendata tunjangan sertifikasi sudah disalurkan setidaknya kepada 70 persen guru penerima tunjangan sertifikasi.

Kabid Pembinaan Ketenagaan (PTK) Dinas Dikbud Kabupaten Kepahiang Lia Febriani menerangkan, total alokasi dana yang disiapkan untuk pencairan tunjangan sertifikasi Tw I TA 2025 ini mencapai Rp9,9 miliar.

"Memang belum semua tersalurkan karena terkait dengan kelengkapan persyaratan yang ditentukan," kata Lia. Menurutnya, salah satu kekurangan yang belum dilengkapi sehingga menghambat pencairan tunjangan sertifikasi Tw I diantaranya adalah Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP).

"Tunjangan disalurkan langsung ke rekening guru. Untuk yang belum, ada beberapa syarat yang belum lengkap. Seperti masih dilakukan verifiksi info, atau belum belum terbitnya SKTP," kata Lia.

Di Kabupaten Kepahiang, total guru sertifikasi berjumah 1.035. Terdiri dari guru ASN 941 dan guru PPPK 557. "Yang siap dibayarkan di Tw I ini sebanyak 941 guru sertifikasi," demikian Lia.

Untuk diketahui, TPG diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan bagi guru, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam dunia pendidikan.

Diharapkan pula dengan adanya TPG, kesejahteraan guru akan meningkat dan mereka semakin termotivasi untuk memberikan pendidikan terbaik bagi generasi penerus.

Pengalokasian TPG sendiri, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

30 persen tunjangan guru sertifikasi tw i 2025 terganjal                            koranrb.id - belum semua guru sertifikasi di kabupaten kepahiang menikmati tunjangan di triwulan (tw) i ta 2025.
sejatinya, pengalokasian tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi guru (tpg) i sudah masuk langsung ke rekening masing-masing guru sejak maret 2025. 
namun, hingga berita ini diturunkan dinas dikbud kabupaten kepahiang mendata tunjangan sertifikasi sudah disalurkan setidaknya kepada 70 persen guru penerima tunjangan sertifikasi.
kabid pembinaan ketenagaan (ptk) dinas dikbud kabupaten kepahiang lia febriani menerangkan, total alokasi dana yang disiapkan untuk pencairan tunjangan sertifikasi tw i ta 2025 ini mencapai rp9,9 miliar.
baca juga:psu bengkulu selatan berpeluang kembali ke mk, ini kata bawaslu hingga pakar hukum tata negara
baca juga:bupati rejang lebong dukung pengenalan olahraga panahan di sekolah
"memang belum semua tersalurkan karena terkait dengan kelengkapan persyaratan yang ditentukan," kata lia. menurutnya, salah satu kekurangan yang belum dilengkapi sehingga menghambat pencairan tunjangan sertifikasi tw i diantaranya adalah surat keputusan tunjangan profesi (sktp). 
"tunjangan disalurkan langsung ke rekening guru. untuk yang belum, ada beberapa syarat yang belum lengkap. seperti masih dilakukan verifiksi info, atau belum belum terbitnya sktp," kata lia.
di kabupaten kepahiang, total guru sertifikasi berjumah 1.035. terdiri dari guru asn 941 dan guru pppk 557. "yang siap dibayarkan di tw i ini sebanyak 941 guru sertifikasi," demikian lia. 
untuk diketahui, tpg diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan bagi guru, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam dunia pendidikan.
baca juga:verifikasi data tpp asn sudah 90 persen, segera dicairkan
baca juga:nakes rsud curup tagih janji pembayaran insentif pelayanan
diharapkan pula dengan adanya tpg, kesejahteraan guru akan meningkat dan mereka semakin termotivasi untuk memberikan pendidikan terbaik bagi generasi penerus.
pengalokasian tpg sendiri, sudah diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. 
adapun kriteria guru pegawai negeri sipil daerah (pnsd) penerima tpg, tetap mengacu pada permendikbud nomor 17 tahun 2016. seperti, guru pnsd yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan kementerian pendidikan dan kebudayaan kecuali guru pendidikan agama.
pengawas pnsd yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan di bawah binaan kementerian pendidikan dan kebudayaan.
baca juga:berani palsukan dokumen daftar pppk, honorer siluman seluma siap-siap diproses hukum
baca juga:kanwil bpn sebut penerbitan izin hgu pt raa bengkulu tengah butuh waktu lama
memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru (nrg) yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. setiap guru hanya memiliki satu nrg walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
lalu, memiliki sktp yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.
bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki rasio peserta didik terhadap guru di satuan pendidikan sesuai ketentuan pasal 17 peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru mulai tahun pelajaran 2016/2017.  
bagi guru berstatus pns, maka besaran tunjangan tpg ditetapkan sebesar 1 kali gaji pokok sebagai pns sesuai dengan golongannya. 
baca juga:kanwil bpn sebut penerbitan izin hgu pt raa bengkulu tengah butuh waktu lama
baca juga:pt bnt berikan bantuan csr untuk kantor kecamatan pondok kelapa
sebagai catatan, kenaikan tpg non pns ini berlaku untuk semua guru non pns yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. adapun persyaratan penerima tpg non pns diantaranya, memiliki sertifikat pendidik, memiliki sk mengajar dari kepala daerah, memiliki nuptk (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan).
lalu,  terdaftar di dapodik (data pokok pendidikan), memenuhi beban kerja mengajar minimal 18 jam pelajaran per minggu, tidak menikmati tunjangan lain yang bersumber dari dana apbn/apbd dengan peruntukan yang sama, serta memiliki knerja baik guru bisa mengecek terlebih dahulu tampilan di info gtk kemendik.
secara umum persyaratan bagi seorang guru mendapatkan tpg adalah, memiliki sertifikat pendidik, memiliki status sebagai guru asn di daerah di bawah binaan kemeterian, mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada dapodik, memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian.
kemudian, melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “baik”.
baca juga:satu peserta cpns lulus mengundurkan diri, satu peserta lagi tidak mengisi drh
baca juga:pekan depan, peserta seleksi pppk tahap ii jalani seleksi kompetensi
serta, mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan; dan tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 28 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan