PSU Bengkulu Selatan Berpeluang Kembali ke MK, ini Kata Bawaslu hingga Pakar Hukum Tata Negara

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 27 Apr 2025 - 21:37

Bawaslu Bengkulu Selatan bersama sentra Gakumdu melaksanakan rapat soal PSU Bengkulu Selatan.--RIO/RB

KORANRB.ID – Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 berpeluang kembali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Saat ini laoran terkait PSU Bengkulu Selatan telah masuk ke Bawaslu Bengkulu Selatan.

PSU Bengkulu Selatan hingga saat ini belum berakhir.

Masih ada tahapan-tahapan yang akan dijalankan KPU Bengkulu Selatan sebelum penetapan calon terpilih. Bahkan PSU Bengkulu Selatan berpeluang digugat di MK.

Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan Sahran SE mengatakan PSU Bengkulu Selatan belum selesai karena masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penyelenggara Pilkada.

Salah satunya menunggu keputusan soal laporan PSU.

Selain itu terkait gugatan ke MK RI, Sahran menyebut masih ada waktu bagi para paslon untuk menggugat PSU ke MK. Sebab berdasarkan aturan yang ia baca, waktu untuk menggugat ke MK tiga hari pasca rapat pleno tingkat kabupaten. Waktu tiga hari tersebut dihitung berdasarkan waktu jam kerja.

“Masih ada waktu untuk melapor atau gugatan hingga Selasa,” kata Sahran.

Laporan PSU yang masuk ke Bawaslu Bengkulu Selatan saat ini sebut Sahran salah satunya laporan mengenai masa tenang PSU.

Paslon 02 Suryatati-Ii Sumirat menganggap ada modus kejahatan baru yang dilakukan oleh paslon 03 Rifai-Yevri saat masa tenang sebelum pencoblosan 19 April 2025 lalu.

psu bengkulu selatan berpeluang kembali ke mk, ini kata bawaslu hingga pakar hukum tata negara                            koranrb.id – pemungutan suara ulang (psu) pemilihan bupati dan wakil bupati bengkulu selatan tahun 2024 berpeluang kembali digugat di mahkamah konstitusi (mk) ri.
saat ini laoran terkait psu bengkulu selatan telah masuk ke bawaslu bengkulu selatan.
psu bengkulu selatan hingga saat ini belum berakhir.
masih ada tahapan-tahapan yang akan dijalankan kpu bengkulu selatan sebelum penetapan calon terpilih. bahkan psu bengkulu selatan berpeluang digugat di mk.
baca juga:verifikasi data tpp asn sudah 90 persen, segera dicairkan
baca juga:nakes rsud curup tagih janji pembayaran insentif pelayanan
ketua bawaslu bengkulu selatan sahran se mengatakan psu bengkulu selatan belum selesai karena masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penyelenggara pilkada.
salah satunya menunggu keputusan soal laporan psu.
selain itu terkait gugatan ke mk ri, sahran menyebut masih ada waktu bagi para paslon untuk menggugat psu ke mk. sebab berdasarkan aturan yang ia baca, waktu untuk menggugat ke mk tiga hari pasca rapat pleno tingkat kabupaten. waktu tiga hari tersebut dihitung berdasarkan waktu jam kerja.
“masih ada waktu untuk melapor atau gugatan hingga selasa,” kata sahran.
laporan psu yang masuk ke bawaslu bengkulu selatan saat ini sebut sahran salah satunya laporan mengenai masa tenang psu.
baca juga:berani palsukan dokumen daftar pppk, honorer siluman seluma siap-siap diproses hukum
baca juga:kanwil bpn sebut penerbitan izin hgu pt raa bengkulu tengah butuh waktu lama
paslon 02 suryatati-ii sumirat menganggap ada modus kejahatan baru yang dilakukan oleh paslon 03 rifai-yevri saat masa tenang sebelum pencoblosan 19 april 2025 lalu.
bahkan pendukung dan simpatisan paslon 02 telah melakukan demonstrasi ke kantor bawaslu untuk meminta bawaslu mengusut laporan yang disampaikan paslon tersebut.
namun demikian bawaslu bengkulu selatan sambung sahran masih akan melakukan proses laporan tersebut, memeriksa bukti dan kelengkapan lainnya.
“masih kita proses dan koordinasi dengan bawaslu provinsi,” ujar sahran.
menanggapi soal psu bengkulu selatan yang hingga saat ini belum selesai dilakukan. pakar hukum tata negara prof dr juanda sh m.hum mengatakan bahwa setiap tindakan dalam tahapan proses pemilihan kepala daerah harus menjunjung dan mentaati asas-asas pemilu secara umum dan peraturan perundang-undangan khususnya uu tentang pilkada, termasuk pkpu sepanjang pkpu dimaksud sejalan dengan uu yang berlaku.
baca juga:pt bnt berikan bantuan csr untuk kantor kecamatan pondok kelapa
baca juga:satu peserta cpns lulus mengundurkan diri, satu peserta lagi tidak mengisi drh
ketika ada ditemukan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawab secara hukum ada dugaan tindakan  beberapa orang dari salah satu tim pendukung melakukan tindakan yang melanggar asas-asas pemilu misalnya tidak jujur, tidak fair, atau apapun yang melanggar hukum semuanya harus diselidiki dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
apakah berupa tindak pidana pilkada, pelanggaran administrasi maupun hukum lainnya termasuk hukum sifatnya keperdataan.
berkaitan dengan isu adanya dugaan  perbuatan beberapa orang dari tim atau orang yang melakukan penghadangan terhadap calon wakil bupati bengkulu selatan ii sumirat  h-1 dalam psu, kemudian diberitakan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dengan tujuan atau motif politik untuk menjatuhkan  kredibilitas yang bersangkutan sehingga dapat berpotensi mengakibatkan  menurunkan simpati masyarakat kepada pasangan 02.
“perlu didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat. jika benar  dugaan dimaksud dengan didukung dengan bukti-bukti maka pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini pasangan 02 misalnya  dapat melaporkan secara hukum pidana sesuai dengan uu yang berlaku,  dan juga bisa dijadikan salah satu alasan mengajukan permohonan sengketa pilkada  ke mahkamah konstitusi,” kata prof juanda.
baca juga:pekan depan, peserta seleksi pppk tahap ii jalani seleksi kompetensi
baca juga:target nilai investasi bengkulu tengah tahun ini rp2 triliun
siapapun yang merasa dirugikan dalam psu bengkulu selatan  tanggal 19 april 2025 yang lalu sambung prof juanda dalam hal ini pasangan 02 yang menganggap dirugikan oleh pihak-pihak tertentu maka dapat melakuakn langkah hukum. “demi kebenaran, keadilan dan tegaknya hukum berjuanglah dengan jalur hukum termasuk di mahkamah konstitusi,” ujarnya.
sementara itu disisi lain praktisi hukum bengkulu achmad tamizi gumay memberikan pandangan berbeda soal psu bengkulu selatan.
ia meminta masyarakat bengkulu selatan tidak perlu melakukan demonstrasi. demo yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat pendukung salah satu paslon tersebut dinilai belum perlu dilakukan.
“psu di bengkulu selatan sudah selesai, ketika ada temuan tidak sesuai dengan koridor hukum silahkan laporkan tidak usah demo-demo,” kata tarmizi.
baca juga:bagaimana buaya bertahan hidup sejak zaman dinosaurus? berikut 5 faktanya!
baca juga:menilik 3 ular sanca populer sebagai peliharaan
politisi asal bengkulu selatan ini memberikan saran untuk masyarakat bengkulu selatan agar temuan-temuan yang ada soal psu dapat dilaporkan dan dikawal. “kalau memang ada temuan silahkan dikaji jangan sampai laporan nanti berimbas kepada pelapor,” ujar tarmizi.
negara indonesia sebut tarmizi adalah negara hukum, maka setiap permasalahan dapat disesuaikan dengan koridor hukum. “bukan tidak boleh demo tapi saatnya itu belum tepat, kalau memang ada temuan laporkan nah kalau temuan tidak digubris atau tidak ditindaklanuti baru ada aksi,” kata tarmizi.
terakhir tarmizi berharap aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan demo tidak memancing masyarakat atau kelompok lain untuk melakukan hal serupa. “mari kita jaga psu ini kondusif untuk kemajuan bengkulu selatan kedepan,” demikian tarmizi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 28 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan