Polemik PT ABS di Bengkulu Selatan Belum Berakhir, Tunggu Keputusan Dewan

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 09 Feb 2025 - 22:50

Rapat pembahasan DPRD Bengkulu Selatan dengan FMPR terkait masalah polemik PT ABS.--RIO/RB

polemik pt abs di bengkulu selatan belum berakhir, tunggu keputusan dewan                            koranrb.id - polemik pt agro bengkulu selatan (abs) hingga saat ini belum berakhir.
perusahan perkebunan kelapa sawit ini sedang menjadi sorotan dprd dan pemkab bengkulu selatan.
polemik perusahaan perkebunan di kabupaten bengkulu selatan sedang terjadi antara pt abs dan masyarakat kecamatan pino raya.
hingga saat ini permasalahan ini sedang ditengahi oleh dprd bengkulu selatan dan akan diselesaikan melalui panitia khusus (pansus).
baca juga:dugaan korupsi perjalanan dinas, kejari kebut berkas pemanggilan anggota dprd kaur
baca juga:ini syarat mutlak pdam agar dapat dana hibah
saat ini pt abs belum juga menunjukan keseriusan untuk melengkapi syarat admintrasi untuk beroperasi di lahan bengkulu selatan, yakni hak guna usaha (hgu).
forum masyarakat pino raya (fmpr) saat ini masih menunggu langkah dprd bengkulu selatan agar polemik segera berakhir dan ada status jelas pt abs berdiri di pino raya.
“belum selesai masih kami tunggu di dewan,” kata ketua fmpr rusli.
fmpr sebut rusli berharap dengan ditengahi dprd bengkulu selatan semua polemik pt abs dapat dituntaskan. mulai dari masalah hgu, dan lahan yang ditelantarkan oleh perusahaan.
baca juga:lomba kebun kopi terbaik bikin petani makin semangat
baca juga:wajib buat perkades program ketahanan pangan, 60 desa siap pengajuan pencairan dd 
masyarkat sangat berharap apabila hgu belum tuntas maka lahan pt abs dapat dikembalikan ke pemerintah daerah.
apabila sudah ditangan pemerintah daerah maka akan banyak manfaat dari lahan terlantar di pt abs. salah satunya bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan dan lainnya.
“kalau belum cukup syarat operasi kami minta lahan pt dikembalikan ke pemerintah,” ujar rusli.
sementara itu anggota komisi ii dprd bengkulu selatan try syaputra fikri se mengatakan, dari beberapa kali rapat terkait polemik pt abs, dewan menyimpulkan untuk membuat pansus.
baca juga:siaga bencana bpbd bengkulu selatan siapkan trc 24 jam 
baca juga:pemeliharaan fiktif jalan dan jembatan, kejari lebong segera tetapkan tersangka 
pansus tersebut telah disampaikan kepada pimpinan dprd bengkulu selatan dan dalam waktu dekat pansus segera terbentuk. “sudah di tangan unsur pimpinan, pansus akan dibentuk,” terang fikri.
berdasarkan hasil analisis dan identifikasi lapangan, pt abs diduga telah menelantarkan lahan atau tidak dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan sebagai bentuk kewajiban pemegang izin, sehingga kemudian dapat ditetapkan sebagai kawasan telantar berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar.
 pt abs tidak mampu memperoleh tanah  minimal 50 persen dari total lahan 2.950 hektare seperti yang diwajibkan dalam pasal 19 ayat ( 3 ) dalam permen atr bpn no 17 tahun 2019 tentang izin lokasi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 10 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan