Usut Keterlibatan Aktor Besar di Perambahan Hutan Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 11 Feb 2025 - 22:36

Kawasan hutan di Mukomuko telah digarap menjadi perkebunan kelapa sawit. --firmansyah/rb

KORANRB.ID – Pembukaan hutan menjadi kebun sawit secara ilegal di Mukomuko masih terus terjadi.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Mukomuko Saprin Efendi menyampaikan, jika pembukaan kawasan hutan milik negara di tempat lain masih juga terdapat upaya membuat legalitas dengan cara memalsukan surat, dan mengajak beberapa pihak menerbitkan izin.

Namun berbeda dengan kawasan hutan di Mukomuko yang jelas-jelas dibuka tanpa pegangan surat agar tidak terdeteksi kepemilikan aktor-aktor besar.

“Meskipun tidak memilik surat saya rasa bukan menjadi alasan untuk perkara ini susah diungkap, sebab bukti kejahatan seperti kebun, pekerja, dan tempat penjualan hasil ada semua,”sampainya.

Saprin juga menyampaikan, saat ini semakin kuat dugaan masyarakat adanya keterlibatan banyak oknum kuat, sehingga aktor-aktor besar ini dapat melancarkan aktivitas pembukaan hutan di Mukomuko menjadi kebun sawit secara terang-terangan.

Maka dari itu APH diharapkan juga dapat melakukan pengusutan adanya dugaan keterlibatan pemangku kawasan yang melancarkan jalannya aktivitas ilegal oleh aktor-aktor besar Mukomuko tersebut.

“Kami berharap penanganan perkara kejahatan kehutanaan ini bisa berjalan objektif,”tegasnya.

Sementara itu, Praktisi Hukum Bengkulu Muslim Chaniago SH, MH menyampaikan besar harapan masyarakat menantikan ada kejelasan pengusutan kasus kejahatan kehutanan di Mukomuko.

Karena perkara ini adalah Extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, negara tidak boleh kalah dengan pelaku-pelaku tersebut.

Karena kejahatan kehutanan ini diduga melibatkan anggota DPRD dan mantan anggota DPRD aktif serta pejabat dan mantan pejabat Pemkab Mukomuko. Terdiri dari banyak orang, penanganan kasus diharapkan dilakukan.

usut keterlibatan aktor besar di perambahan hutan mukomuko                             koranrb.id – pembukaan hutan menjadi kebun sawit secara ilegal di mukomuko masih terus terjadi.
ketua pemuda muhammadiyah kabupaten mukomuko saprin efendi menyampaikan, jika pembukaan kawasan hutan milik negara di tempat lain masih juga terdapat upaya membuat legalitas dengan cara memalsukan surat, dan mengajak beberapa pihak menerbitkan izin. 
namun berbeda dengan kawasan hutan di mukomuko yang jelas-jelas dibuka tanpa pegangan surat agar tidak terdeteksi kepemilikan aktor-aktor besar. 
“meskipun tidak memilik surat saya rasa bukan menjadi alasan untuk perkara ini susah diungkap, sebab bukti kejahatan seperti kebun, pekerja, dan tempat penjualan hasil ada semua,”sampainya.
baca juga:lanjutan sidang sengketa pilkada bengkulu selatan di mk, rifai-yevri siapkan 4 saksi ahli
baca juga:program 100 hari teddy-gustianto, lakukan pemerataan pegawai di puskesmas dan sekolah 
saprin juga menyampaikan, saat ini semakin kuat dugaan masyarakat adanya keterlibatan banyak oknum kuat, sehingga aktor-aktor besar ini dapat melancarkan aktivitas pembukaan hutan di mukomuko menjadi kebun sawit secara terang-terangan.
maka dari itu aph diharapkan juga dapat melakukan pengusutan adanya dugaan keterlibatan pemangku kawasan yang melancarkan jalannya aktivitas ilegal oleh aktor-aktor besar mukomuko tersebut.
“kami berharap penanganan perkara kejahatan kehutanaan ini bisa berjalan objektif,”tegasnya.
sementara itu, praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh menyampaikan besar harapan masyarakat menantikan ada kejelasan pengusutan kasus kejahatan kehutanan di mukomuko.
baca juga:40 orang dipanggil kejari terkait kasus perjalanan dinas setwan kaur 
baca juga:sekda lebong minta kasus dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan segera dituntaskan 
karena perkara ini adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, negara tidak boleh kalah dengan pelaku-pelaku tersebut.
karena kejahatan kehutanan ini diduga melibatkan anggota dprd dan mantan anggota dprd aktif serta pejabat dan mantan pejabat pemkab mukomuko. terdiri dari banyak orang, penanganan kasus diharapkan dilakukan.
“kasus ini sangat serius, dan melibatkan banyak pihak yang cukup kuat. maka dari itu agar pengusutan lebih objektif tidak ada kepentingan politik dan lainnya, kami berharap polda atau kejati bengkulu yang menanganinya,”sampainya.
muslim juga mengingatkan kejahatan yang luar biasa ini. masif, besar dan terdiri dari banyak pelaku, serta kerugian negara (kn) yang mengarah ke multidimensi.
baca juga:gandeng ahli konstruksi, kejari kaur periksa proyek air bersih bppw
baca juga:hasil verifikasi administrasi seleksi pppk tahap ii segera diumumkan
jangan sampai tidak ditindak secara hukum. sebab negara tidak boleh kalah dengan pelaku tindak pidana, sebab indonesia ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. 
“tentunya masyarakat sangat kecewa jika pelaku-pelaku kejahatan kehutanan ini tidak diproses hukum secara objektif, atau dalam kasus ini hanya menumbalkan pihak lainya. siapapun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan saya yakin dengan instrument hukum yang dimiliki aktor-aktor besar ini bisa digulung,” ujarnya.
dikatakan muslim, aph di bengkulu ini sangat mampu menangani perkara kejahatan kehutanan yang terjadi di mukomuko ini.
hanya saja semua tergantung ada tidak kemauan untuk memproses hukumnya, dalam kasus ini.
baca juga:61 unit motor dinas tidak diketahui penggunanya, sekda perintah cari sampai ketemu
baca juga:pokdarwis angkut ratusan kilogram sampah yang dibuang pendaki bukit kaba
hal itulah yang menyebabkan hingga saat ini aktor besar mukomuko, tersebut masih terus merasa tidak bersalah dengan apa tindakan yang mereka lakukan.
“sebenarnya ini berbicara kemauan saja, untuk aph memproses kejahatan kehutanan yang terjadi di mukomuko. sebab ini kejahatan yang bukan delik aduan, secara otomatis aph bisa masuk kapan saja,” tutupnya.
terpisah, ketua kanopi hijau indonesia ali akbar yang tergabung di dalam konsorsium bentang alam sebelat, dengan tugas utama melakukan interpensi melestarikan kawasan, membenarkan penanganan permasalahan pengerusakan dan alih fungsi kawasan hutan yang dilakukan secara terang-terangan di mukomuko.
masih belum terlihatnya keseriusan pihak-pihak yang memiliki kewanangan dalam menangani perkara tersebut. jika hal ini terus dilakukan pembiaraan tentu bentang alam seblat yang didalamnya terdapat beberapa kawasan hutan akan tinggal nama.
“konsorsium bentang alam sebelat ini memiliki wilayah interpensi 82 ribu ha, terbentang dari bengkulu utara dan mukomuko. yang kasus alih fungsi kawasan hutannya sangat-sangat menghawatirkan. dan masih belum bisa dituntaskan,”kata ali.
baca juga:disperindagkop ukm pantau harga sembako di pasar tradisional menjelang ramadan
baca juga:825 ni pppk diproses bkn, baru 2 pejabat desa pilih batal jadi pppk
ali menceritakan, wajar jika luasan kawasan hutan yang dirambah sangat luas pertahunnya. karena pembukaan kawasan sudah menggunakan sistem mekanik, tidak manual lagi. tentunya hal ini bisa terjadi harus ada modal yang cukup besar, karena seperti biaya sewa alat berat cukup mahal untuk sekali pengoperasian.
serta tidak akan mungkin juga alat berat bisa beroperasi bebas didalam kawasan hutan jika tidak ada yang memfasilitasi.
“maka dari kami mendesak aparat penegak hukum lebih serius dan segera melakukan penindakan mafia pengerusakan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit ini,”tutupnya.
terpisah, dosen kehutanan universitas bengkulu hefri oktoyoki, s.hut, m.si. mengatakan, perubahan fungsi kawasan hutan secara ilegal menjadi kebun sawit di mukomuko merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal yang terpinggirkan.
dari sudut pandang akademisi, alih fungsi hutan ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem, tetapi juga memengaruhi siklus hidrologi, meningkatkan risiko banjir, serta memperburuk krisis iklim melalui pelepasan emisi karbon akibat deforestasi.
“ini bukan tindakan main-main, sebab selain dilindungi undang-undang kawasan hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga dan tetap terjaga,”tegasnya.
tidak dapat dipungkiri disampaikan hefri, kawasan hutan disulap menjadi perkebunan sawit secara ilegal di hampir semua tempat tidak hanya di mukomuko, biasanya tidak terlepas dari keterlibatan pemilik modal yang memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan.
pemilik modal, dengan kekuatan finansial yang besar, sering kali menjadi aktor utama di balik praktik alih fungsi ini.
baik secara langsung maupun tidak langsung. dalam banyak kasus  seringkali mereka membiayai pembukaan lahan hutan secara illegal untuk perkebunan sawit.
tanpa mengindahkan aturan tata ruang dan persetujuan lingkungan. praktik seperti inilah mengakibatkan pengabaian hak-hak masyarakat, komunitas lokal lainnya.
“maka dari itu perubahan fungsi kawasan harus segera diakhiri, apalagi secara illegal,”tandasnya.
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk). untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260. kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha. dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha.
untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai.
adapun anggota dprd aktif dan non aktif serta pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis diatas 50 ha. bs miliki kebun di hp air rami. kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, dan rhd. beralih ke hpt air ipuh ll ada zmr, rsd, dan kr. selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, dan nm. kemudian di hpt air manjunto ada amh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Rabu, 12 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan