BINTUHAN, KORANRB.ID - Didampingi oleh Wakil Bupati (Wabup) Kaur Abdul Hamid S.Pd.i tim dari Kementerian Sosial melakukan survei ke tiga sekolah yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemakab) Kaur untuk mendapatkan bantuan menjadi sekolah rakyat.
Adapun tiga sekolah yang dikunjungi tersebut diantaranya adalah SD SMP PKLK, lalu SMA 11 Layanan Khusus dan SMP Berasrama Kaur.
Pengecekan dilakukan kemarin, 22 April 2025 langsung ke tiga sekolah untuk memastikan layak atau tidaknya sekolah tersebut menjadi sekolah rakyat.
Utusan dari Kementerian Sosial melalui Satker Sabiludin, mengatakan ini merupakan tahapan kedua penetapan sekolah rakyat di Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA:Peringati Hari Bumi Sedunia, Kemenag Tanam 405 Pohon
Yang mana pada tahapan pertama sekolah rakyat dipusatkan di Sentra Dharma Guna, sedangkan untuk tahapan kedua ini ada tiga kuota untuk sekolah rakyat.
Pengajuannya ada di dua Kabupaten yakni Kaur dan juga Kepahiang.
Survei yang dilakukan ini untuk menentukan apakah sekolah tersebut layak mendapatkan bantuan atau tidak.
Ada beberapa pengecekan yang dilakukan salah satunya adalah memastikan legalitas sekolah tersebut, bangunan, infrastruktur, kapasitas murid serta ketersediaan lahan 5 sampai dengan 10 hektare.
BACA JUGA:Dukung Edukasi Publik Nonton Film Lokal yang Legal
"Kita melakukan pengecekan, usulan sekolah rakyat di Kaur ada tiga Kabupaten yang akan dicek, yakni Kaur, Kepahiang, dan juga Bengkulu Selatan," jelasnya.
Sementara itu, salah satu sekolah yang diajukan menjadi sekolah rakyat yakni SMP 35 berasrama yang berada di Desa Gedung Sako Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.
Sekolah ini dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemakab) Kaur.
Sekolah ini mempunyai, 278 siswa dengan daya tampung infrastruktur sekolah yang sudah mencapai 500 orang dan sudah memiliki dapur.
BACA JUGA:Masyarakat Diminta Lapor Pungutan Sekolah, Larang 4 Pungutan ke Siswa