Di Bengkulu Ada 2.074 Ormas, Kesbangpol: Ormas Wajib Lapor

BENGKULU, KORANRB.ID – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu, Jaduliwan, SE, MM meminta Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk wajib lapor.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah Ormas yang berada di Provinsi Bengkulu yang mencapai sebanyak 2.074 Ormas. 

Hal tersebut juga menjadi perhatian dari Jaduliwan untuk setiap Ormas dapat menjalankan kewajiban wajib lapor pada saat resturktur organisasi.

“Kesbangpol Provinsi Bengkulu berpijak pada aturan yang berlaku untuk, kita berfokus pada yang aktif dulu,” terangnya.

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Tidak Izinkan Tambah Gerai Modern di Bengkulu, Masalah Pajak Jadi Alasan

Kendati demikian, Jaduliwan menerangkan Ormas merupakan suatu organisasi teoritis sukarela yang ingin mencapai tujuannya masing-masing dan tetap berlandaskan perundang-undangan.

“Tentunya kita tetap mengajak mereka untuk berkiprah dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan apapun suasana ataupun motif organisasi mereka,” beber Jaduliwan.

Sementara untuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemprov Bengkulu terhadap sepak terjang Ormas tersebut, Jaduliwan menyebutkan dengan berbagai upaya seperti menjalin koordinasi dan silahturami agar tetap berada di koridor masing-masing.

“Untuk pengawasan tetap kita lakukan, tidak serta merta bebas melainkan tetap berkoordinasi dan bersilahturahmi,” ucapnya.

BACA JUGA:Akhir Mei, Pembangun Infrastruktur Pemprov Bengkulu Dimulai, Ini Rincian Proyeknya

Selain itu, Jaduliwan menyebutkan dari jumlah keseluruhan Ormas yang terdata di Provinsi Bengkulu tersebut,  tidak seluruhnya aktif, melainkan ada beberapa yang sudah tidak lagi aktif.

Sementara untuk pembinaan dari Ormas tersebut, Jaduliwan menyebutkan bahwa diketahui secara pasti, namun yang jelas pembinaan tersebut bertujuan untuk memastikan Ormas tersebut berjalan guna kemajuan daerah.

“Ya untuk anggarannya masih belum diketahui secara pasti, namun dengan pembinaan setiap ormas ini harapannya dapat berjalan semestinya,” terang Jaduliwan.

Pembinaan tersebut juga meliputi fasilitasi atau suporting motifasi untuk memastikan kehadiran Pemerintah tetap menjamah ketubuh Ormas tersebut, sehingga terjalin sebuah komunikasi yang baik antaranya.