Bupati Rachmat Undang Forkopimda Bahas Polemik PT RAA

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 23 Apr 2025 - 21:31

Bupati Rachmat Undang Forkopimda Bahas Polemik PT RAA--jeri/rb

KORANRB.ID - Polemik PT Riau Agrindo Agung (RAA) pada saat ini sedang hangat diperbincangkan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bahkan persoalan ini menjadi atensi serius Bupati Bengkulu Tengah pada saat ini.

Untuk diketahui PT RAA yang menggarap lahan seluas 2.300 hektare dan sudah beroperasi sejak tahun 2008 tersebut ternyata tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 27 Oktober 2016 terkait Pasal 41 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Disebutkan bahwa, perusahaan yang boleh menanam kelapa sawit harus memiliki HGU dan IUP. Bupati Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, ST, M.AP mengatakan, persoalan ini menjadi perhatian khusus bagi Pemkab Bengkulu Tengah.

Namun untuk mengambil kebijakan terkait persoalan ini, tentu tidak bisa hanya Pemkab Bengkulu Tengah yang memutuskan.

Maka dari itu pada hari ini 24 April 2025 Bupati Bengkulu Tengah akan mengajak semua unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menggelar rapat dan membahas persoalan yang saat ini terjadi.

"Pembahasan dan langkah yang akan diambil terkait perusahaan perkebunan kelapa sawit ini perlu dibahas secara bijak dan harus dirapatkan bersama unsur forkopimda Bengkulu Tengah," sampainya

Namun sebelum menggelar rapat bersama forkopimda, kemarin ia juga sudah bersilaturahmi dan berkunjung ke Kantor Wilayah (Kantor) BPN Provinsi Bengkulu untuk menanyakan terkait persoalan tanah di Bengkulu Tengah termasuk persoalan HGU ini.

"Hari ini (kemarin, red) saya akan ke Kanwil BPN Bengkulu terlebih dahulu untuk menanyakan beberapa hal. Kemudian besok (hari ini, red) baru akan kita bahas bersama unsur Forkopimda," sampainya

bupati rachmat undang forkopimda bahas polemik pt raa                            koranrb.id - polemik pt riau agrindo agung (raa) pada saat ini sedang hangat diperbincangkan di kabupaten bengkulu tengah.
bahkan persoalan ini menjadi atensi serius bupati bengkulu tengah pada saat ini.
untuk diketahui pt raa yang menggarap lahan seluas 2.300 hektare dan sudah beroperasi sejak tahun 2008 tersebut ternyata tidak memiliki hak guna usaha (hgu).
sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi (mk) tanggal 27 oktober 2016 terkait pasal 41 undang-undang (uu) nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.
baca juga:pemerintah diminta fokus bangun infrastruktur antar kecamatan
baca juga:efisien anggaran hambat pembangunan infrastruktur, dinas pupr belum proses tender
disebutkan bahwa, perusahaan yang boleh menanam kelapa sawit harus memiliki hgu dan iup. bupati bengkulu tengah, drs. rachmat riyanto, st, m.ap mengatakan, persoalan ini menjadi perhatian khusus bagi pemkab bengkulu tengah.
namun untuk mengambil kebijakan terkait persoalan ini, tentu tidak bisa hanya pemkab bengkulu tengah yang memutuskan.
maka dari itu pada hari ini 24 april 2025 bupati bengkulu tengah akan mengajak semua unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) untuk menggelar rapat dan membahas persoalan yang saat ini terjadi.
"pembahasan dan langkah yang akan diambil terkait perusahaan perkebunan kelapa sawit ini perlu dibahas secara bijak dan harus dirapatkan bersama unsur forkopimda bengkulu tengah," sampainya
baca juga:jasad abiyu salah satu korban pembunuhan, dikebumikan di batu raja simsel
baca juga:jalan ambles di ulu talo makin parah, warga khawatir bakal putus total
namun sebelum menggelar rapat bersama forkopimda, kemarin ia juga sudah bersilaturahmi dan berkunjung ke kantor wilayah (kantor) bpn provinsi bengkulu untuk menanyakan terkait persoalan tanah di bengkulu tengah termasuk persoalan hgu ini.
"hari ini (kemarin, red) saya akan ke kanwil bpn bengkulu terlebih dahulu untuk menanyakan beberapa hal. kemudian besok (hari ini, red) baru akan kita bahas bersama unsur forkopimda," sampainya
sebelumnya, kepala kantah bengkulu tengah, ir. kristyan edy walujo mengatakan, saat ini perusahaan perkebunan yang belum memiliki hgu pt raa. hgu pt raa saat ini masih berproses di kementerian.
sebab yang mengeluarkan izin hgu tersebut adalah kementerian langsung, bukan wewenang kantah di daerah. ia menegaskan, untuk mendapatkan hgu harus melengkapi semua perizinan terlebih dahulu, termasuk iup. kalau syarat lainnya tidak lengkap maka hgu tidak bisa diurus.  
baca juga:57 peserta seleksi paskibraka gugur, 85 peserta lanjut seleksi samapta 
baca juga:865 peserta pppk tahap ii di relang lebong ikuti seleksi kompetensi 
"saat ini pt raa sedang proses permohonan hgunya. kami tidak mengetahui berapa selesainya, sebab sk ditandatangani langsung oleh pak menteri. jadi kami tidak mengetahui pasti perkembangannya gimana," ujarnya
ketua dprd bengkulu tengah, fepi suheri mengungkapkan, tak hanya mempertanyakan persoalan legalitas perizinan, pihaknya juga mempertanyakan terkait kontribusi yang diberikan pt raa untuk bengkulu tengah, baik itu berupa pendapatan asli daerah (pad) maupun anggaran csr.
"ternyata pt raa ini sama sekali tidak berkontribusi untuk bengkulu tengah. baik itu memberikan pad melaluo dana bagi hasil pemerintah pusat dan anggaran csr perusahaan kepada masyarakat," tegasnya
pihaknya mempertanyakan ini karena sudah seharusnya perusahaan yang berdiri disuatu daerah memberikan kontribusi pad maupun bantuan csr.
baca juga:penuh simbol misterius! berikut 4 fakta menarik castel del monte
baca juga:mengapa singa jantan memiliki surai? berikut 5 alasannya!
apalagi perusahaan tersebut selama beroperasi menggunakan fasilitas kabupaten, seperti menggunakan infrastruktur jalan.
bisa dilihat bersama banyak jalan menuju pt raa tersebut mengalami rusak berat. itu membuktikan kalau pt raa tidak memberikan kontribusi apapun untuk kabupaten bengkulu tengah. makanya pihaknya berharap pemkab bengkulu tengah bisa mengkaji ini semua ini.
"kami sangat berharap pemkab bengkulu tengah harus menindaklanjuti semua ini. jangan sampai pt raa itu hanya berdiri dan beroperasi di bengkulu tengah namun tidak memberikan kontribusi apapun," ungkapnya
diberitakan sebelumnya, dinas pertanian (distan) kabupaten bengkulu tengah akan segera memanggil pihak manajemen pt riau agrindo agung (raa).
baca juga:asisten 3 pemprov khairil anwar resmi dilantik sebagai ketua fkpt provinsi bengkulu masa bhakti 2025-2027
baca juga:menilik 4 burung puyuh berjambul dari genus callipepla
pemanggilan ini dilakukan sebagai tindaklanjut terkait dugaan pt raa yang tidak memiliki hak guna usaha (hgu) padahal sudah beroperasi sejak tahun 2008.
pelaksana tugas (plt) kepala distan bengkulu tengah, helmi yuliandri, sp, mt mengatakan, jika dirinya sudah mendapatkan informasi terkait kejadian ini. semua ini sudah disampaikan ketua dprd bengkulu tengah pada saat rapat pekan lalu.
tentu temuan ini akan menjadi perhatian khusus bagi distan bengkulu tengah.
helmi menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap administrasi pt raa ini. sebab ia masih baru bertugas di distan, maka harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu semua administrasinya.
"saya masih baru bertugas di distan bengkulu tengah. nanti saya akan minta bidang yang membidangi persoalan ini untuk dilakukan pengecekan administrasi terkait perusahaan perkebunan pt raa tersebut," ujarnya
lanjut helmi, pihaknya akan memastikan akan mencari tahu mengapa semua ini bisa terjadi dan apa permasalahannya sehingga semua ini bisa terjadi. yang pasti distan bengkulu tengah akan memanggil pihak pt raa untuk mengklarifikasi semua ini.
"pasti akan kita panggil pihak manajemen pt raa. tentu ini menjadi perhatian khusus bagi kita. kita akan meminta klasifikasi terkait kejadian ini dan apa permasalahannya sampai bisa terjadi seperti ini," demikian helmi.
terpisah, manajer perusahaan perkebunan kelapa sawit pt riau agrindo agung (raa) bengkulu tengah, moeliono mengatakan,  saat ini dirinya belum bisa berkomentar terkait legalitas perusahaan.
"mohon maaf karena saya baru 5 bulan di pt raa, saya tidak bisa memberikan komentar atas pertanyaan tersebut," ujarnya
ia pun membantah kalau pt raa tak bisa menunjukkan dokumen perizinan kepada ketua dan anggota dprd saat melakukan sidak.
sebab pihaknya ketua dprd tidak bersurat terlebih dahulu ingin berkunjung ke pt raa.
"mohon maaf, ketua dprd dan tim datang ke pt raa tidak ada menyurati management, sehingga kami tidak ada data yang mau disiapkan. sehingga kami koordinasi (terlebih dahulu) dengan tim legal dari medan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 24 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan