Pidana Uang Pengganti Lebih Rendah dari KN, JPU Ajukan Banding

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 18 Mar 2025 - 23:40

GIRING: Terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipikor Proyek pembangunan Pasar Inpres Bintuhan terlihat digiring oleh Jaksa yang bertugas beberapa waktu yang lalu.--WEST JER TOURINDO/RB

BENGKULU, KORANRB.ID – Lantaran putusan pidana uang pengganti atau pidana tambahan dalam perkara korupsi pembangunan pasar inpres Bintuhan 2022 lebih rendah dari Kerugian Negara (KN), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan banding.

Memori banding sudah dilayangkan JPU ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, melalui Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu 14 Maret 2025 lalu.

Untuk poin yang akan dimasukan dalam memori banding salah satunya adalah pidana tambahan yang ditujukan pada lima dari tujuh terdakwa yang dianggap tidak sesuai dengan fakta persidangan yang dibeberkan ahli auditor BPKP.

Tujuh terdakwa yakni Kadis Perindagkop Kaur tahun 2022 juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Agusman Efendi, Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pandariadmo, Direktur CV. SYB Melden Efendi, Direktur perusahaan CV. SYB Soudarmadi Agus Cik, Selanjutnya anggota Pokja UKPBJ Kaur, Thavib Setiawan.

Disampaikan JPU Kejari Kaur, Bobby Muhammad Ali Akbar, SH, MH, memang benar JPU sudah masukan memori banding, pada 14 Maret 2025, setelah ebelumnya menyampaikan Pemberitahuan banding PN Tipikor Bengkulu.

"Kita sudah layangkan masukan memori banding," ungkap Bobby pada RB 18 Maret 2025.

Bobby melanjutkan bahwa untuk poin yang dimasukan dalam memori banding adalah fokus pada pidana tambahan lima terdakwa dari tujuh terdakwa.

Lima terdakwa divonis majelis hakim untuk pidana tambahan lebih rendah dari pada tuntutan JPU.

Belum lagi berdasarkan perhitungan BPKP provinsi Bengkulu telah menyatakan proyek ini memiliki kerugian negara hingga Rp2,6 miliar dan vonis para terdakwa yang harus dipulihkan di bawah KN yang ada.

"Para terdakwa ini divonis majelis hakim dengan pidana tambahan jauh dari pada tuntutan, itu kenapa kami layangkan banding, akibat dengan lebih rendahnya vonis terdakwa ini, maka proyek mereka dikatakan bukan total loss, sementara itu hasil ahli menyatakan total loss," terang Bobbi.

Sementara itu Penasihat Hukum terdakwa, Deden Abdul Hakim, SH mengatakan jika Jaksa melakukan upaya banding maka PH akan menyiapkan kontra memori Banding.

pidana uang pengganti lebih rendah dari kn, jpu ajukan banding                            bengkulu, koranrb.id  – lantaran putusan pidana uang pengganti atau pidana tambahan dalam perkara korupsi pembangunan pasar inpres bintuhan 2022 lebih rendah dari kerugian negara (kn), jaksa penuntut umum (jpu) menyatakan banding.
memori banding sudah dilayangkan jpu ke pengadilan tinggi bengkulu, melalui pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu 14 maret 2025 lalu.
untuk poin yang akan dimasukan dalam memori banding salah satunya adalah pidana tambahan yang ditujukan pada lima dari tujuh terdakwa yang dianggap tidak sesuai dengan fakta persidangan yang dibeberkan ahli auditor bpkp.
baca juga:4 asn lebong proses cerai, diduga orang ketiga jadi pemicu 
tujuh terdakwa yakni  kadis  perindagkop kaur tahun 2022 juga sebagai kuasa pengguna anggaran (kpa), agusman efendi, kemudian pejabat pembuat komitmen (ppk), pandariadmo, direktur cv. syb  melden efendi, direktur perusahaan cv. syb soudarmadi agus cik, selanjutnya anggota pokja ukpbj kaur, thavib setiawan.
disampaikan jpu kejari kaur, bobby muhammad ali akbar, sh, mh, memang benar jpu sudah masukan memori banding, pada 14 maret 2025, setelah ebelumnya menyampaikan pemberitahuan banding pn tipikor bengkulu.
"kita sudah layangkan masukan memori banding," ungkap bobby pada rb 18 maret 2025.
bobby melanjutkan bahwa untuk poin yang dimasukan dalam memori banding adalah fokus pada pidana tambahan lima terdakwa dari tujuh terdakwa.
baca juga:bantuan rtlh dari pemkab kaur, mei mulai direalisasikan
lima terdakwa divonis majelis hakim untuk pidana tambahan lebih rendah dari pada tuntutan jpu.
belum lagi berdasarkan perhitungan bpkp provinsi bengkulu telah menyatakan proyek ini memiliki kerugian negara hingga rp2,6 miliar dan vonis para terdakwa yang harus dipulihkan di bawah kn yang ada.
"para terdakwa ini divonis majelis hakim dengan pidana tambahan jauh dari pada tuntutan, itu kenapa kami layangkan banding, akibat dengan lebih rendahnya vonis terdakwa ini, maka proyek mereka dikatakan bukan total loss, sementara itu hasil ahli menyatakan total loss," terang bobbi.
sementara itu penasihat hukum terdakwa, deden abdul hakim, sh mengatakan jika jaksa melakukan upaya banding maka ph akan menyiapkan kontra memori banding.
baca juga:bupati kaur gusril pausi kumpulkan seluruh dokter, ingatkan ini!
"kita sudah siapkan kontra memori banding, kalau untuk banding atau tidak memang hak dari jaksa tapi kami juga ada upaya bantahan yakni kontra memori banding," tutup deden.
sekedar mengulas berita sebelumnya majelis hakim pengadilan negeri tipikor bengkulu melalui amar putusan bahwa ketujuh terdakwa divonis bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
baca juga:penggunaan mobnas mudik lebaran, sekda: mesti tunggu ini
"mereka bertujuh dengan sah dan menyakinkan telah merugikan negara hingga rp2,6 miliar atas tindakan korupsi tersebut divonis berdasarkan pasal tiga secara subsidair," ungkap ketua majelis hakim, agus hamzah.
berdasarkan pasal tersebut ketujuh terdakwa  dalamnya divonis dengan kurungan penjara sebagai berikut.
terdakwa kadis  perindagkop kaur tahun 2022 juga sebagai kuasa pengguna anggaran (kpa), agusman efendi divonis dengan hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan denda rp100 juta subsidair 3 bulan.
serta dibebankan uang pengganti sebesar rp.181 juta dan subsidair 3 bulan kurungan penjara.
baca juga:korban penipuan modus bantuan dari dinsos bertambah
pejabat pembuat komitmen (ppk), pandariadmo, divonis dengan hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan denda rp 100 juta subsidair 3 bulan.
direktur cv. syb  melden efendi divonis hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan denda rp 100 juta subsidair 3 bulan. serta dibebankan uang pengganti sebesar rp18 juta dan subsidair 3 bulan.
peminjam perusahaan cv. syb soudarmadi agus cik divonis t dengan hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan denda rp 100 juta subsidair 3 bulan.
serta dibebankan uang pengganti sebesar rp.441 juta subsidair 3 bulan.
baca juga:hari ini, thr asn pemkab kaur mulai dicairkan
anggota pokja ukpbj kaur, thavib setiawan divonis dengan hukuman penjara selama 2 tahun bulan denda rp 100 juta subsidair 3 bulan. serta dibebankan uang pengganti sebesar rp.20 juta dan subsidair 3 bulan.
peminjam perusahaan cv. tjk, indrayoto  divonis dengan hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan denda rp 100 juta subsidair 3 bulan penjara.
wakil direktur cv. tp selaku konsultan perencana, rustam effendi divonis 1,5 tahun denda rp 100 juta subsidair 3 bulan. serta dibebankan uang pengganti sebesar rp 37 juta dan subsidair 6 bulan penjara.
"setelah ini silakan para terdakwa berkordinasi dengan ph untuk upaya hukum lanjutan begitu juga jaksa silakan analisa dalam 7 hari," tutup agus.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 19 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan