Soal Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK, Senator Destita Nilai Pemerintah Ingkari Komitmen

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 16 Mar 2025 - 22:11

PENUNDAAN PENGANGKATAN: Soal Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK, Ini tanggapan Senator Destita. DOK/RB--

KORANRB.ID – Penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini menjadi sorotan dan menuai kritik tajam.

Senator Apt. Destita Khairilisani, S.Farm, M.SM menilai langkah pemerintah tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen yang telah disepakati, khususnya dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Menurut Destita, UU ASN telah menetapkan tahun 2024 sebagai batas akhir masa kerja tenaga honorer atau non-ASN di instansi pemerintah.

Dengan adanya penundaan ini, nasib mereka semakin tidak jelas.

“Penundaan pengangkatan ASN, khususnya PPPK, adalah pengingkaran atas komitmen pemerintah dan UU ASN,” tegas Destita saat dikonfirmasi RB.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan bahwa pengangkatan CASN PNS yang awalnya dijadwalkan Maret 2025 ditunda hingga Oktober 2025.

Sementara itu, CASN PPPK baru akan diangkat pada Maret 2026.

Destita menilai alasan yang dikemukakan pemerintah, seperti efisiensi anggaran, tidak cukup kuat untuk membenarkan penundaan ini.

Destita mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima berbagai keluhan dari masyarakat Provinsi Bengkulu termasuk Kabupaten Seluma, yang terdampak langsung oleh kebijakan ini.

Banyak peserta seleksi CASN PPPK yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya demi mempersiapkan diri untuk pengangkatan sebagai ASN.

soal penundaan pengangkatan cpns dan pppk, senator destita nilai pemerintah ingkari komitmen                             koranrb.id – penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (cpns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun ini menjadi sorotan dan menuai kritik tajam. 
senator apt. destita khairilisani, s.farm, m.sm menilai langkah pemerintah tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen yang telah disepakati, khususnya dalam undang-undang aparatur sipil negara (uu asn).
menurut destita, uu asn telah menetapkan tahun 2024 sebagai batas akhir masa kerja tenaga honorer atau non-asn di instansi pemerintah. 
dengan adanya penundaan ini, nasib mereka semakin tidak jelas.
baca juga:balap liar di ruas jalan lintas talo-manna jelang magrib resahkan warga, polsek talo lakukan ini
baca juga: rsud tais sudah punya dokter obgyn dan usg 4d, catat jadwalnya
“penundaan pengangkatan asn, khususnya pppk, adalah pengingkaran atas komitmen pemerintah dan uu asn,” tegas destita saat dikonfirmasi rb.
sebelumnya, pemerintah mengumumkan bahwa pengangkatan casn pns yang awalnya dijadwalkan maret 2025 ditunda hingga oktober 2025. 
sementara itu, casn pppk baru akan diangkat pada maret 2026. 
destita menilai alasan yang dikemukakan pemerintah, seperti efisiensi anggaran, tidak cukup kuat untuk membenarkan penundaan ini.
baca juga:thr asn kepahiang aman, honorer? pekan ini rp18 miliaran mulai disalurkan
baca juga:thr asn kepahiang aman, honorer? pekan ini rp18 miliaran mulai disalurkan
destita mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima berbagai keluhan dari masyarakat provinsi bengkulu termasuk kabupaten seluma, yang terdampak langsung oleh kebijakan ini. 
banyak peserta seleksi casn pppk yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya demi mempersiapkan diri untuk pengangkatan sebagai asn. 
namun, dengan adanya penundaan ini, mereka justru terjebak dalam ketidakpastian.
“penundaan ini sangat menyakitkan bagi casn pppk. banyak dari mereka sudah mundur dari tempat kerja lama demi bersiap untuk pengangkatan. sekarang, mereka malah dibiarkan menggantung tanpa kepastian,” ujar destita.
baca juga:indisipliner 2 pns tenaga medis mukomuko dilaporkan ke bkpsdm
baca juga:fmpr pertanyakan pansus ke dprd bengkulu selatan, walhi laporkan pt abs ke kejagung
tak hanya itu, ia juga menyoroti dampak psikologis yang ditimbulkan akibat kebijakan ini. 
para casn pppk telah lama bekerja dengan status yang tidak pasti dan menerima honor yang minim. 
dengan adanya penundaan ini, harapan mereka untuk segera mendapatkan hak sebagai asn justru semakin jauh.
“mereka sudah cukup lama menderita. penundaan ini tidak hanya memperpanjang penderitaan mereka secara ekonomi, tetapi juga menyakiti secara psikologis. pemerintah seharusnya memberikan kompensasi atau kebijakan khusus untuk membantu mereka yang terdampak,” tambahnya.
selain itu, destita juga mengkritik ketidakkonsistenan pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait pengangkatan asn. 
ia menyinggung pernyataan kepala badan kepegawaian negara (bkn) dalam rapat kerja komite i dpd ri pada 24 februari 2025. 
saat itu, kepala bkn menyatakan bahwa pengangkatan asn akan berjalan sesuai jadwal. namun, hanya berselang 10 hari setelahnya, pemerintah justru mengumumkan penundaan.
“jika ini tiba-tiba diumumkan penundaan, jelas sulit diterima. di mana komitmen pemerintah terhadap kebijakan penataan asn?” tegasnya.
sebagai anggota komite iii dpd ri, destita mendesak presiden prabowo subianto untuk segera mencabut kebijakan penundaan pengangkatan cpns. 
ia juga meminta agar pemerintah mengembalikan jadwal pengangkatan sesuai dengan rencana awal.
“jika memang harus ada penyesuaian, cukup 1-2 bulan saja. sk pengangkatan bisa disamakan dengan tahap ii, paling lambat agustus 2025 sebagai hadiah hut ri,” usulnya.
destita menegaskan bahwa pemerintah harus segera memberikan kepastian kepada para cpns. mereka yang telah lulus seleksi dan memenuhi syarat seharusnya segera diangkat, bukan justru dibiarkan terus menunggu tanpa kepastian.
“pengangkatan cpns dan pppk dan harus segera dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan. jangan biarkan mereka terus menunggu tanpa kepastian,” pungkasnya.
sementara itu saat ini ribuan cpns dan cpppk yang telah lulus seleksi tahun anggaran 2024 di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma meradang, hal ini pasca mereka mendapatkan informasi dari pusat bahwa adanya penundaan pengangkatan mereka sebagai asn.
pekan lalu, puluhan cppk dan cpns sudah mengadu ke bupati seluma dan dprd seluma untuk menyampaikan keluhan mereka dan meminta agar eksekutif dan legislatif dapat menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat.
seperti disampaikan dua cpppk asal kabupaten seluma, yakni reyelita advilia dan meyzi yunita gustina. 
mereka mewakili ribuan rekan seangkatannya menamakan kelompok mereka "forum solidaritas cpns / cppk 2024 tahap i kabupaten seluma" mengaku resah dan gelisah atas keputusan dari pemerintah pusat untuk menunda pengangkatan, terlebih lagi untuk cpppk yang baru diangkat pada tahun 2026 mendatang.
menurutnya saat ini sudah banyak rekan rekan mereka yang sudah terlanjur resign dari pekerjaan mereka karena ingin fokus menjadi asn, namun ternyata yang seharusnya diharapkan sudah tmt pada maret 2025 ini, akhirnya tertunda.
"kami merasa didzolimi kalau seperti ini mas, kasihan rekan rekan yang juga sudah terlanjur resign namun ternyata kenyataannya harus ditunda," ungkap reyelita yang mengaku telah honor sejak tahun 2014 ini.
ditambahkan cpppk lainnya, meyzi yunita gustina bahwa saat ini mereka sepakat menolak keputusan kemenpan rb terkait penundaan pengangkatan cpns cpppk 2024 tahap i. 
mereka juga mendesak kemenpan rb untuk tetap konsisten dengan tmt sesuai surat edaran tertanggal 14 januari 2025, yakni tmt 1 maret 2025 dan segera mungkin bkn harus menuntaskan pengusulan nip yang sudah diusulkan oleh mereka sejak februari 2025.
"kami sudah menyurati dan berusahan menemui bupati dan dprd seluma agar perjuangan kami dapat disampaikan ke pemerintah pusat, pada intinya kami ingin tmt tetap dilakukan pada maret ini sesuai dengan se awal," pungkas gusti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 17 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan