Penanganan Hutan Mukomuko jadi Kebun Sawit Tengah Berjalan

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 16 Mar 2025 - 23:19

Hutan di Mukomuko dirambah menjadi perkebunan kelapa sawit. --firmansyah/rb

KORANRB.ID - Terkait dengan adanya pengusutan kasus dugaan perambahan hutan negara menjadi perkebunan sawit ilegal di Mukomuko. Kepala Bidang (Kabid III) Perencanaan Pemamfaatan Hutan dan KSDAE Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu Samsul Hidayat, S.Hut mengakui untuk penanganan perkara tersebut tengah berjalan.

Untuk DLHK Provinsi Bengkulu menangani perkara dugaan kepemilikan lahan yang diduga dikuasai oknum masyarakat melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

“Ia kami menangani terkait perkara tersebut sesuai laporan yang masuk kepada kami, adanya oknum masyarakat yang menguasai kawasan hutan produksi. Kurang lebih ada 5 orang masyarakat sipil tersebut telah kami mintai keterangan,”kata Samsul.

Sedangkan ketika dimintai keterangan terkait dugaan perambahan yang dilakukan oknum DPRD aktif dan non aktif DPRD Mukomuko yang dijadikan kebun sawit, dan berlangsung lama. Samsul mengaku belum ada laporan terkait hal tersebut.

Selain itu juga dikatakan Samsul kemungkinan terkait hal tersebut ditangani oleh Polda Bengkulu, tidak di DLHK Provinsi Bengkulu.

“Nah tidak ada laporan kalau terkait dugaan perambahan yang dilakukan selain oknum masyarakat yang tengah kami tangani. Kemungkinan Polda Bengkulu yang menangani. Tidak mungkin kami juga akan menangani perkara demikian jika Polda juga sudah masuk,”sampainya.

Sementara itu Tunggul bukan nama sebenarnya, warga Kecamatan Pondok Suguh mengakui, sempat memiliki lahan perkebunan sawit yang masuk kekawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh ll yang luasnya tidak sampai 3 hektare.

Tunggul juga tidak membantah adanya pihak DLHK Provinsi yang sering turun ke lapangan.

Dimana pihak tersebut diduga seringkali meminta masyarakat penggarap untuk keluar kawasan hutan.

“Mereka ini datang sekali-sekali, dengan menyampaikan adanya, laporan dari LSM, kemudian masyarakat diminta keluar dari kawasan,”tandasnya.

penanganan hutan mukomuko jadi kebun sawit tengah berjalan                             koranrb.id - terkait dengan adanya pengusutan kasus dugaan perambahan hutan negara menjadi perkebunan sawit ilegal di mukomuko. kepala bidang (kabid iii) perencanaan  pemamfaatan  hutan  dan  ksdae  dinas  lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu  samsul hidayat, s.hut mengakui untuk penanganan perkara tersebut tengah berjalan. 
untuk dlhk provinsi bengkulu menangani perkara dugaan kepemilikan lahan yang diduga dikuasai oknum masyarakat melalui penyidik pegawai negeri sipil.
“ia kami menangani terkait perkara tersebut sesuai laporan yang masuk kepada kami, adanya oknum masyarakat yang menguasai kawasan hutan produksi. kurang lebih ada 5 orang masyarakat sipil tersebut telah kami mintai keterangan,”kata samsul.
sedangkan ketika dimintai keterangan terkait dugaan perambahan yang dilakukan oknum dprd aktif dan non aktif dprd mukomuko yang dijadikan kebun sawit, dan berlangsung lama. samsul mengaku belum ada laporan terkait hal tersebut.
baca juga:operasi pekat malam ketiga, datangi warem hingga bubarkan remaja minum tuak
baca juga:jalan desa jambu terancam putus, warga minta segera diperbaiki
selain itu juga dikatakan samsul kemungkinan terkait hal tersebut ditangani oleh polda bengkulu, tidak di dlhk provinsi bengkulu.
“nah tidak ada laporan kalau terkait dugaan perambahan yang dilakukan selain oknum masyarakat yang tengah kami tangani. kemungkinan polda bengkulu yang menangani. tidak mungkin kami juga akan menangani perkara demikian jika polda juga sudah masuk,”sampainya.
sementara itu tunggul bukan nama sebenarnya, warga kecamatan pondok suguh mengakui, sempat memiliki lahan perkebunan sawit yang masuk kekawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh ll yang luasnya tidak sampai 3 hektare.
tunggul juga tidak membantah adanya  pihak dlhk provinsi yang sering turun ke lapangan.
baca juga:industri kimia berperan penting pacu ekonomi tumbuh 8 persen
baca juga:bakal calon bupati bengkulu selatan suryatati lolos tes kesehatan, kpu lanjut verifikasi berkas 
dimana pihak tersebut diduga seringkali meminta masyarakat penggarap untuk keluar kawasan hutan. 
“mereka ini datang sekali-sekali, dengan menyampaikan adanya, laporan dari lsm, kemudian masyarakat diminta keluar dari kawasan,”tandasnya.
terpisah, praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh menyampaikan, pengusutan kejahatan kehutanan yang terjadi di mukomuko harus dilakukan dengan transparan dan objektif.
sebab tidak sedikit publik menantikan para pelaku-pelaku pengerusakan kawasan hutan secara terang-terangan ini, dibawa kehadapan hukum. sehingga masyarakat benar-benar yakin, bawasan tidak ada satu orang pun yang tidak bisa diadili ketika telah berbuat kejahatan.
baca juga:jpu yakin korupsi dana makan minum pasien rsud hd terbukti, ph optimis klien bebas
baca juga:sanksi pelaku usaha minyakita melanggar aturan, awasi distribusi menjelang idul fitri 2025
“wajar saja masyarakat sangat berharap perkara kejahatan kehutanan di mukomuko, dilakukan secara terbuka. sehingga masyarakat tau sudah sejauh mana perkembangannya,”sampai muslim.
sebab dikatakan muslim, adanya dugaan aktor-aktor besar pemodal perkebunan sawit ilegal dikawasan hutan negara di mukomuko ini.
sudah dapat dikatagorikan mafia, atau musuh besar negara. karena tidak mungkin aktor besar ini bisa merubah fungsi kawasan hutan secara terang-terangan.
dengan tidak melibatkan banyak pihak tanpa tersentuh instansi oleh yang menaungi hingga aph dalam waktu yang cukup lama, tentu sangat kokoh jaringan tersebut.
 “kenapa kita bilang kejahatan kehutanan di mukomuko ini adalah perkara besar atau kejahatan tingkat tinggi yang tidak boleh ditoleransi.
baca juga:daftar sekolah wajib bisa mengaji, muliakan janda, anak yatim hingga piatu
baca juga:ciptakan kota bengkulu bebas dari gepeng, ini langkah dinsos
sebab dampak yang dirasa tidak hanya pada masyarakat sekitar melainkan seluruh makhluk hidup. dalam jangka waktu yang sangat panjang,”tandasnya.
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk). untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260.
kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha. dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha.
untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai.
adapun anggota dprd aktif dan non aktif serta pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis diatas 50 ha. bs miliki kebun di hp air rami. kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, dan rhd.
beralih ke hpt air ipuh ll ada zmr, rsd, dan kr. selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, dan nm. kemudian di hpt air manjunto ada amh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 17 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan