FMPR Pertanyakan Pansus ke DPRD Bengkulu Selatan, Walhi Laporkan PT ABS ke Kejagung

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 16 Mar 2025 - 22:00

Lokasi perkebunan PT ABS Bengkulu Selatan di Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan.--RIO/RB

fmpr pertanyakan pansus ke dprd bengkulu selatan, walhi laporkan pt abs ke kejagung                            koranrb.id – forum masyarakat pino raya (fmpr) kembali mempertanyakan tim pansus pt agro bengkulu selatan (abs) ke dprd bengkulu selatan. sebab hingga pertengahan maret 2025 ini belum ada kejelasan dari dprd bengkulu selatan terkait polemik pt abs versus warga.
sementara itu walhi bengkulu telah membawa permasalahan pt abs hingga ke kejaksaan agung (kejagung) ri.
ketua fmpr rusli mengatakan pihaknya belum mendapatkan tindak lanjut dprd bengkulu selatan mengenai rencana dprd bengkulu selatan membentuk tim pansus pt abs.
padahal dprd bengkulu selatan telah berjanji akan menuntaskan polemik pt abs dengan tim pansus dprd bengkulu selatan.
baca juga:lubang jalan di tengah kota kepahiang makin menganga
baca juga:jelang idul fitri, bupati bengkulu utara arie pastikan warga dapat sembako murah 
seiringnya waktu, perusahaan pt abs dinilai tidak patuh terhadap aturan salah satunya soal perizinan. selain itu perusahaan ini tidak memanfaatkan lahan sebagaimana mestinya. 
“kami kembali pertanyakan laporan kami soal pt abs ke dewan,” kata rusli.
apabila dalam waktu dekat belum ada jawabab dari dprd bengkulu selatan. fmpr bengkulu selatan sebut rusli tidak tinggal diam. “kami akan orasi depan dprd bengkulu selatan,” ujar rusli.
sementara itu direktur walhi bengkulu dodi faisal mengatakan, saat ini pihaknya telah melaporkan persoalan pt abs ke kejagung ri. laporan tersebut salah satunya tentang perpajakan pt abs.
baca juga:15 kecamatan akan terima mobil ambulans gratis, gubernur safari ramadan di rejang lebong
baca juga:panselnas tunjuk pengganti pppk tahap 1 mengundurkan diri
“untuk pt abs sudah kito laporkan ke kejagung tanggal 7 maret 2025 salah satunya terkait kewajiban pajak perusahaan,” terang dodi.
hanya saja sampai saat ini walhi bengkulu belum mendapatkan konfirmasi dari kejagung soal laporan tersebut. kendati demikian walhi bengkulu tidak tinggal diam.
bahkan pihak walhi akan kembali melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum di provinsi bengkulu.
“belum ado kabar terbaru. tapi rencananya kami akan coba klarifikasi ke kejati bengkulu,” sampai dodi.
baca juga:solusi atasi banjir di desa rindu hati akan dibangun tanggul
baca juga:disiapkan anggaran rp15 miliar untuk bayar thr asn di bengkulu tengah 
perusahaan perkebunan sawit pt abs mendapatkan izin lokasi pada tahun 2012, kemudian izin lokasi tersebut diperpanjang pada tahun 2015 dan terakhir pada tahun 2016 izin lokasi telah habis/tidak berlaku lagi tertanggal 21 september 2016. 
berdasarkan hasil analisis dan identifikasi lapangan, pt abs diduga telah menelantarkan lahan atau tidak dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan sebagai bentuk kewajiban pemegang izin, sehingga kemudian dapat ditetapkan sebagai kawasan telantar berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. 
walhi bengkulu menduga pt abs tidak mampu memperoleh tanah  minimal 50 persen dari total lahan 2.950 hektare seperti yang diwajibkan dalam pasal 19 ayat ( 3 ) dalam permen atr bpn no 17 tahun 2019 tentang izin lokasi.
baca juga:ada di indonesia! berikut 7 fakta unik striated frogfish, ikan berambut
baca juga:mirip domba! berikut 6 fakta unik bedlington terrier
atas hal itu walhi bengkulu memberikan rekomendasi, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten bengkulu selatan segera mengevaluasi dan memeriksa seluruh perizinan pt. abs.
mendesak atr/bpn segera menetapkan luasan lahan eks pt. agro bengkulu selatan sebagai kawasan terlantar dan didistribusikan kepada masyarakat sekitar berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar.
mendesak tim gugus tugas reforma agraria (gtra) provinsi bengkulu untuk resolusi konflik agraria berdasarkan amanat peraturan presiden (perpres) nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 17 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan