Tersisa 7 Hari Kembalikan Temuan Rp320 Juta, Ini Langkah Pemdes Kota Agung Seluma Timur

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 20 Jan 2025 - 22:19

MONEV: Kecamatan Seluma Timur saat monev pembangunan fisik DD 2024 Kota Agung. DOK/RB--

KORANRB.ID - Inspektorat Seluma mendapat informasi bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) Kota Agung berniat mengembalikan semua temuan secara utuh, sesuai dengan hasil audit auditor Inspektorat Seluma.

Ini disampaikan Inspektur Inspektorat Seluma, Dr. Marah Halim S.P, M.P, M.Si, M.Ak, CGCAE, QRMP, CGR.

Dikatakannya bahwa Pemdes Kota Agung sudah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Seluma dan mereka berupaya menuntaskannya sebelum masa waktu pengembalian temuan berakhir.

"Dari Pemdes Kota Agung sudah mencoba koordinasi, hasilnya mereka akan mengembalikan temuan sebelum masa waktu selesai," sampai Marah Halim.

Untuk diketahui, Pemdes Kota Agung Kecamatan Seluma Timur masih memiliki batas waktu 7 hari untuk mengembalikan sisa temuan dari hasil audit Inspektorat Seluma, yakni Rp220 juta dari Rp320 juta.

Temuan ini berasal dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022 dan 2023, di mana sebelumnya pada pekan lalu Pemdes Kota Agung sudah mencicil sebesar Rp100 juta.

Disampaikan Marah Halim, bahwa audit yang dilakukan oleh Inspektorat Seluma ini, merupakan tindaklanjut dari laporan masyarakat yang masuk ke Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Seluma.

Adapun hasil temuannya dari dua jenis, baik administrasi maupun kegiatan fisik, yang jika ditotalkan mencapai Rp 320 juta.

Temuan pada pekerjaan fisik di Desa Kota Agung, yakni pembangunan tidak sesuai dengan volume, serta kurangnya bukti penggunaan anggaran.

"Jadi Rp320 juta tersebut tidak hanya pada fisik sepenuhnya, namun juga ada temuan administrasi," imbuh Marah Halim.

tersisa 7 hari kembalikan temuan rp320 juta, ini langkah pemdes kota agung seluma timur                             koranrb.id - inspektorat seluma mendapat informasi bahwa pemerintah desa (pemdes) kota agung berniat mengembalikan semua temuan secara utuh, sesuai dengan hasil audit auditor inspektorat seluma.
ini disampaikan inspektur inspektorat seluma, dr. marah halim s.p, m.p, m.si, m.ak, cgcae, qrmp, cgr. 
dikatakannya bahwa pemdes kota agung sudah melakukan koordinasi dengan inspektorat seluma dan mereka berupaya menuntaskannya sebelum masa waktu pengembalian temuan berakhir.
"dari pemdes kota agung sudah mencoba koordinasi, hasilnya mereka akan mengembalikan temuan sebelum masa waktu selesai," sampai marah halim.
baca juga: paspor sudah cetak, 170 cjh asal seluma belum bisa lunasi bpih, ini penyebabnya
baca juga: belum bayar pajak tahun 2024, 4 desa di seluma terancam tak cair dana desa dan alokasi dana desa 2025 ini
untuk diketahui, pemdes kota agung kecamatan seluma timur masih memiliki batas waktu 7 hari untuk mengembalikan sisa temuan dari hasil audit inspektorat seluma, yakni rp220 juta dari rp320 juta.
temuan ini berasal dari dana desa (dd) tahun anggaran 2022 dan 2023, di mana sebelumnya pada pekan lalu pemdes kota agung sudah mencicil sebesar rp100 juta.
disampaikan marah halim, bahwa audit yang dilakukan oleh inspektorat seluma ini, merupakan tindaklanjut dari laporan masyarakat yang masuk ke unit tipidkor sat reskrim polres seluma.
adapun hasil temuannya dari dua jenis, baik administrasi maupun kegiatan fisik, yang jika ditotalkan mencapai rp 320 juta.
baca juga:mukomuko dapat tambahan 20 kuota cjh, antrean keberangkatan hingga 2046 
baca juga:program mbg belum ada petunjuk, pemkab mukomuko siapkan rp200 juta
temuan pada pekerjaan fisik di desa kota agung, yakni pembangunan tidak sesuai dengan volume, serta kurangnya bukti penggunaan anggaran. 
"jadi rp320 juta tersebut tidak hanya pada fisik sepenuhnya, namun juga ada temuan administrasi," imbuh marah halim. 
terpisah, kapolres seluma, akbp. arif eko prasetyo, sik, mh melalui kasat reskrim, akp. prengki sirait, sh mengatakan bahwa saat ini masih akan menunggu itikad baik dari pemdes kota agung untuk mengembalian temuan sebelum total waktu 60 hari yang diberikan selesai. 
jika memang tidak juga mengembalikan sesuai dengan waktu yang diberikan, maka bukan tidak mungkin proses hukum dilanjutkan. namun terlebih dahulu menunggu proses pelimpahan dari inspektorat seluma.
baca juga:pejabat pemkab bengkulu tengah diminta segera sampaikan lhkpn ke kpk
baca juga:tindak tegas oknum buang sampah sembarangan di kawasan liku sembilan 
"jika 60 hari tidak juga dikembalikan, kita menunggu inspektorat untuk melimpahkannya ke aph," imbuh kasat reskrim.
dari data yang diperoleh rb, adapun data dugaan item yang diselewengkan dan dilaporkan ke polisi, yakni jumlah bibit ikan lele tidak sesuai, harian orang kerja (hok) tidak diberikan.
jumlah pakan ikan lele yang tidak sesuai, penerima budidaya ikan lele diterima perangkat desa, kedalaman sumur bor tidak sesuai spek, harga sumur bor dimark up, mesin sumur bor yang sudah rusak sebelum difungsikan masyarakat. 
jika tidak ada itikad baik dari pemdes, kemungkinan besar kasus ini akan berlanjut keranah pidana seperti kasus korupsi dd batu tugu beberapa waktu lalu.
dari hasil audit yang telah dilakukan oleh pihak inspektorat kabupaten seluma mengenai pengelolaan anggaran dd di desa batu tugu, tahun anggaran 2019 hingga 2021.
ditemukan adanya kerugian negara dari beberapa item pekerjaan fisik yang telah dilakukan oleh pemerintah desa batu tugu, setelah diberikan waktu hingga 60 hari, tidak ada juga pengembalian dari kerugian tersebut oleh oknum pemerintah desa setempat.
akhirnya pada rabu, 13 desember 2023 lalu, majelis hakim pn tipikor bengkulu yang diketuai agus hamzah, sh, mh memutuskan mantan kades batu tugu, sukirman dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun, 8 bulan. serta denda rp50 juta, diganti pidana kurungan 6 bulan dan pidana tambahan berupa uang penganti (up) rp 12 juta. 
sementara mantan kaur keuangan, rusdianto divonis lebih tinggi, yakni dengan hukuman pidana penjara 3 tahun, denda rp50 juta subsidair 6 bulan.  serta pidana tambahan up rp346 juta. 
sementara satu terdakwa lainnya, yang yakni mantan kepala dusun (kadus) i, reswandi ketua tim pelaksana kegiatan divonis 1 tahun 8 bulan. denda rp50 juta, subsidair 6 bulan kurungan penjara.
majelis hakim berkeyakinan, ketiganya terbukti melanggara pasal subsidairnya, yakni pasal 3 undang-undang jo. pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimanaa telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pidana korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp, jo. pasal 64 ayat 1)kuhp.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 21 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan