Efisiensi APBD Mukomuko Picu Kekecewaan Dewan, Aceng: Pokir Saya Dinolkan, Punya Kawan-Kawan Masih Aman

Jumat 25 Apr 2025 - 11:43 WIB
Reporter : Firmansyah
Editor : Riky Dwiputra

KORANRB.ID – Kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mukomuko untuk APBD tahun 2025 menyisakan cerita yang tak seragam di kalangan wakil rakyat.

Dari pagu awal sebesar Rp 1,026 triliun, dilakukan penyisiran hingga menyisakan angka Rp 942,087 miliar.

Anggaran tersebut bersumber dari dana transfer daerah sebesar Rp 813 miliar, pendapatan sah lainnya sekitar Rp 8 miliar, serta asumsi Silpa tahun 2024 senilai Rp 50,4 miliar.

Namun, di balik angka-angka tersebut, ternyata memunculkan nada kekecewan dari sebagian anggota DPRD Mukomuko.

BACA JUGA:Paskibra Kepahiang Dilepas Jalan-jalan ke Jogyakarta

BACA JUGA:Ada Indikasi TKA Ilegal di Kabupaten Lebong, Penjelasan Kepala Disnakertrans

Salah satunya datang dari Aceng Zakaria, yang menyuarakan ketidakpuasan atas proses efisiensi, khususnya pemangkasan kegiatan pokok pikiran (pokir) yang disebutnya tidak adil.

“Hanya punya saya yang dinolkan. Pokir kawan-kawan malah masih aman,” keluh Aceng.

Aceng menjelaskan, pokir yang ia ajukan merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Namun dalam proses penyusunan akhir APBD, seluruh usulannya justru hilang begitu saja dari dokumen anggaran.

“Saya kecewa, karena Pokir itu murni dari keinginan warga. Kalau dihapus semua, bagaimana saya menjelaskan ke mereka,” ungkapnya.

BACA JUGA:Kas Tekor di RSUD HD Manna, Managemen dan Bendahara Dituntut Kembalikan Uang Hilang

BACA JUGA:Bapperinda Kaur: Realisasi Program 100 Hari Kerja Bupati Gusril Sudah 70 Persen

Ia pun menyoroti adanya indikasi tebang pilih dalam pemangkasan anggaran. Bahkan, menurutnya, ada pokir anggota lain yang justru naik nilainya pasca efisiensi, sementara miliknya dihilangkan total.

“Toh ada yang pokirnya justru melonjak. Saya bingung, logikanya di mana,” ucap Aceng yang berencana membawa isu ini ke forum resmi dewan agar dibahas bersama demi menjaga kekompakan.

Keluhan Aceng bukan satu-satunya. Hendra Gunawan, anggota DPRD dari Dapil lll, juga merasakan dampak efisiensi. Bedanya, sebagian pokir miliknya masih bertahan meski nilainya dipotong.

Kategori :