PT RAA Diminta Tertib Bayar Pajak Daerah

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 25 Apr 2025 - 21:56

BAHAS: Jajaran Forkopimda bersama Kepala Kanwil BPN Bengkulu saat membahas HGU PT RAA dan PAD sector pajak yang harus dibayarkan PT RAA.--Jeri/rb

BENTENG, KORANRB.ID – Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri mengatakan, sangat mendukung penyelesaian perizinan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Riau Agrindo Agung (RAA) supaya segera selesai.

Ketika izin HGU sudah terbit, maka akan mampu meminimalisir adanya tumpang tindih lahan perkebunan dengan masyarakat.

Ditambah lagi, akan sangat berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sebab persyaratan penyelesaian HGU PT RAA yang saat ini berproses, harus menyelesaikan pembayaran PBB serta BPHTB.

"Alhamdulillah, rapat bersama Forkopimda dan Kepala Kanwil BPN Bengkulu sudah selesai dan saya sangat mendorong penyelesaian persoalan HGU tersebut karena akan berdampak terhadap PAD Bengkulu Tengah," tegasnya.

Polemik PT RAA sudah menemui titik temu setelah dilakukan pembahasan antara Forkopimda dan Kepala Kanwil BPN Bengkulu, Kamis 24 Januari 2025.

Persoalan ini muncul setelah beberapa waktu lalu Ketua DPRD dan anggota DPRD Bengkulu Tengah melakukan sidak ke PT RAA.

Dalam sidak ini Ketua DPRD mempertanyakan HGU PT RAA. Namun PT RAA tidak bisa menunjukan hal tersebut.

Padahal PT RAA sudah menggarap lahan ribuan hektare dan sudah beroperasi sejak tahun 2007 tersebut ternyata tidak memiliki HGU.

Sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 27 Oktober 2016 terkait Pasal 41 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Disebutkan bahwa, perusahaan yang boleh menanam kelapa sawit harus memiliki HGU dan IUP.

Ketua DPRD menegaskan, jika ia meminta Pemkab Bengkulu Tengah dalam hal ini Bupati Bengkulu Tengah untuk terus mengawal pembayaran PBB dan BPHTB dari PT RAA.

Sebab pihaknya tidak ingin pajak yang harus dibayarkan oleh PT RAA, namun tidak dibayarkan oleh PT RAA.

pt raa diminta tertib bayar pajak daerah                            benteng, koranrb.id – ketua dprd bengkulu tengah, fepi suheri mengatakan, sangat mendukung penyelesaian perizinan hak guna usaha (hgu) milik pt riau agrindo agung (raa) supaya segera selesai.
ketika izin hgu sudah terbit, maka akan mampu meminimalisir adanya tumpang tindih lahan perkebunan dengan masyarakat.
ditambah lagi, akan sangat berdampak terhadap pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak bumi bangunan (pbb) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb). 
sebab persyaratan penyelesaian hgu pt raa yang saat ini berproses, harus menyelesaikan pembayaran pbb serta bphtb. 
"alhamdulillah, rapat bersama forkopimda dan kepala kanwil bpn bengkulu sudah selesai dan saya sangat mendorong penyelesaian persoalan hgu tersebut karena akan berdampak terhadap pad bengkulu tengah," tegasnya.
baca juga:mendes temui seluruh kepala desa di bengkulu, ajak dirikan koperasi merah putih
polemik pt raa sudah menemui titik temu setelah dilakukan pembahasan antara forkopimda dan kepala kanwil bpn bengkulu, kamis 24 januari 2025. 
persoalan ini muncul setelah beberapa waktu lalu ketua dprd dan anggota dprd bengkulu tengah melakukan sidak ke pt raa. 
dalam sidak ini ketua dprd mempertanyakan hgu pt raa. namun pt raa tidak bisa menunjukan hal tersebut.
padahal pt raa sudah menggarap lahan ribuan hektare dan sudah beroperasi sejak tahun 2007 tersebut ternyata tidak memiliki hgu.
baca juga:buron 1 tahun, tersangka kades turan baru segera dilimpahkan ke jaksa, korupsi dd rp533,8 juta
sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi (mk) tanggal 27 oktober 2016 terkait pasal 41 undang-undang (uu) nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. disebutkan bahwa, perusahaan yang boleh menanam kelapa sawit harus memiliki hgu dan iup.
ketua dprd menegaskan, jika ia meminta pemkab bengkulu tengah dalam hal ini bupati bengkulu tengah untuk terus mengawal pembayaran pbb dan bphtb dari pt raa.
sebab pihaknya tidak ingin pajak yang harus dibayarkan oleh pt raa, namun tidak dibayarkan oleh pt raa.
kejadian selama ini sudah cukup dijadikan pelajaran bersama dan jangan sampai terulang lagi.
baca juga:kajari ingin pastikan audit kerugian negara dari bpkp, baru tetapkan tersangka tipikor setwan 
sebab tak bisa dipungkiri jika pad yang bisa diterima oleh bengkulu tengah dari pbb serta bphtb pt raa cukup besar dan bisa menambah pad bengkulu tengah.
pihaknya juga meminta pemkab bengkulu tengah melihat dan menghitung pbb atau bphtb yang selama ini belum dibayarkan oleh pt raa. sebab mereka sudah berdiri sejak tahun 2007.
"kami (dprd bengkulu tengah, red) meminta ini dikawal betul, jangan sampai nanti hgu nya sudah keluar, tetapi pajaknya tidak dibayarkan. pemkab bengkulu tengah harus benar-benar teliti menyikapi semua ini," katanya.
diberitakan rb sebelumnya, pemkab bengkulu tengah sudah menggelar rapat bersama unsur forkopimda bengkulu tengah dan kepala kanwil bpn bengkulu dan kepala pengadilan negeri bengkulu utara.
baca juga:kepsek korban penganiayaan guru bahasa inggris pikirkan anak didik
rapat ini dilaksanakan untuk membahas terkait evaluasi dan penataan hgu di kabupaten bengkulu tengah.
termasuk membahas polemik yang terjadi pada pt raa pada saat ini.
kepala kanwil bpn bengkulu, indra imanuddin, sh, mh membenarkan, jika pt raa belum memiliki hgu dan saat ini hgu pt raa sedang berproses. 
saat ini sudah masuk kedalam tahap pengukuran bidang tanah dan kalau tak ada kendala sebentar lagi selesai.
baca juga:blanko e-ktp diklaim disdukcapil kabupaten lebong cukup hingga akhir tahun
kemudian ditindaklanjuti oleh panitia b, yang mana dalam panitia b tersebut ada perwakilan dari pemkab bengkulu tengah. 
setelah panitia b sudah menindaklanjuti dan selesai bekerja, maka pihaknya akan mengirimkan datanya ke kementerian atr/bpn untuk penerbitan sk.
setelah sk dari kementerian terbit barulah akan dilakukan pendaftaran.
pada saat pendaftaran ini perusahaan diwajibkan untuk membayarkan bpthb ke pemkab bengkulu tengah.
baca juga:sinergi polres lebong dan forkompinda, gelar senam bersama 
"saat ini hgu pt raa sedang berproses. nanti pada saat mereka akan mendaftar hgu, mereka harus membayar pajak bphtb ke pemkab bengkulu tengah. barulah hgu mereka bisa terbit," tegasnya
indra menegaskan, selama proses hgu masih berproses pt raa masih bisa beroperasi dan mengambil hasil perkebunan dikarenakan dahulu saat awal beroperasi mereka sudah mengantongi iup.
namun di tengah jalan memang keluar regulasi iup harus berdampingan dengan hgu.
makanya perusahaan perkebunan harus memiliki hgu.
baca juga:pemeriksaan auditor jadi penentu nasib anggota dprd kaur periode 2019-2024
pemerintah pusat melalui tim satgas yang sudah dibentuk, menerbitkan semua perusahaan yang tidak memiliki hgu tersebut.
namun menertibkan disini adalah mendorong perusahaan untuk segera memiliki legalitas yang jelas.
"tim satgas dari kementerian pusat memang mendorong untuk menertibkan ini.
menertibkan disini adalah mendorong perusahaan untuk segera memiliki legalitas, bukan ditertibkan untuk diambil alih," terangnya.
baca juga: ditarget rp3,1 miliar, 32 ribu lebih wajib pajak di kabupaten lebong segera dikirim sppt pbb-p2
disisi lain, kepala kanwil bpn bengkulu juga menjelaskan, pada dasarnya pembahasan yang digelar oleh pemkab bengkulu tengah dan unsur forkopimda bengkulu tengah ini tidak hanya membahas polemik yang terjadi pada pt raa saat ini, melainkan mencari cara untuk meningkatkan pad di bengkulu tengah.
"dalam rapat ini dibahas juga bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) untuk kabupaten bengkulu tengah yang bersumber dari perkebunan. sebab tak bisa dipungkiri jika pad di bengkulu tengah saat ini masih sangat rendah sekali," ujarnya.
sementara itu, bupati bengkulu tengah, drs. rachmat riyanto, st, m.ap menyampaikan, pemkab bengkulu tengah mendorong agar hgu pt raa tersebut bisa cepat selesai.
baca juga:truk batu bara jambi semakin meresahkan pengendara, di kepahiang bikin macet dan jalan rusak
berdasarkan keterangan dari kanwil bpn bengkulu, memang hgu tersebut sedang berproses.
nanti tahapan ini juga akan ditindaklanjuti oleh panitia b. yang mana dalam panitia b ini terdapat perwakilan dari pemkab bengkulu tengah. 
dalam tahapan penerbitan hgu inilah nantinya pt raa wajib membayarkan pajak bphtb ke pemkab bengkulu tengah.
sebab salah satu syarat terbitnya hgu adalah membayar bphtb tersebut.
"yang pasti kita mendorong pt raa ini untuk segera mengurus hgu. semua perusahaan harus memiliki legalitas yang jelas.
kita juga berharap perusahaan bisa berkontribusi untuk daerah maupun masyarakat, salah satunya membayar pajak dan menyalurkan csr," sampainya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 26 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan