4.600 RTLH, Hanya Akan Dibedah 8 Rumah Tidak Layak Huni

ARGA MAKMUR – Pemkab Bengkulu Utara sepertinya sulit menyelesaikan program pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) di Bengkulu Utara. Tahun ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPR-KP) hanya akan melakukan program bedah 8 unit rumah tidak layak huni.

Sedangkan usulan yang masuk ke DPR-KP saat ini sudah mencapai 4.600 unit rumah dari masing-masing desa untuk mendapatkan program bedah rumah.

Kepala DPR-KP Bengkulu Utara, Suharto Handayani menerangkan Pemkab Bengkulu Utara masih berusaha agar program bedah rumah tersebut bisa lebih banyak lagi dinikmati masyarakat di Bengkulu Utara.

“Usulan yang masuk ke kami cukup banyak, sampai 4.60 unit rumah tidak layak huni yang diajukan untuk mengikuti bedah rumah. Usulan tersebut dari desa-desa,” terangnya.

BACA JUGA:Menperin Bertemu Delegasi Industri Korea Selatan, Ada Tambah Investasi

BACA JUGA:Donor Darah Agenda Rutin Astra Motor Bengkulu

Ia menerangkan program 8 bedah rumah tidak layak huni tersebut adalah program peningkatan kualitas rumah dari tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

Masing-masing bangunan akan mendapatkan program sebesar Rp17,5 juta dengan rincian Rp15 juta untuk pembelian material dan Rp2,5 juta untuk biaya pembangunan yang dilakukan dengan cara gotong royong secara swadaya.

“Kita memang tetap mewajibkan masyarakat sekitar membantu melakukan pembangunan. Kita berkoordinasi dengan kepala desa sehingga bisa mengajak masyarakat bersama-sama bergotong royong meningkatkan rumah warga tersebut,” jelas Suharto.

BACA JUGA:Sekda Jabat Sekwan Provinsi, Pemkab Lebong Siapkan Plh

BACA JUGA:Sah! Pemkot Bengkulu Terima SK Pengelolaan Pantai Panjang, Rencana Besar Mulai Dilakukan

Ia juga menyampaikan Pemkab Bengkulu Utara mengajukan bantuan program 162 bedah rumah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya Pemkab Bengkulu Utara juga mengajukan sebanyak 1.168 unit rumah tidak layak huni untuk mendapatkan program bedah rumah ke Kementerian Perumahan Rakyat.

“Harapan kita tentunya program yang kita ajukan tersebut disetujui, baik oleh Pemprov maupun kementerian. Jika tidak semuanya, setidaknya bisa disetujui sebagian besar sehingga bisa menekan jumlah rumah tidak layak huni di Bengkulu Utara,” harap Suharto.