Alih Fungsi Hutan jadi Kebun Sawit di Mukomuko Menyasar ke Pimpinan DPRD

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 30 Apr 2025 - 00:01

Lahan sawit di HPT Air Ipuh l yang diduga kuasai oknum pejabat--firmansyah/rb

KORANRB.ID – Pembukaan sejumlah kawasan hutan produksi yang ada di Mukomuko yang dilakukan sudah sejak lama.

Oleh aktor-aktor besar baik oknum anggota DPRD aktif dan non aktif.

Tampaknya pengusutan kasus telah berjalan.

Meskipun belum ada keterangan resmi, telah beredar surat undangan wawancara klarifikasi perkara terhadap salah satu pimpinan DPRD oleh Aparat Penegak Hukum (APH) pada Senin 14 Maret 2025 lalu, guna kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana, melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Air Ipuh l dan Air Ipuh ll di Mukomuko.

Namun hingga kemarin 29 April 2025 belum ada eksposes resmi ke publik terkait perkara tersebut.

Praktisi hukum Bengkulu, Muslim Chaniago, SH, MH, menegaskan bahwa proses penyelidikan adalah langkah awal yang krusial dalam mengungkap dugaan pelanggaran alih fungsi lahan yang melibatkan sejumlah aktor besar. Menurut Muslim, jika penyelidikan ini sudah berjalan dengan baik, maka ini adalah perkembangan positif.

"Kami yakin, aparat penegak hukum (APH) mampu mengusut tuntas dugaan pelanggaran ini hingga ke akar-akarnya. Kita wajib menghargai proses hukum yang sedang berlangsung," ujarnya.

Muslim menambahkan bahwa negara tidak boleh kalah dengan pelaku kejahatan, apalagi dalam kasus yang melibatkan kerusakan hutan negara. Indonesia, sebagai negara hukum, harus memastikan bahwa tidak ada celah bagi siapa pun yang terlibat dalam kejahatan kehutanan untuk lolos dari jeratan hukum.

"Semua pihak yang terlibat, baik aktor besar maupun lainnya, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini adalah bentuk patriotisme dari aparat penegak hukum kepada negara," tegas Muslim.

Kerusakan hutan yang terjadi dengan terang-terangan dan dijadikan kebun sawit di Mukomuko telah memunculkan keresahan di masyarakat.

alih fungsi hutan jadi kebun sawit di mukomuko menyasar ke pimpinan dprd                             koranrb.id – pembukaan sejumlah kawasan hutan produksi yang ada di mukomuko yang dilakukan sudah sejak lama.
oleh aktor-aktor besar baik oknum anggota dprd aktif dan non aktif.
tampaknya pengusutan kasus telah berjalan.
meskipun belum ada keterangan resmi, telah beredar surat undangan wawancara klarifikasi perkara terhadap salah satu pimpinan dprd oleh aparat penegak hukum (aph) pada senin 14 maret 2025 lalu, guna kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana, melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l dan air ipuh ll di mukomuko. 
namun hingga kemarin 29 april 2025 belum ada eksposes resmi ke publik terkait perkara tersebut.
baca juga:cegah pencemaran, akselerasi ekosistem industri berkelanjutan
baca juga:kenaikan harga tbs sawit berkala, wagub mian minta petani bersabar
praktisi hukum bengkulu, muslim chaniago, sh, mh, menegaskan bahwa proses penyelidikan adalah langkah awal yang krusial dalam mengungkap dugaan pelanggaran alih fungsi lahan yang melibatkan sejumlah aktor besar. menurut muslim, jika penyelidikan ini sudah berjalan dengan baik, maka ini adalah perkembangan positif.
 "kami yakin, aparat penegak hukum (aph) mampu mengusut tuntas dugaan pelanggaran ini hingga ke akar-akarnya. kita wajib menghargai proses hukum yang sedang berlangsung," ujarnya.
muslim menambahkan bahwa negara tidak boleh kalah dengan pelaku kejahatan, apalagi dalam kasus yang melibatkan kerusakan hutan negara. indonesia, sebagai negara hukum, harus memastikan bahwa tidak ada celah bagi siapa pun yang terlibat dalam kejahatan kehutanan untuk lolos dari jeratan hukum.
"semua pihak yang terlibat, baik aktor besar maupun lainnya, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. ini adalah bentuk patriotisme dari aparat penegak hukum kepada negara," tegas muslim.
baca juga:kenaikan harga tbs sawit berkala, wagub mian minta petani bersabar
baca juga:satpol pp akan tertibkan pkl depan ptm muara aman
kerusakan hutan yang terjadi dengan terang-terangan dan dijadikan kebun sawit di mukomuko telah memunculkan keresahan di masyarakat.
aktivitas ilegal ini sudah lama diawasi, dan kini saatnya untuk memastikan bahwa pelaku-pelaku kejahatan kehutanan ini tidak merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan. masyarakat sangat berharap agar aparat penegak hukum terus bekerja secara transparan dalam menangani perkara ini.
"sebagian besar masyarakat di mukomuko sudah menantikan agar kasus ini dapat terungkap. kepercayaan publik sangat bergantung pada bagaimana aph menangani masalah ini. kami yakin, aph memiliki kemampuan untuk menyeret pelaku-pelaku kejahatan kehutanan ini ke meja hijau," kata muslim.
sementara itu saat rb melakukan terkait pemanggilan yang oleh subdit tipidter ditreskrimsus polda bengkulu, pimpinan dprd tersebut tidak berada di mukomuko, dan saat dilakukan komunikasi via handphone tidak bisa dihubungi.
terpisah, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sialoho s.hut membenarkan, sudah ada anggota polisi polda bengkulu yang melakukan pengecekan lahan kawasan hutan yang meminta dampingan dari anggota kphp mukomuko.
namun terkait tujuan dari kunjungan tersebut tidak diketahui secara pasti untuk apa.
baca juga:8 developer ajukan perizinan pembangunan perumahan
baca juga:hpmpi temui kapolda, sampaikan kondisi bbm
“ia anggota saya yang berangkat mendampingi pihak kepolisian, tapi saya tidak tahu juga apa yang dilaksanakan dilokasi karena saya tidak ikut. tapi kabarnya melakukan pengukuran kebun sawit yang masuk kawasan hutan,”kata aprin.
aprin juga menyampaikan, meskipun sudah lebih dari satu kali mendampingi namun kphp mukomuko belum mendapatkan informasi. indentitas pemilik kebun sawit ilegal tersebut dan berapa luas hutan yang telah dirambah. maka dari itu secara pastinya kphp mukomuko juga tidak tau.
namun kalau adanya kebun sawit ilegal masuk ke kawasan hutan negara di mukomuko memang benar. sudah lebih dari setengah kawasan hutan berubah fungsi menjadi kebun sawit ilegal.
“kami belum ada mendapatkan informasi dari pihak kepolisian apakah sudah mengantongi nama pelaku, begitu juga siapa saja yang sudah diminta keterangan. tapi kalau kebun sawit ilegal memang banyak yang berada didalam kawasan hutan tersebut,”sampai aprin.
baca juga:sekda jabat sekwan provinsi, pemkab lebong siapkan plh 
baca juga:sah! pemkot bengkulu terima sk pengelolaan pantai panjang, rencana besar mulai dilakukan 
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk). untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260. kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha.
dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha. untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai. adapun anggota dprd aktif dan non aktif serta pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis diatas 50 ha. bs miliki kebun di hp air rami. kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, dan rhd. beralih ke hpt air ipuh ll ada zmr, rsd, dan kr. selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, dan nm. kemudian di hpt air manjunto ada amh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 1 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan