Oknum Kades Menikah Lagi dengan ASN, Keduanya Bisa PTDH, Lantaran Tak Diizinkan Istri Pertama

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 29 Apr 2025 - 22:28

Inspektur Inspektorat Kaur, Harika, SE.--RUSMAN AFRIZAL/RB

oknum kades menikah lagi dengan asn, keduanya bisa ptdh, lantaran tak diizinkan istri pertama                            bintuhan, koranrb.id - pernikahan salah satu oknum kepala desa (kades) di kecamatan lungkang kule sa (43) dengan si (37) aparatur sipil negara (asn) di ruang lingkup pemerintah kabupaten (pemakab) kaur warga muara sahung kian berbuntut panjang. 
usai memasukan laporan ke unit perlindungan perempuan dan anak (ppa) satreskrim polres kaur sang istri yakni pa (40) juga telah menemui pihak inspektorat kaur meminta agar keduanya diberikan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena telah melaksanakan pernikahan tanpa seizin dirinya. 
inspektur inspektorat kaur, harika, se, saat dikonfirmasi selasa 29 april 2025 membenarkan bahwa ada salah satu istri oknum kades yang mendatangi inspektorat kaur memberikan laporan bahwa istri sahnya menikah lagi dengan salah satu asn pemkab kaur tanpa izin darinya. 
namun korban belum membuat laporan resmi hanya memberikan, fotocopy laporan dari pihak satreskrim polres kaur.
baca juga:satpol pp patroli 4 kali perminggu, sasarannya kenakalan remaja hingga prostitusi
maka dari itu korban diarahkan agar membuat laporan resmi ke inspektorat kaur, serta melampirkan bukti-bukti pendukung laporan seperti foto pernikahan dari sang suami dengan asn tersebut serta bukti-bukti pendukung lainnya. 
"iya sudah ada yang datang, cuma baru koordinasi.
sudah diarahkan agar membuat laporan resmi, disertai bukti pendukung supaya bisa ditindaklanjuti," kata harika.  
harika menyampaikan, apabila sudah ada laporan resmi dari korban maka akan ada pemeriksaan khusus dari inspektorat kaur terhadap keduanya, baik oknum kades maupun asn. 
baca juga:saber pungli pantau spmb kepahiang, pastikan tak ada pungutan
sebab jika benar, kasus ini masih dalam pelanggaran kedisiplinan berat dimana yang bersangkutan bisa mendapatkan hukuman paling berat yakni pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh). 
"kalau memang terbukti, sanksi tegas siap menanti.
bisa saja yang bersangkutan di ptdh, karena telah melanggar undang-undang yang berlaku," sampai harika. 
sementara itu korban tetap akan membuat laporan ke inspektorat kaur agar keduannya bisa mendapatkan sanksi tegas sebagai pejabat negara. 
baca juga:bupati teddy pegang data 761 honorer siluman daftar pppk di seluma 
dirinya tegas mengatakan bahwa pernikahan keduanya dilaksanakan tanpa izin darinya.
meskipun saat ini dia sedang dalam proses cerai yang diajukan oleh suami, namun pengadilan agama (pa) bintuhan belum mengeluarkan surat resmi yang artinya sa masih menjadi suami sah dari pa dan keempat anak yang ditinggalkan. 
"saya akan buat laporan, pada intinya ingin keduanya mendapatkan sanksi tegas.
karena sudah melakukan penindasan terhadap saya dan keempat anak saya," tegasnya. 
baca juga:bupati seluma lantik pelaksana duta pancasila paskibraka indonesia, ini nama-namanya
sementara itu, kapolres kaur, akbp yuriko fernanda, sh, s.ik, mh, melalui kasat reskrim akp todo rio tambunan, s.th, m.th membenarkan bahwa ada laporan masuk ke unit ppa terkait dugaan pernikahan tanpa izin atau zina yang dilakukan oleh salah satu oknum kades.
laporan tersebut akan dipelajari terlebih dahulu, semua pihak yang terlibat dalam waktu dekat ini akan dipanggil untuk dimintai keterangan. 
"iya ada laporan pernikahan tanpa izin yang masuk, akan kita proses sesuai dengan prosedur," terang kasat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 30 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan