Dewan Minta Bupati Tegas, Pejabat Wajib Huni Rumah Dinas

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 26 Apr 2025 - 22:13

Anggota DPRD Kabupaten Seluma, Binanto, S.Pd.I --Zulkarnain/rb

Itu karena pejabatnya tinggal di sana, keluarganya belanja di sana, anak-anaknya sekolah di sana.

Ada perputaran ekonomi.

Tapi di Seluma, jam lima sore sudah seperti kota mati.

Pejabat pulang ke luar daerah, dan yang tersisa hanya lampu-lampu jalan yang temaram,” jelasnya.

Ia pun mendorong agar Bupati Teddy Rahman tidak tinggal diam terhadap fenomena ini.

Menurutnya, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan para bawahannya agar lebih disiplin, termasuk dalam hal tinggal di tempat tugas.

Binanto menyarankan agar pemerintah daerah segera menerbitkan aturan atau surat edaran yang mewajibkan penggunaan rumah dinas bagi pejabat eselon, kepala OPD, hingga camat dan kepala bidang.

“Saya yakin, kalau semua pejabat kompak tinggal di Seluma, suasana akan berubah.

Bukan hanya suasana sosial, tapi juga geliat ekonomi rakyat akan tumbuh.

Ini sangat penting untuk mengurangi ketimpangan dan mempercepat pemerataan pembangunan,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Binanto juga mengingatkan bahwa tinggal di tempat tugas seharusnya menjadi bagian dari etika birokrasi.

Pejabat yang ditugaskan di suatu wilayah, menurutnya, seharusnya menetap di sana sebagai bentuk komitmen terhadap tugas, bukan hanya datang sekadar bekerja di kantor dan pulang tanpa memahami persoalan masyarakat.

dewan minta bupati tegas, pejabat wajib huni rumah dinas                             seluma, koranrb.id – kondisi kabupaten seluma yang kerap sepi terutama saat malam hari, menjadi sorotan serius dari kalangan legislatif.
suasana yang cenderung hening, minim aktivitas, dan terkesan “mati suri” dianggap sebagai cerminan dari rendahnya kesadaran pejabat daerah untuk membangun kedekatan dengan wilayah tugas mereka sendiri. 
hal ini disampaikan oleh anggota dprd kabupaten seluma, binanto, s.pd.i yang mendesak bupati seluma, teddy rahman, se, mm agar bersikap tegas terhadap para pejabat yang enggan menempati rumah dinas yang telah disediakan pemerintah.
menurut binanto, fakta bahwa banyak rumah dinas kosong dan tidak dihuni bukan hanya menjadi masalah pemborosan anggaran, tetapi juga memunculkan kesan bahwa para pejabat tidak memiliki ikatan emosional dan tanggung jawab penuh terhadap daerah tempat mereka ditugaskan. 
baca juga:dipastikan eliminasi hpr ditiadakan, distan mukomuko sebut karena ini 
padahal, rumah-rumah dinas tersebut telah dibangun menggunakan dana negara yang tidak sedikit, dengan tujuan utama agar pejabat bisa tinggal di seluma, dekat dengan masyarakat, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
“rumah dinas itu bukan sekadar fasilitas, tapi simbol kehadiran dan tanggung jawab pejabat terhadap daerah.
kalau rumah dinas kosong dan pejabat lebih memilih tinggal di kota bengkulu atau bengkulu selatan, bagaimana mungkin mereka bisa merasakan denyut kehidupan masyarakat seluma secara utuh?” ujar binanto kepada rb.
binanto menyayangkan bahwa meski rumah dinas telah tersedia di pusat pemerintahan kabupaten seluma, sebagian besar pejabat justru memilih pulang-pergi dari luar daerah setiap hari, bahkan hanya hadir di kantor saat jam kerja saja. 
baca juga:34 desa di seluma sudah cairkan dana desa tahap i
hal ini menurutnya, memperlemah koneksi sosial antara pejabat dengan masyarakat, serta menurunkan semangat kolektif untuk membangun daerah secara bersama-sama.
lebih lanjut, binanto menyebut bahwa dampak dari kosongnya rumah dinas bukan hanya terasa dari sisi administratif atau simbolik, tetapi juga memiliki konsekuensi nyata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil. 
ia menyoroti bahwa pedagang kaki lima, pemilik warung makan, pengusaha laundry, bengkel kecil, dan para pelaku umkm di seluma merasakan langsung lesunya roda ekonomi karena rendahnya aktivitas sosial di malam hari.
“coba kita lihat kota lain yang lebih hidup.
baca juga:soroti pengelolaan hutan, genesis bengkulu minta evaluasi izin-izin kawasan, agar sejalan folu net sink 2030
itu karena pejabatnya tinggal di sana, keluarganya belanja di sana, anak-anaknya sekolah di sana.
ada perputaran ekonomi.
tapi di seluma, jam lima sore sudah seperti kota mati.
pejabat pulang ke luar daerah, dan yang tersisa hanya lampu-lampu jalan yang temaram,” jelasnya.
baca juga:polisi dalami dugaan pelanggaran ite, terkait video viral petugas cleaning service rsud tais
ia pun mendorong agar bupati teddy rahman tidak tinggal diam terhadap fenomena ini.
menurutnya, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan para bawahannya agar lebih disiplin, termasuk dalam hal tinggal di tempat tugas. 
binanto menyarankan agar pemerintah daerah segera menerbitkan aturan atau surat edaran yang mewajibkan penggunaan rumah dinas bagi pejabat eselon, kepala opd, hingga camat dan kepala bidang.
“saya yakin, kalau semua pejabat kompak tinggal di seluma, suasana akan berubah.
baca juga:tak hanya seragam gratis, siap rp2,5 miliar pengadaan laptop guru
bukan hanya suasana sosial, tapi juga geliat ekonomi rakyat akan tumbuh.
ini sangat penting untuk mengurangi ketimpangan dan mempercepat pemerataan pembangunan,” lanjutnya.
tak hanya itu, binanto juga mengingatkan bahwa tinggal di tempat tugas seharusnya menjadi bagian dari etika birokrasi.
pejabat yang ditugaskan di suatu wilayah, menurutnya, seharusnya menetap di sana sebagai bentuk komitmen terhadap tugas, bukan hanya datang sekadar bekerja di kantor dan pulang tanpa memahami persoalan masyarakat.
baca juga:pelantikan pengurus dpd iks kota bengkulu masa bakti 2024-2029, pemkot solok dan pemkot bengkulu hadir 
“pemimpin itu bukan hanya hadir di rapat dan apel pagi.
kehadiran nyata di tengah masyarakat, menyapa pedagang, melihat kondisi jalan, mendengar langsung keluhan warga, itu jauh lebih penting.
dan semua itu hanya bisa dilakukan jika mereka tinggal di seluma,” tegasnya.
diakui binanto secara pribadi, ia sebagai anggota dprd seluma siap mendukung segala langkah kebijakan yang diambil oleh bupati terkait hal ini.
baca juga:lomba surfing berpotensi tidak digelar
ia meyakini bahwa jika kebijakan penempatan rumah dinas dijalankan dengan tegas dan konsisten, maka akan terjadi perubahan besar dalam wajah kabupaten seluma, dari kota yang sunyi menjadi kota yang dinamis dan penuh aktivitas.
binanto berharap agar para pejabat juga dapat menyadari sendiri pentingnya peran mereka sebagai penggerak roda pemerintahan dan penghidup semangat daerah.
ia menekankan bahwa tanggung jawab jabatan bukan hanya administratif, tetapi juga moral.
“kalau kita semua mau seluma ini maju, ya harus dimulai dari hal-hal sederhana.
salah satunya adalah dengan tinggal di sini, hidup di tengah masyarakat, dan menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 27 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan