Kanwil BPN Bengkulu Benarkan HGU PT RAA Sedang Diproses

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 24 Apr 2025 - 22:18

Unsur Forkopimda Kabupaten Bengkulu Tengah bersama Kanwil BPN Provinsi Bengkulu serta Pengadilan Negeri Bengkulu Utara menggelar rapat pembahasan persoalan HGU di Bengkulu Tengah, terkhususnya PT RAA.--jeri/rb

Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri mengungkapkan, tak hanya mempertanyakan persoalan legalitas perizinan, pihaknya juga mempertanyakan terkait kontribusi yang diberikan PT RAA untuk Bengkulu Tengah, baik itu berupa pendapatan asli daerah (PAD) maupun anggaran CSR.

"Ternyata PT RAA ini sama sekali tidak berkontribusi untuk Bengkulu Tengah. Baik itu memberikan PAD melaluo dana bagi hasil pemerintah pusat dan anggaran CSR perusahaan kepada masyarakat," tegasnya

Pihaknya mempertanyakan ini karena sudah seharusnya perusahaan yang berdiri disuatu daerah memberikan kontribusi PAD maupun bantuan CSR. Apalagi perusahaan tersebut selama beroperasi menggunakan fasilitas Kabupaten, seperti menggunakan infrastruktur jalan.

Bisa dilihat bersama banyak jalan menuju PT RAA tersebut mengalami rusak berat. Itu membuktikan kalau PT RAA tidak memberikan kontribusi apapun untuk Kabupaten Bengkulu Tengah. Makanya pihaknya berharap Pemkab Bengkulu Tengah bisa mengkaji ini semua ini.

"Kami sangat berharap Pemkab Bengkulu Tengah harus menindaklanjuti semua ini. Jangan sampai PT RAA itu hanya berdiri dan beroperasi di Bengkulu Tengah namun tidak memberikan kontribusi apapun," tutup Fepi.

kanwil bpn bengkulu benarkan hgu pt raa sedang diproses                            koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah, kamis 24 april 2025 mengundang rapat unsur forkopimda bengkulu tengah dan kepala kanwil bpn bengkulu dan kepala pengadilan negeri bengkulu utara.
rapat ini dilaksanakan untuk membahas terkait evaluasi dan penataan hgu di kabupaten bengkulu tengah. termasuk membahas polemik yang terjadi pada pt raa pada saat ini.
kepala kanwil bpn bengkulu, indra imanuddin, sh, mh membenarkan, jika pt raa belum memiliki hgu dan saat ini hgu pt raa sedang berproses.
saat ini sudah masuk ke dalam tahap pengukuran bidang tanah dan kalau tak ada kendala sebentar lagi selesai.
baca juga:rsud curup resmi buka pelayanan poli jantung, buka selasa dan rabu
baca juga:pleno tingkat kabupaten bengkulu selatan, rifai-yevri tetap suara terbanyak di psu 
kemudian ditindaklanjuti oleh panitia b, yang mama dalam panitia b tersebut ada perwakilan dari pemkab bengkulu tengah.
setelah panitia b sudah menindaklanjuti dan selesai bekerja, maka pihaknya akan mengirimkan datanya ke kementerian atr/bpn untuk penerbitan sk.
setelah sk dari kementerian terbit barulah akan dilakukan pendaftaran. pada saat pendaftaran ini perusahaan diwajibkan untuk membayarkan pajak bpthb ke pemkab bengkulu tengah.
"saat ini hgu pt raa sedang berproses. nanti pada saat mereka akan mendaftar hgu, mereka harus membayar pajak bphtb ke pemkab bengkulu tengah. barulah hgu mereka bisa terbit," tegasnya
baca juga:3 mei masuk asrama haji, 4 mei 88 cjh ke madinah tak penambahan kuota
baca juga:disiapkan lahan seluas 10 hektare untuk bangun sekolah rakyat
indra menegaskan, selama proses hgu masih berproses pt raa masih bisa beroperasi dan mengambil hasil perkebunan dikarenakan dahulu saat awal beroperasi mereka sudah mengantongi iup. namun di tengah jalan memang keluar regulasi iup harus berdampingan dengan hgu.
makanya perusahaan perkebunan harus memiliki hgu.
pemerintah pusat melalui tim satgas yang sudah dibentuk, menerbitkan semua perusahaan yang tidak memiliki hgu tersebut. namun menertibkan disini adalah mendorong perusahaan untuk segera memiliki legalitas yang jelas.
"tim satgas dari kementerian pusat memang mendorong untuk menertibkan ini. menertibkan disini adalah mendorong perusahaan untuk segera memiliki legalitas, bukan ditertibkan untuk diambil ahli," terangnya
baca juga:disiapkan lahan seluas 10 hektare untuk bangun sekolah rakyat
baca juga:14 juli, koperasi merah putih di lebong akan dilaunching
disisi lain, kepala kanwil bpn bengkulu juga menjelaskan, pada dasarnya pembahasan yang digelar oleh pemkab bengkulu tengah dan unsur forkopimda bengkulu tengah ini tidak hanya membahas polemik yang terjadi pada pt raa saat ini, melainkan mencari cara untuk meningkatkan pad di bengkulu tengah.
"dalam rapat ini dibahas juga bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) untuk kabupaten bengkulu tengah yang bersumber dari perkebunan. sebab tak bisa dipungkiri jika pad di bengkulu tengah saat ini masih sangat rendah sekali," ujarnya
sementara itu, bupati bengkulu tengah, drs. rachmat riyanto, st, m.ap menyampaikan, pemkab bengkulu tengah mendorong agar hgu pt raa tersebut bisa cepat selesai. berdasarkan keterangan dari kanwil bpn bengkulu, memang hgu tersebut sedang berproses.
nanti tahapan ini juga akan ditindaklanjuti oleh panitia b. yang mana dalam panitia b ini terdapat perwakilan dari pemkab bengkulu tengah.
baca juga:350 pekerja versus pt pmn bengkulu utara tidak ada titik temu 
baca juga:pupr usul bantuan dana inpres pembangunan 4 jembatan 4 desa
dalam tahapan penerbitan hgu inilah nantinya pt raa wajib membayarkan pajak bphtb ke pemkab bengkulu tengah. sebab salah satu syarat terbitnya hgu adalah membayar bphtb tersebut.
"yang pasti kita mendorong pt raa ini untuk segera mengurus hgu. semua perusahaan harus memiliki legalitas yang jelas. kita juga berharap perusahaan bisa berkontribusi untuk daerah maupun masyarakat, salah satunya membayar pajak dan menyalurkan csr," sampainya
diberitakan rb sebelumnya, persoalan ini muncul setelah beberapa waktu lalu ketua dprd dan anggota dprd bengkulu tengah melakukan sidak ke pt raa.
dalam sidak ini ketua dprd mempertanyakan hgu pt raa. namun pt raa tidak bisa menunjukan hal tersebut. padahal pt raa sudah menggarap lahan ribuan hektare dan sudah beroperasi sejak tahun 2007 tersebut ternyata tidak memiliki hak guna usaha (hgu).
sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi (mk) tanggal 27 oktober 2016 terkait pasal 41 undang-undang (uu) nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. disebutkan bahwa, perusahaan yang boleh menanam kelapa sawit harus memiliki hgu dan iup.
baca juga:pupr usul bantuan dana inpres pembangunan 4 jembatan 4 desa
baca juga:usut honorer siluman seluma: inspektorat turunkan 25 auditor, periksa berkas 581 calon pppk
ketua dprd bengkulu tengah, fepi suheri mengungkapkan, tak hanya mempertanyakan persoalan legalitas perizinan, pihaknya juga mempertanyakan terkait kontribusi yang diberikan pt raa untuk bengkulu tengah, baik itu berupa pendapatan asli daerah (pad) maupun anggaran csr.
"ternyata pt raa ini sama sekali tidak berkontribusi untuk bengkulu tengah. baik itu memberikan pad melaluo dana bagi hasil pemerintah pusat dan anggaran csr perusahaan kepada masyarakat," tegasnya
pihaknya mempertanyakan ini karena sudah seharusnya perusahaan yang berdiri disuatu daerah memberikan kontribusi pad maupun bantuan csr. apalagi perusahaan tersebut selama beroperasi menggunakan fasilitas kabupaten, seperti menggunakan infrastruktur jalan.
bisa dilihat bersama banyak jalan menuju pt raa tersebut mengalami rusak berat. itu membuktikan kalau pt raa tidak memberikan kontribusi apapun untuk kabupaten bengkulu tengah. makanya pihaknya berharap pemkab bengkulu tengah bisa mengkaji ini semua ini.
"kami sangat berharap pemkab bengkulu tengah harus menindaklanjuti semua ini. jangan sampai pt raa itu hanya berdiri dan beroperasi di bengkulu tengah namun tidak memberikan kontribusi apapun," tutup fepi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 25 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan