Terdakwa Tipikor Puskeswan Benteng Berbelit-belit Berikan Keterangan, Hari Ini Pemeriksaan Dilanjutkan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 23 Mar 2025 - 23:20

BERSIAP: Nampak para terdakwa Tipikor Puskeswan Benteng bersiap memakai rompi oren usai persidangan. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Agenda sidang pemeriksaan keterangan terdakwa perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) pekerjaan peningkatan dan pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), dan gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tahun anggaran 2022 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) dilanjutkan hari ini.

Pasca ditunda pada 20 Maret 2025 lalu lantaran terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan.

Diwawancarai RB Minggu, 23 Maret 2025, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Arif Wirawan, SH, MH menyebut bakal mempertimbangkan tuntutan berat bagi terdakwa yang dinilai tidak kooperatif.

Prilaku yang dinilai tidak koperatif oleh JPU ini termasuk terdakwa yang belum memulihkan kerugian negara perkara ini yang dalam dakwaan disebut mencapai Rp2,3 miliar dari pagu Rp4 miliar 7 proyek pekerjaan perkara ini.

Ada 10 terdakwa dalam perkara ini yakni, mantan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Endang Sumantri, Kabid Peternakan Dinas Pertanian Benteng sekaligus PPTK Watler, Gilbert Tampubolon.

Kemudian Kabid Penyuluhan, Edi Pelita dan PNS Pemkot Bengkulu, Mus Mulyanto, sekaligus sebagai broker proyek.

Sementara kontraktor hingga pihak ketiga terdakwa dalam perkara ini meliputi Wakil Direktur CV. Elsafira Jaya, Dannitias Subarja, Direktur CV. Bita Konsultan, Nana Setiana, Kontraktor dari CV. Lavender, Kurniasih, Pelaksana Pekerjaan dari CV. Air Kertau, Joni Woker serta konsultan CV. Arch Studio, Ruben Artanto dan Wakil Direktur CV. Bayu Mandiri, Durmika.

Lanjut Arif, ada beberapa pertimbangan JPU menuntut berat terdakwa yang terseret dalam perkara ini.

Mulai dari berbelit-belit dalam persidangan atau tidak kooperatif hingga yang paling penting tidak memiliki niatan mengembalikan Kerugian Negara (KN) yang tercatat saat ini tersisa Rp1,1 miiliar dari total Rp2,3 miliar.

“Kalau untuk hal memberatkan kami lihat semunya punya hal memberatkan dan juga ada hal yang meringankan,” ungkap Arif.

terdakwa tipikor puskeswan benteng berbelit-belit berikan keterangan, hari ini pemeriksaan dilanjutkan                             koranrb.id – agenda sidang pemeriksaan keterangan terdakwa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pekerjaan peningkatan dan pembangunan pusat kesehatan hewan (puskeswan), dan gedung balai penyuluhan pertanian (bpp) tahun anggaran 2022 pada dinas pertanian kabupaten bengkulu tengah (benteng) dilanjutkan hari ini.
pasca ditunda pada 20 maret 2025 lalu lantaran terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan.
diwawancarai rb minggu, 23 maret 2025, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu, arif wirawan, sh, mh menyebut bakal mempertimbangkan tuntutan berat bagi terdakwa yang dinilai tidak kooperatif.
prilaku yang dinilai tidak koperatif oleh jpu ini termasuk terdakwa yang belum memulihkan kerugian negara perkara ini yang dalam dakwaan disebut mencapai rp2,3 miliar dari pagu rp4 miliar 7 proyek pekerjaan perkara ini.
baca juga:pemugaran rumdin gubernur bengkulu segera dilakukan 
baca juga:tingkatkan pelayanan kesehatan, pemprov bakal revitalisasi faskes rsmy
ada 10 terdakwa dalam perkara ini yakni, mantan kepala dinas (kadis) pertanian endang sumantri, kabid peternakan dinas pertanian benteng sekaligus pptk watler, gilbert tampubolon. 
kemudian kabid penyuluhan, edi pelita  dan pns pemkot bengkulu, mus mulyanto, sekaligus sebagai broker proyek.
sementara kontraktor hingga pihak ketiga terdakwa dalam perkara ini meliputi wakil direktur cv. elsafira jaya, dannitias subarja, direktur cv. bita konsultan, nana setiana, kontraktor dari cv. lavender, kurniasih, pelaksana pekerjaan dari cv. air kertau, joni woker serta konsultan cv. arch studio, ruben artanto dan wakil direktur cv. bayu mandiri, durmika.
lanjut arif, ada beberapa pertimbangan jpu menuntut berat terdakwa yang terseret dalam perkara ini.
baca juga:posko pengaduan thr dibuka hingga 1 bulan setelah lebaran 
baca juga: usaha penggilingan padi dapat bbm subsidi, diminta tingkatkan harga beli gabah
mulai dari berbelit-belit dalam persidangan atau tidak kooperatif hingga yang paling penting tidak memiliki niatan mengembalikan kerugian negara (kn) yang tercatat saat ini tersisa rp1,1 miiliar dari total rp2,3 miliar.
 “kalau untuk hal memberatkan kami lihat semunya punya hal memberatkan dan juga ada hal yang meringankan,” ungkap arif.
“terakhir kan sidang sampai ditunda akibat para terdakwa berbelit-belit, bahkan sidang ditunda akibat terdakwa berbelit-belit,” sambung arif.
untuk terdakwa yang tidak memiliki hal meringankan juga ada salah satunya seperti terdakwa mus mulyanto.
lebih jelas arif mengatakan untuk fakta persidangan terdakwa mus mulyanto selalu menjadi poin inti permasalahan.
baca juga:hadapi lonjakan pengunjung pantai panjang, ini langkah dinas pariwisata
baca juga:kesbangpol gandeng tim pakem kejari, siapkan sosialisasi hingga pengawasan aliran sesat
jadi melihat hal tersebut jpu akan mempersiapan tuntutan yang berat untuk terdakwa yang sudah memiliki hal meringankan akan disiapkan tuntutan yang setimpal.
“kita pastikan untuk terdakwa yang tidak memiliki hal meringankan akan kami siapkan tuntutan berat, namun hal-hal yang menjadi pertimbangkan ini masih dalam pemantuan sebab pemerikssan terdakwa belum rampung hari ini pemeriksaan akan di gelar kembali,” tutup arif. 
sekadar mengulas berita sebelumnya, sidang agenda pemeriksaan keterangan 10 terdakwa ditunda.
ditundanya sidang pada 20 maret 2025 oleh majelis hakim yang diketuai paisol, sh, mh lantaran mantan kepala dinas (kadis) pertanian benteng terdakwa endang sumantri berbelit-belit dalam persidangan.
dalam sidang kemarin, ketua majelis, paisol ingin mencari kebenaran soal penerimaan uang oleh terdakwa endang sumantri.
hal itu ingin diperjelas sebab, terdakwa endang mencabut keterangannya terkait pernah menerima uang dalam perkara ini.
di muka persidangan, ketua majelis, paisol menanyakan apakah para terdakwa pernah memberikan uang kepada terdakwa endang.
jika pernah, majelis meminta silakan nyatakan, sebab terdakwa endang mengatakan tidak pernah menerima uang dari siapapun, namun di bap endang mengakui menerima uang namun melalui terdakwa mus mulyanto.
“untuk terdakwa selain endang siapa yang pernah kasih uang padanya, karena endang ini menarik keterangnnya bahwa dia menerima, sedangkan pada keteragan sebelumnya dirinya dan istrinya menerima,” ungkap paisol.
kemudian terdakwa kurniasih mengatakan di muka persidangan bahwa dirinya pernah diminta endang uang rp40 juta namun karena dirinya tidak ada uang maka hanya rp20 juta yang diberikan dan itu endang sendiri menerimanya.
“yang mulia saya pernah berikan uang kepada endang rp20 juta, sebelumnya endang meminta pada saya uang rp40 juta namun saya tidak ada, itulah kenapa saya kasih dia uang segitu katanya nanti saya bisa jadi salah satu cv yang membangun proyek puskeswan,” ungkap kurniasih.
setelah keterangan tersebut diungkapkan terdakwa endang menyangkal, melihat suasana siang yang sudah kacau hingga terdakwa dianggap berbelit-belit maka paisol menunda persidangan.
di luar persidangan, jpu kejati bengkulu, arif wirawan, sh, mh mengatakan apa yang disampaikan terdakwa memperkuat dakwaan.
kalau untuk penelusuran uang dari kerugian negara (kn) kemana bukan wewenang jpu karena jpu menerima berkas dari pihak penyidik polda bengkulu.
“kalau melihat keterangan terdakwa selama sidang ini berjalan, maka apa yang sampaikan itu memperkuat dakwaan kami. kalau masalah penelusuran saksi lanjutan untuk diperiksa akan kami rembukan dulu, sebab perkara ini masuk ke kami dari penyidik polda bengkulu,” tutup arif.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 24 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan