JPU dan PH Banding Putusan Perkara Korupsi Jembatan Taba Terunjam, PH Sebut Negara Berutang Rp6 Miliar

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 17 Mar 2025 - 23:54

GIRING: Terdakwa yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek pengerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS Bengkulu Tengah tahun anggaran 2020 sedang digiring jaksa bertugas. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Menyusul pernyataan banding terhadap putusan Mejelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu atas perkara proyek pengerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu telah mengajukan memori banding atas vonis terdakwa Mardi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif BPJN Bengkulu dan Zainul Abidin, Konsultan Pengawas.

Hal tersebut dibenarkan JPU Kejati Bengkulu, Arif Wirawan, SH, MH.

Arif mengatakan upaya banding JPU atas putusan Majelis Hakim lantaran vonis dua terdakwa tersebut lebih ringan dari tuntutan.

Vonis terdakwa Mardi hanya 1 tahun penjara denda Rp50 juta subsidair 4 bulan dan tidak dibebankan uang pengganti.

Sementara JPU menuntut Mardi pidana penjara selama 6 tahun denda Rp100 juta subsidair 6 bulan.

Begitu juga dengan terdakwa Zainul Abidin. Divonis 1 tahun penjara denda Rp50 juta subsidair 4 bulan dan tidak dibebankan uang pengganti.

Putusan tersebut jauh dari tuntutan JPU selama 6 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan.

Tepatnya pada 12 Maret 2025 lalu JPU Kejati Bengkulu telah memasukkan Memori banding ke PN Tipikor Bengkulu.

"Minggu lalu sudah kita masukan memori banding terhadap terdakwa. Satu minggu sebelumnya kita memasukan pemberitahuan banding," ungkap Arif pada RB, 17 Maret 2025.

jpu dan ph banding putusan perkara korupsi jembatan taba terunjam, ph sebut negara berutang rp6 miliar                            koranrb.id – menyusul pernyataan banding terhadap putusan mejelis hakim tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu atas perkara proyek pengerjaan penggantian jembatan air taba terunjam b cs bengkulu tengah tahun anggaran 2020.
jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu telah mengajukan memori banding atas vonis terdakwa mardi, pegawai negeri sipil (pns) aktif bpjn bengkulu dan zainul abidin, konsultan pengawas.
hal tersebut dibenarkan jpu kejati bengkulu, arif wirawan, sh, mh.
arif mengatakan upaya banding jpu atas putusan majelis hakim lantaran vonis dua terdakwa tersebut lebih ringan dari tuntutan.
baca juga: 304 siswa daftar calon paskibra kabupaten bengkulu utara
baca juga:surati perusahaan, disnakertrans bengkulu utara buat posko pengaduan thr 
vonis terdakwa mardi hanya 1 tahun penjara denda rp50 juta subsidair 4 bulan dan tidak dibebankan uang pengganti.
sementara jpu menuntut mardi pidana penjara selama 6 tahun denda rp100 juta subsidair 6 bulan.
begitu juga dengan terdakwa zainul abidin. divonis 1 tahun penjara denda rp50 juta subsidair 4 bulan dan tidak dibebankan uang pengganti.
putusan tersebut jauh dari tuntutan jpu selama 6 tahun dan denda rp 100 juta subsider 6 bulan.
tepatnya pada 12 maret 2025 lalu jpu kejati bengkulu telah memasukkan memori banding ke pn tipikor bengkulu.
baca juga:musrenbang rkpd 2026, pemkab bawa aspirasi perbaikan jalan ke pemprov bengkulu
baca juga: pemkab bengkulu utara siapkan thr pns dan pppk hingga rp45 miliar
"minggu lalu sudah kita masukan memori banding terhadap terdakwa. satu minggu sebelumnya kita memasukan pemberitahuan banding," ungkap arif pada rb, 17 maret 2025. 
arif menegaskan, untuk materi dalam memori banding yang dituangkan yakni soal vonis kedua terdakwa yang jauh dari tuntutan jpu.
"kita ajukan banding untuk untuk dua terdakwa, dalam memori banding kita jabarkan bahwa vonis yang dijatuhkan lebih rendah dari pada tuntutan kita yang dituntut 6 tahun penjara," terang arif.
seperti diketahui, bukan hanya terdakwa mardi dan zainal saja yang terseret dalam perkara ini. satu terdakwa lain yakni ferra lolita selaku kontraktor.
baca juga:pengangkatan cpns paling lambat juni, pppk oktober tahun ini, bkpsdm kebut penerbitan nip
baca juga:alasan dewan mukomuko belum kembalikan 2 unit mobnas fortuner vrz, bkd mukomuko akan libatkan kejaksaan
terdakwa ferra dihukuman 7 tahun penjara denda rp50 juta subsidair 4 bulan pidana tambahan rp8,2 miliar subsidair 3 tahun.
vonis tersebut turun sedikit dari tuntutan jpu 8 tahun penjara denda rp100 juta subsidair 6 bulan pidana tambahan rp8,2 miliar subsidair 3 tahun.
sehingga untuk terdakwa ferra jpu menyatakan sependapat dengan majelis hakim. 
namun di sisi lain, terdakwa verra melalui penasihat hukum (ph)-nya menempuh upaya banding.
"kalau untuk terdakwa ferra kita hanya ajukan kontra memori banding sebab ph sudah memasukan memori banding," ungkap arif.
menanggapi upaya banding terdakwa ferra, jpu menyatakan tetap pada tuntutan dan mereka sepakat pada putusan pengadilan terhadap terdakwa ferra.
"kita masih dengan tuntutan kita, dan kita sepakat terhadap putusan pengadilan terhadap terdakwa ferra itu kenapa kita masukan kontra memori banding," ungkap arif.
di tempat terpisah, ph terdakwa mardi, dr. saim aksanuddin, sh, mh mengatakan bahwa banding adalah hak setiap terdakwa yang tidak sepakat dengan hasil vonis dalam persidangan.
saat ini pihaknya juga sudah melakukan hal yang sama dengan ph terdakwa  zainul yakni memasukan kontra memori banding.
"kita sudah masukan kontra memori banding sebab jaksa memasukkan memori banding," tutup saim.
di tambahkan ph terdakwa zainul abidin, puspa erwan, sh tanggapan atas memori banding yang dimasukan jaksa adalah memasukan kontra memori banding.
"dalam kontra memori banding kita hanya menyatakan bahwa dalam segi kesalahan berdasarkan fakta-fakta persidangan klien kami tidak memiliki andil besar dalam perkara yang telah merugikan negara hingga rp8,2 miliar ini," ungkap puspa.
sementara itu, ph terdakwa ferra, ranggi setyadi, sh menyatakan memori banding yang dimasukan memuat materi tidak sepakat dengan putusan majeis hakim bahwa ferra harus mengganti kerugian negara (kn) sepenuhnya atau sebesar rp,82 miliar.
bukan hanya itu dalam memori banding juga dimuat tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan.
disampaikan ranggi dalam fakta persidangan terungkap bahwa perkara ini memang ada kelalain dari kliennya, namun untuk besaran kn menurut ranggi tidak sampai rp8,2 miliar banyaknya.
"kita ajukan banding sebab putusan yang dialamatkan pada klien kami itu tidak melihat fakta persidangan yang ada," ungkap ranggi.
kemudian juga dimasukan dalam berkas memori banding bahwa dalam perhitungan kn itu tidak valid.
sebab dalam berkas perhitungan kn masih ada hitungan yang tidak sesuai.
kemudian pertimbangan lain soal negara masih berhutang dengan terdakwa sebesar rp6 miliar.
"dalam muatan materi banding yang kita masukkan juga masalah fakta persidangan bahwa bukti yang dimasukan jpu itu cacat seperti hitungan kn, dan satu lagi adalah negara masih berhutang dengan klien kita," terang ranggi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 18 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan