Tindak Lanjut Temuan Pembangunan, DPRD Bengkulu Utara Panggil OPD

Reporter: Riky Dwiputra |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 18 Feb 2025 - 22:29

Hearing antara Komisi I DPRD Bengkulu Utara dengan Dinas Kesehatan terkait proyek tidak selesai --shandy/rb

KORANRB.ID - DPRD Bengkulu Utara langsung menindaklanjuti setiap adanya temuan di lapangan pada saat inspeksi mendadak yang dilakukan.

Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan organisasi perangkat daerah dan isntansi lain yang terkait.

Hal ini dilakukan oleh Komisi I DPRD Bengkulu Utara usai melakukan inspeksi mendadak yang menemukan adanya pekerjaan fisik Leboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan BEngkulu Utara yang tidak tuntas.

Pekerjaan senilai Rp4,9 miliar tersebut tidak selesai hingga akhir kontak sehingga dilakukan pemutusan kontrak kerja oleh Dinas Kesehatan sebegai penyedia program pembangunan tersebut.

Komisi I DPRD Bengkulu Utara memanggil dinas kesehatan dan beebrapa organisasi perangkat daerah lainnya untuk menjelaskan alasan pekerjaan yang tidak tuntas dikerjakan hingga akhir masa kontrak tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara Hasdiansyah menerangkan jika dewan perlu melakukan pemanggilan pada pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan fisik tersebut.

Hal ini agar mengetahui apakah semau tahapan pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan.

“Maka kita membutuhkan penjelasan pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan tersebut, terutama untuk Dinas Kesehatan dan kontraktor pelaksana,” terangnya.

Dalam hearing tersebut Dinas Kesehatan sudah menyampaikan teguran pada kontraktor pelaksana kegiatan. Hal ini lantaran lambatnya pekerjaan dan tidak sesuai dengan target progres pembangunan yang dijadwalkan oleh Dinas Kesehatan sebagai organisasi perangkat daerah penyedia pekerjaan.

“Kita juga ingin mengetahui tahapan-tahapan pemberian teguran tersebut apakah sudah memenuhi aturan,” terangnya.

tindak lanjut temuan pembangunan, dprd bengkulu utara panggil opd                            koranrb.id - dprd bengkulu utara langsung menindaklanjuti setiap adanya temuan di lapangan pada saat inspeksi mendadak yang dilakukan.
temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan organisasi perangkat daerah dan isntansi lain yang terkait. 
hal ini dilakukan oleh komisi i dprd bengkulu utara usai melakukan inspeksi mendadak yang menemukan adanya pekerjaan fisik leboratorium kesehatan dinas kesehatan bengkulu utara yang tidak tuntas.
pekerjaan senilai rp4,9 miliar tersebut tidak selesai hingga akhir kontak sehingga dilakukan pemutusan kontrak kerja oleh dinas kesehatan sebegai penyedia program pembangunan tersebut. 
baca juga:dprd bengkulu utara dorong kerja sama pembangunan infrastruktur
baca juga:dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan lebong, semua saksi berpotensi tersangka 
komisi i dprd bengkulu utara memanggil dinas kesehatan dan beebrapa organisasi perangkat daerah lainnya untuk menjelaskan alasan pekerjaan yang tidak tuntas dikerjakan hingga akhir masa kontrak tersebut.
ketua komisi i dprd bengkulu utara hasdiansyah menerangkan jika dewan perlu melakukan pemanggilan pada pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan fisik tersebut. 
hal ini agar mengetahui apakah semau tahapan pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. 
“maka kita membutuhkan penjelasan pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan tersebut, terutama untuk dinas kesehatan dan kontraktor pelaksana,” terangnya. 
baca juga:usai pelantikan gubernur dan wagub bengkulu: helmi ke magelang, mian hadiri paripurna dprd 
baca juga:disperindagkop ukm akan pastikan harga bahan pokok tidak melambung
dalam hearing tersebut dinas kesehatan sudah menyampaikan teguran pada kontraktor pelaksana kegiatan. hal ini lantaran lambatnya pekerjaan dan tidak sesuai dengan target progres pembangunan yang dijadwalkan oleh dinas kesehatan sebagai organisasi perangkat daerah penyedia pekerjaan. 
“kita juga ingin mengetahui tahapan-tahapan pemberian teguran tersebut apakah sudah memenuhi aturan,” terangnya. 
ia juga menyampaikan jika komisi dprd bengkulu utara juga ingin mendengarkan keterangan dari kontraktor apakah memang ada hal-hal yang memang bersifat hambatan sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan waktu kontrak.
ditambahkannya, dalam aturan memang ada alasan-alasan yang bisa dimaklumi untuk pekerjaan terjadi keterlambatan, misalkan terjadi kelangkaan bahan baku atau terjadi bencana alam. 
baca juga:dau dipangkas rp31 miliar berdampak pada pembangunan infrastruktur
baca juga:rencana relokasi rsud tunggu koordinasi bupati dengan gubernur
“namun semua itu harus ada dasar yang jelas dan ada ketetapan dari pemerintah, namun dalam proses pembangunan laboratorium kesehatan tersebut, sama sekali tidak ada kejadian-kejadian yang disebut permakluman tersebut,” terangnya. 
ia menilai pembangunan yang tidak tuntas ini sangat disayangkan karena dinilainya menghambat program pembangunan pemerintah daerah. 
sekaligus melakukan pemborosan anggaran karena sebgaian anggaran harus dibayarkan pada kontraktor pelaksana sesuai dengan progres pekerjaan, namun pekerjaan yang belum tuntas tersebut sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. 
“maka kami menyoroti khusus pekerjaan ini karena memang dampaknya sangat besar,” terangnya.
baca juga:sk pemberhentian sementara oknum kabid di distan terbit, diserahkan ke opd untuk ditindaklanjuti
baca juga:pppk tahap 2 tidak lulus administrasi sudah bisa ajukan sanggahan
ia juga menilkai jika tidak ada tindak lanjut dariu pemerintah daerah terutama dinas kesehatan, maka bukan tidak mungkin bangunan yang belum selesai tersebut akan jadi bangunan mangkrak. 
pasalnya untuk pembangunan lanjutan membutuhkan beberapa tahapan diantaranya melakukan audit dan penghitungan lebih dulu bangunan yang sudah terbangun. 
termasuk melakukan pembahasan anggaran lagi sejak awal jika ingin dilakukan pembangunan lanjutan. 
“sedangkan dana pembangunan lanjutan harus menggunakan apbd murni, karena dana yang sebelumnya bersumber dari dak kesehatan yang tidak terserap sudah dikembalikan,” terangnya. 
baca juga:cegah penyebaran pmk, distan bengkulu tengah siapkan 1.200 dosis vaksin pmk
baca juga:pppk tahap 2 tidak lulus administrasi sudah bisa ajukan sanggahan
ia juga menyampaikan jika pasca rapat dengar pendapat tersebut komisi i akan mengambil kesimpulan langkah yang harus ditempuh. 
kasimpulan tersebut akan disampaikan pada pimpinan dprd untuk menjadi rekomendasi dprd pada pemerintah bengkulu utara.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 19 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan