Tindak Lanjut Temuan Pembangunan, DPRD Bengkulu Utara Panggil OPD

Hearing antara Komisi I DPRD Bengkulu Utara dengan Dinas Kesehatan terkait proyek tidak selesai --shandy/rb
Ia juga menyampaikan jika Komisi DPRD Bengkulu Utara juga ingin mendengarkan keterangan dari kontraktor apakah memang ada hal-hal yang memang bersifat hambatan sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan waktu kontrak.
Ditambahkannya, dalam aturan memang ada alasan-alasan yang bisa dimaklumi untuk pekerjaan terjadi keterlambatan, misalkan terjadi kelangkaan bahan baku atau terjadi bencana alam.
BACA JUGA:DAU Dipangkas Rp31 Miliar Berdampak Pada Pembangunan Infrastruktur
BACA JUGA:Rencana Relokasi RSUD Tunggu Koordinasi Bupati dengan Gubernur
“Namun semua itu harus ada dasar yang jelas dan ada ketetapan dari pemerintah, namun dalam proses pembangunan laboratorium kesehatan tersebut, sama sekali tidak ada kejadian-kejadian yang disebut permakluman tersebut,” terangnya.
Ia menilai pembangunan yang tidak tuntas ini sangat disayangkan karena dinilainya menghambat program pembangunan pemerintah daerah.
Sekaligus melakukan pemborosan anggaran karena sebgaian anggaran harus dibayarkan pada kontraktor pelaksana sesuai dengan progres pekerjaan, namun pekerjaan yang belum tuntas tersebut sama sekali tidak bisa dimanfaatkan.
“Maka kami menyoroti khusus pekerjaan ini karena memang dampaknya sangat besar,” terangnya.
BACA JUGA:SK Pemberhentian Sementara Oknum Kabid di Distan Terbit, Diserahkan ke OPD Untuk Ditindaklanjuti
BACA JUGA:PPPK Tahap 2 Tidak Lulus Administrasi Sudah Bisa Ajukan Sanggahan
Ia juga menilkai jika tidak ada tindak lanjut dariu pemerintah daerah terutama dinas kesehatan, maka bukan tidak mungkin bangunan yang belum selesai tersebut akan jadi bangunan mangkrak.
Pasalnya untuk pembangunan lanjutan membutuhkan beberapa tahapan diantaranya melakukan audit dan penghitungan lebih dulu bangunan yang sudah terbangun.
Termasuk melakukan pembahasan anggaran lagi sejak awal jika ingin dilakukan pembangunan lanjutan.
“Sedangkan dana pembangunan lanjutan harus menggunakan APBD murni, karena dana yang sebelumnya bersumber dari DAK kesehatan yang tidak terserap sudah dikembalikan,” terangnya.
BACA JUGA:Cegah Penyebaran PMK, Distan Bengkulu Tengah Siapkan 1.200 Dosis Vaksin PMK