Rejang Lebong Tidak Lagi Miliki Petugas Haji Daerah, Hanya Untuk Tingkat Provinsi

KORANRB.ID – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rejang Lebong mengumumkan untuk musim haji tahun 2025, mereka tidak memiliki kuota Petugas Haji Daerah (PHD) asal Rejang Lebong.

Hal ini disebabkan kebijakan terbaru yang menetapkan bahwa kuota PHD dialokasikan di tingkat provinsi, bukan kabupaten.

Akibatnya, Kemenag Rejang Lebong tidak dapat memberangkatkan PHD pada tahun ini. 

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Rejang Lebong, M. Adityawarman Budi menjelaskan, perubahan kebijakan ini berdampak pada distribusi kuota PHD yang sebelumnya diberikan kepada masing-masing kabupaten/kota.

BACA JUGA:DBD Meningkat, 24 Kasus Ditemukan Dalam 2 Bulan, Tersebar di 21 Puskesmas di 15 Kecamatan

BACA JUGA:Tes Kesehatan CJH Rejang Lebong Selesai, Hasil Masih Dinantikan

"Dengan adanya kebijakan baru ini, kuota PHD sepenuhnya berada di bawah kewenangan provinsi, sehingga kami di tingkat kabupaten tidak memiliki alokasi PHD untuk tahun 2025," kata  Adityawarman, Minggu, 9 Februari 2025.

Meskipun demikian, Kantor Kemenag Rejang Lebong tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon jemaah haji. Berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk bimbingan manasik haji dan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah. 

"Kami memastikan bahwa meskipun tanpa PHD dari kabupaten, pelayanan kepada jemaah haji tetap optimal," tambah Adityawarman.

Selain itu, Kantor Kemenag Rejang Lebong juga terus mensosialisasikan pentingnya mendaftar haji sejak usia dini. 

Hal ini mengingat masa tunggu haji yang cukup panjang, mencapai 23 tahun. Dengan mendaftar sejak usia 12 tahun, diharapkan calon jemaah dapat berangkat pada usia yang lebih muda. 

BACA JUGA:Seleksi Paskibraka Digelar Setelah Lebaran, Badan Kesbangpol Tunggu Hasil Refocusing Anggaran

BACA JUGA:Jasad Pria Asal Pagaralam Ada di RSUD Kepahiang, Ini Penyebab Kematiannya

"Kami mendorong masyarakat untuk mendaftarkan anak-anak mereka sejak dini, sehingga pada saat giliran berangkat, mereka masih dalam usia produktif," jelas Adityawarman.