Dari bukti dan bahan keterangan yang dikumpulkan saat ini, memang indikasi perbuatan melawan hukum sudah sangat menguat.
BACA JUGA:Pokdarwis Angkut Ratusan Kilogram Sampah yang Dibuang Pendaki Bukit Kaba
BACA JUGA:Disperindagkop UKM Pantau Harga Sembako di Pasar Tradisional Menjelang Ramadan
Bahkan, tim sudah mengantongi beberapa nama pejabat pemangku tanggung jawab yang berpotensi besar menjadi tersangka dalam kasus ini. Sebab mereka dinyatakan mempunyai tanggung jawab penuh dengan kegiatan yang menyebabkan kerugian negara sampai dengan miliaran rupiah tersebut.
"Setelah penghitungan ulang KN, kemungkinan besar bakal ada penetapan tersangka. Namun tetap kita lihat dulu perkembangannya seperti apa," terang Bobbi.
Disisi lain, sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur periode 2019-2024 bakal dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kaur tahu 2023.
Meskipun sekarang sudah dilakukan penitipan uang pengganti rugi, namun versi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada kegiatan perjalan dinas di Setwan Kaur di tahun 2023 ada temuan kerugian negara sebesar Rp11 miliar yang mana Rp4,6 miliar berasal dari anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kaur.
BACA JUGA:Ditinggal ke Kebun, Sepeda Motor Raib Digondol Maling, Pelaku Berhasil Ditangkap Polsek Ujan Mas
BACA JUGA:Warga Seluma Dikeroyok Teman Gara-gara Tidak Mau Diajak Pulang
Sedangkan data dari Kejaksaan Negeri Kaur dari 25 anggota DPRD tersebut 24 diantaranya sudah menitipkan uang pengganti kerugian negara bahkan 19 diantaranya sudah melakukan pelunasan dan satu orang lagi belum melakukan pembayaran sama sekali.
Walaupun belum menemukan upaya melawan hukum dalam kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kaur. Namun tim penyidik Kejari Kaur memastikan, bahwa mereka akan terus melakukan pendalaman dan seluruh anggota DPRD tersebut bakal di panggil setelah berkas dokumen pemanggilan diselesaikan.