OPD Diminta Maksimal Bekerja, Bupati Rejang Lebong Fikri Siapkan Sanksi dan Bonus

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 30 Apr 2025 - 00:01

Bupati Rejang Lebong, H. M Fikri SE, MAP saat memimpin upacara rutin ASN, beberapa waktu lalu--Abdi/RB

opd diminta maksimal bekerja, bupati rejang lebong fikri siapkan sanksi dan bonus                            koranrb.id - dalam rangka memperkuat kinerja aparatur dan meningkatkan transparansi pengelolaan pemerintahan, bupati rejang lebong, h.m. fikri thobari, se, map, resmi mengeluarkan surat edaran nomor: 900/035/bpkd/2025. 
edaran tersebut ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kabupaten rejang lebong.
surat edaran ini menegaskan pentingnya pencapaian target pendapatan asli daerah (pad) dan ketepatan penyampaian berbagai laporan administrasi. 
dalam instruksinya, bupati fikri meminta setiap opd untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkontribusi langsung terhadap pendapatan daerah.
baca juga:sekda jabat sekwan provinsi, pemkab lebong siapkan plh 
baca juga:sah! pemkot bengkulu terima sk pengelolaan pantai panjang, rencana besar mulai dilakukan 
selain itu, edaran tersebut menekankan pelaksanaan ketentuan pasal 24 peraturan bupati rejang lebong nomor 7 tahun 2023 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. 
namun tak hanya soal sanksi, bupati fikri juga membawa kabar baik, opd yang mampu melampaui target pad yang telah ditetapkan akan mendapatkan reward atau bonus khusus dari pemerintah kabupaten rejang lebong.
"kami ingin membangun budaya kerja yang produktif, disiplin, dan bertanggung jawab. dan opd yang melampaui target maka akan diberikan reward atau bonus," sampai bupati fikri.
lebih lanjut, dalam aturan tersebut, diterapkan sistem evaluasi kinerja berbasis sanksi terhadap opd yang tidak mampu memenuhi target atau melanggar ketentuan administratif.
salah satu poin krusial adalah pemberlakuan sanksi bertahap berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai (tpp). sanksi ini diberlakukan secara proporsional, dimulai dari 10 persen dan dapat meningkat hingga 40 persen, tergantung pada tingkat ketidakpatuhan atau kegagalan kinerja opd yang bersangkutan.
baca juga:dosen universitas bengkulu sorot perambahan hutan jadi kebun sawit di mukomuko 
baca juga:pupr-p hitung biaya jembatan tiek sirong, perbaikan tahun ini 
langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi reformasi birokrasi daerah untuk memastikan setiap unit kerja lebih disiplin, terukur, dan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
"setiap rupiah yang terkumpul dari pad adalah investasi untuk kemajuan rejang lebong. mari kita bersama berinovasi dan berkarya untuk memajuka daerah kita," ujar bupati fikri.
penerapan sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, bukan sekadar memberikan hukuman.
sehingga dengan adanya se tersebut, bupati fikri mengharapkan, opd lebih tertib dalam menyampaikan laporan-laporan penting tepat waktu, seperti laporan perencanaan, keuangan, pelaksanaan dan realisasi kegiatan, laporan keorganisasian, serta laporan tindak lanjut program.
"tentu, kita berharap ini akan membuat semangat dalam bekerja membangun rejang lebong," harap bupati fikri. 
rincian sanksi kinerja asn adalah sebagai berikut.
1. teguran kesatu: pemotongan tpp sebesar 10 persen pada bulan berikutnya.
2. teguran kedua: pemotongan tpp sebesar 20 persen pada bulan berikutnya.
3. teguran ketiga: pemotongan tpp sebesar 40 perseb pada bulan berikutnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 1 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan