Dewan Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Dalam Skema Outsourcing

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 29 Apr 2025 - 22:51

BAHAS: Aliansi tenaga honorer pada saat menggelar audiensi bersama DPRD Provinsi Bengkulu belum lama ini.--RENO/RB

dewan minta tenaga honorer diprioritaskan dalam skema outsourcing                            bengkulu, koranrb.id – dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) meminta pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu untuk memperioritaskan tenaga honorer nondatabase kedalam skema outsourcing.
hal tersebut disampaikan anggota komisi i dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm. menurutnya, penerapan skema outsourcing dinilai menjadi satu-satunya peluang bagi honorer nondatabase badan kepegawaian negara (bkn), untuk kembali bekerja di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
“sebagaimana amanat undang-undang (uu) no 20 tahun 2023 tentang aparatus sipil negara (asn), yang diakui itu hanya pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk),” ungkap edwar.
sementara untuk regulasi agar bisa mengikuti seleksi pppk tahap i lalu harus masuk database bkn.
baca juga:usai mutasi, tersisa 1 kursi kosong eselon ii, bkd: tunggu pentunjuk gubernur
sehingga tenaga honorer nondatabase tersebut tidak dapat mengikuti meskipun sudah bekerja hingga 2 tahun.
formulasi outsourcing merupakan langka yang tepat untuk tetap mempekerjakan para tenaga honorer nondatabase bkn tersebut.
“tetapi peluang itu masih tetap ada, salah satunya dengan skema outsourcing,” jelas edwar.
edwar menerangkan sampai dengan saat ini pemprov bengkulu belum menerapkan skema outsourcing tersebut.
baca juga:13 pengcab olahraga mosi tak percaya ketua koni 
namun jika nantinya sudah menerapkan, ia meminta agar tenaga honorer nondatabase bkn dapat diutamakan.
“sehingga dapat memenuhi harapan mereka, disamping kebutuhan tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah (pemda,red),” ujar edwar.
lanjut edwar, ada beberapa posisi yang bisa diterapkan dengan skema outsourcing tersebut.
seperti petugas jaga malam atau security, pramusaji, dan cleaning service.
baca juga:usai sidak pt jatropha solutions, pansus koordinasi dengan kementerian
“jadi ketika pemprov bengkulu menerapkan penggunaan tenaga melalui outsourcing, sangat dimungkinkan pada beberapa jenis pekerjaan, aspirasi para honorer nondatabase ini dapat diakomodir,” bebernya.
dengan pemanfaatan pihak ketiga atau outsourcing tersebut, pemerintah dapat mengurangi beban administrasi sekaligus memberikan kepastian bagi para honorer nondatabase bkn tersebut.
“jadi kita minta bkd (badan kepegawaian daerah) bisa bekerja sama dengan penyedia jasa outsourcing, agar tenaga honorer nondatabase yang selama ini telah bekerja bisa tetap diakomodir, dengan status yang jelas,” tegas edwar.
edwar berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi bagi honorer nondatabase bkn, yang selama ini mengisi berbagai posisi di instansi pemprov bengkulu. 
baca juga:diputus bersalah, ph yakin kliennya tidak terlibat perkara makan minum rsud hd manna
“dengan outsourcing, hak-hak mereka bisa lebih terjamin, sementara pemerintah tetap mematuhi ketentuan undang-undang,” tutur edwar.
sebelumnya aliansi tenaga honorer nondatabase bkn menggelar audiensi bersama dprd provinsi bengkulu untuk meminta kejelasan dari kontrak kerja mereka untuk bisa tetap bekerja di organisasi perangkat daerah (opd) dilingkungan pemprov bengkulu.
“kami datang meminta kejelasan status. kami ini sudah mengabdi bertahun-tahun, bahkan ada yang lebih dari 2 tahun.
pemerintah pusat saja tidak pernah mengarahkan untuk merumahkan non-asn, kenapa kami malah dirumahkan begitu saja.” kata ketua aliansi tenaga honorer nondatabase mutiara.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 30 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan