DPRD Pastikan Kawal Kontribusi PT RAA untuk Bengkulu Tengah

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 29 Apr 2025 - 22:41

Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto bersama Forkimpda Bengkulu Tengah membahas polemik PT RAA. --jeri/rb

dprd pastikan kawal kontribusi pt raa untuk bengkulu tengah                            koranrb.id - dprd kabupaten bengkulu tengah memastikan akan kawal kontribusi pt riau agrindo agung (raa) ke kabupaten bengkulu tengah.
baik itu dalam bentuk pendapatan asli daerah (pad) maupun pemberian csr untuk masyarakat kabupaten bengkulu tengah.
hal ini disampaikan langsung oleh ketua komisi ii dprd bengkulu tengah, jon karnedi.
ia mengatakan, selama ini pt raa ini belum memberikan kontribusi apapun untuk bengkulu tengah. baik itu memberikan pad untuk bengkulu tengah maupun csr.
baca juga:truk cpo hilang kendali, pelajar mukomuko tewas
baca juga:jaksa jerat terdakwa korupsi tukin prajurit pasal tppu, berkas dan tersangka dilimpahkan ke jpu
tentu kedepan ini akan menjadi atensi dprd bengkulu tengah. jon memastikan akan mengawal atau mengawasi terkait pemberian pad pt raa ke kabupaten bengkulu tengah.
sebab pt raa wajib membayarkan pajak pbb dan bphtb kepada pemkab bengkulu tengah.
selama ini mereka tak ada membayarkan semua itu.
"selain belum memiliki hgu, kontribusi pt raa untuk daerah juga menjadi perhatian kami. salah satunya pad, tentu ini harus kita awasi bersama. apalagi pemkab bengkulu tengah saat ini sedang mengencarkan peningkatan pad," tegasnya
baca juga:tanggapi gugatan di mk dengan santai, rifai: apapun keputusan mk, kita hormati dan patuhi 
baca juga:bulog ke mukomuko, beli gabah petani sesuai harga ketetapan
disisi lain, jon menegaskan, selama proses izin hgu masih berproses, pt raa harus memberhentikan terlebih dahulu aktivitasnya atau operasi pengambilan hasil perkebunan tersebut. ketegasan ini harus dilakukan agar pt raa bisa lebih tertib lagi dalam melengkapi semua persyaratan yang ada.
sebab sudah diketahui bersama jika pt raa ini sudah beroperasi atau produksi sejak tahun 2008. apabila dihitung berarti kurang lebih sudah mencapai 17 tahun. 17 tahun bukanlah waktu yang sebentar, sebenarnya ini sudah bisa ditindaklanjuti pt raa.
"prosedur yang harus dilengkapi seharusnya pt raa bisa  melengkapi semua itu. sebab ini sudah menjadi aturan dan ketentuan, maka harus ditaati. saya berharap pt raa bisa berhenti dulu operasinya. saya berharap pemkab bengkulu tengah dapat bertindak tegas," katanya
disisi lain jon juga menyoroti terkait kontribusi pt raa untuk bengkulu tengah. baik itu kontribusi pendapatan asli daerah (pad) maupun pemberian csr kepada masyarakat bengkulu tengah.
baca juga:jaksa mulai panggil debitur bri kaur yang nunggak
baca juga:peringatan otda, tingkatkan sinergi membangun
padahal jalan kabupaten mereka lintas dan kondisinya sudah mengalami rusak parah.
"jalan kabupaten sudah banyak yang rusak karena dilintasi truk pengangkut sawit dari pt raa. infrastruktur kita dirusaknya, tetapi kontribusi untuk bengkulu tengah tidak ada," demikian jon.
sebelumnya, ketua dprd menegaskan, jika ia meminta pemkab bengkulu tengah dalam hal ini bupati bengkulu tengah untuk terus mengawal pembayaran pbb dan bphtb dari pt raa.
sebab pihaknya tidak ingin pajak yang harus dibayarkan oleh pt raa, namun tidak dibayarkan oleh pt raa. kejadian selama ini sudah cukup dijadikan pelajaran bersama dan jangan sampai terulang lagi.
baca juga:bedah 40 rumah terhambat anggaran pendamping
baca juga:sukseskan program 3 juta rumah, bupati fikri: ciptakan lingkungan desa layak, maju dan berkelanjutan
sebab tak bisa dipungkiri jika pad yang bisa diterima oleh bengkulu tengah dari pbb serta bphtb pt raa cukup besar dan bisa menambah pad bengkulu tengah. pihaknya juga meminta pemkab bengkulu tengah melihat dan menghitung pajak pbb atau bphtb yang selama ini belum dibayarkan oleh pt raa. sebab mereka sudah berdiri sejak tahun 2007.
"kami (dprd bengkulu tengah, red) meminta ini dikawal betul, jangan sampai nanti hgu nya sudah keluar, tetapi pajaknya tidak dibayarkan. pemkab bengkulu tengah harus benar-benar teliti menyikapi semua ini," katanya.
kepala kantor wilayah atr/bpn bengkulu, indra imanuddin, sh, mh menyampaikan, proses penerbitan sk hgu pt raa ini membutuhkan lumayan lama. hal ini dikarenakan menunggu penyaluran lahan plasma bagi masyarakat yang harus dikeluarkan oleh pt raa.
baca juga:6 kepsek pensiun, penunjukan plt tunggu sk bupati
baca juga:penilaian mcp kpk, kabupaten mukomuko posisi 7 di provinsi bengkulu 
berdasarkan penyampaian kepala dinas pertanian bengkulu tengah beberapa hari yang lalu penyaluran dan pembagian plasma pt raa telah berlangsung sejak tahun 2018 lalu, hingga saat ini tak kunjung selesai.
"tak bisa kita pungkiri jika penerbitan hgu pt raa ini membutuhkan waktu yang cukup lama. sebab cukup banyak terjadi masalah itu, terutama karena permasalahan plasmanya," jelasnya
untuk menyikapi soal plasma ini, akhirnya pihaknya coba mendorong masalah plasma itu cluster yang berbeda, walaupun itu syarat penerbitan hgu, tapikan itu bisa sembari berjalan. akhirnya perusahaan yakin dan proses penerbita hgu bisa berjalan. lanjutnya, pada saat ini pihaknya sedang melakukan pengukuran peta bidang terhadap lahan hgu pt raa.
pengukuran tersebut ditargetkan rampung dalam waktu seminggu kedepan dan bisa dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya.
"saat ini sudah masuk kedalam tahap pengukuran bidang tanah. setelah itu ditindaklanjuti dengan panitia b, kemudian setelah selesai akan kita kirim ke kementerian untuk penerbitan sk," sampainya.
setelah sk dari kementerian terbit barulah akan dilakukan pendaftaran. pada saat pendaftaran ini perusahaan diwajibkan untuk membayarkan pajak bpthb ke pemkab bengkulu tengah.
"saat ini hgu pt raa sedang berproses. nanti pada saat mereka akan mendaftar hgu, mereka harus membayar pajak bphtb ke pemkab bengkulu tengah. barulah hgu mereka bisa terbit," tegasnya
indra menegaskan, selama proses hgu masih berproses pt raa masih bisa beroperasi dan mengambil hasil perkebunan dikarenakan dahulu saat awal beroperasi mereka sudah mengantongi iup.
namun ditengah jalan memang keluar regulasi iup harus berdampingan dengan hgu. makanya perusahaan perkebunan harus memiliki hgu. pemerintah pusat melalui tim satgas yang sudah dibentuk, menerbitkan semua perusahaan yang tidak memiliki hgu tersebut. namun menertibkan disini adalah mendorong perusahaan untuk segera memiliki legalitas yang jelas
"tim satgas dari kementerian pusat memang mendorong untuk menertibkan ini. menertibkan disini adalah mendorong perusahaan untuk segera memiliki legalitas, bukan ditertibkan untuk diambil ahli," terangnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 30 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan