Disidak Panja DPRD Seluma, PT LPS Tahun Ini Bantu PAD Rp2,5 Miliar

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 28 Apr 2025 - 22:15

SIDAK: Panja DPRD Seluma saat melakukan sidak ke PT LPS. IST/RB--

KORANRB.ID – Setelah melakukan kunjungan ke berbagai perusahaan perkebunan dan tambak udang.

Kali ini Panitia Kerja (Panja) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Seluma menyidak PT Laras Prima Sakti (LPS).

Ini untuk mengidentifikasi potensi PAD yang selama ini belum tergali dan mendorong perbaikan regulasi yang menghambat peningkatan pendapatan daerah.

Ketua Panja Peningkatan PAD DPRD Seluma, Zetman, menyampaikan bahwa perkebunan kelapa sawit milik PT LPS yang telah lama beroperasi di Seluma ternyata belum memberikan kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada pemerintah daerah. Padahal, perkebunan tersebut memiliki luas lahan lebih dari 200 hektare.

“Dengan luas yang lebih dari dua ratus hektare, ternyata perkebunan ini belum menyumbang BPHTB ke Seluma. Ini sangat disayangkan, karena berdampak pada rendahnya PAD Seluma. Namun, pihak perusahaan mengakui sedang mengurus dan ada potensi sekitar Rp2,5 miliar yang akan masuk ke kas daerah,” ungkap Zetman.

Panja PAD mendorong PT LPS untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran di Kantor Pertanahan, sebagai salah satu tahapan penting untuk menentukan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang menjadi dasar pengenaan BPHTB.

Zetman menegaskan bahwa penyelesaian administrasi ini harus dipercepat agar potensi PAD tersebut segera terealisasi.

Zetman juga mengapresiasi langkah PT LPS yang berkomitmen untuk menyelesaikan urusan BPHTB.

Ia menilai, jika semua proses berjalan lancar, tambahan PAD dari PT LPS akan sangat berarti bagi pembangunan daerah.

“Ada potensi PAD dari PT Laras Prima Sakti sebesar miliaran rupiah jika BPHTB mereka selesai. Ini patut kita apresiasi dan akan kita dorong agar pemerintah daerah ikut membantu mempercepat prosesnya,” imbuh Zetman.

disidak panja dprd seluma, pt lps tahun ini bantu pad rp2,5 miliar                            koranrb.id – setelah melakukan kunjungan ke berbagai perusahaan perkebunan dan tambak udang.
kali ini panitia kerja (panja) pendapatan asli daerah (pad) dprd kabupaten seluma menyidak pt laras prima sakti (lps). 
ini untuk mengidentifikasi potensi pad yang selama ini belum tergali dan mendorong perbaikan regulasi yang menghambat peningkatan pendapatan daerah.
ketua panja peningkatan pad dprd seluma, zetman, menyampaikan bahwa perkebunan kelapa sawit milik pt lps yang telah lama beroperasi di seluma ternyata belum memberikan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) kepada pemerintah daerah. padahal, perkebunan tersebut memiliki luas lahan lebih dari 200 hektare.
baca juga:ketersediaan blanko e-ktp mukomuko diprediksi bertahan hingga juli 2025
baca juga:harga cabai merah naik, cuaca hingga bbm jadi pemicu
“dengan luas yang lebih dari dua ratus hektare, ternyata perkebunan ini belum menyumbang bphtb ke seluma. ini sangat disayangkan, karena berdampak pada rendahnya pad seluma. namun, pihak perusahaan mengakui sedang mengurus dan ada potensi sekitar rp2,5 miliar yang akan masuk ke kas daerah,” ungkap zetman.
panja pad mendorong pt lps untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran di kantor pertanahan, sebagai salah satu tahapan penting untuk menentukan nilai perolehan objek pajak (npop) yang menjadi dasar pengenaan bphtb. 
zetman menegaskan bahwa penyelesaian administrasi ini harus dipercepat agar potensi pad tersebut segera terealisasi.
zetman juga mengapresiasi langkah pt lps yang berkomitmen untuk menyelesaikan urusan bphtb. 
baca juga:dugaan pt alno rusak hutan mukomuko, aktivis desak tindakan tegas
baca juga:pemberangkatan cjh mukomuko dimatangkan, lokasi penjemputan dibagi 2 
ia menilai, jika semua proses berjalan lancar, tambahan pad dari pt lps akan sangat berarti bagi pembangunan daerah.
“ada potensi pad dari pt laras prima sakti sebesar miliaran rupiah jika bphtb mereka selesai. ini patut kita apresiasi dan akan kita dorong agar pemerintah daerah ikut membantu mempercepat prosesnya,” imbuh zetman.
selain persoalan bphtb, panja pad juga menyoroti potensi pajak dari kendaraan operasional milik pt lps. 
saat ini, kendaraan perusahaan masih menggunakan nomor seri dari luar kabupaten seluma, sehingga pajaknya belum masuk ke kas daerah. 
perusahaan menyatakan bersedia meninjau ulang registrasi kendaraan operasional tersebut agar pajaknya dapat disetor ke seluma.
baca juga:dprd bengkulu tengah minta pt raa berhenti operasi, sampai izin hgu terbit
baca juga:tingkatkan literasi, dpk lebong akan hidupkan perpustakaan desa
panja pad juga menyoroti pelaksanaan program plasma dan pemenuhan hak karyawan, seperti kepesertaan bpjs. dari hasil pertemuan, pihak perusahaan mengklaim bahwa kewajiban tersebut sudah mulai dipenuhi, meskipun panja tetap mengingatkan perlunya verifikasi data di lapangan untuk memastikan keakuratan laporan tersebut.
sementara itu, salah satu manajemen pt laras prima sakti, heru membenarkan bahwa pihaknya memang masih dalam proses pengurusan hak guna usaha (hgu). 
ia menjelaskan bahwa pembayaran bphtb baru bisa dilakukan setelah proses hgu selesai.
“saat ini kami sedang mengurus hgu di bpn kanwil. jika semua berkas selesai, akan ada pembayaran bphtb ke kas daerah seluma, dengan perkiraan nominal di atas rp2,5 miliar. target kami, pembayaran ini bisa direalisasikan pada tahun 2025,” jelas heru.
sementara itu, wakil ketua i dprd seluma, samsul aswajar, s. sos mengatakan bahwa dengan adanya panja ini, dprd menargetkan peningkatan pad dari rp27 miliar menjadi lebih dari rp40 miliar, atau naik sekitar rp13 miliar.
diketahui zetman sebagai ketua panja, wakil ketua, binanto dan sekretaris, hendri satrio serta 5 orang anggota. 
panja pad memiliki masa kerja selama tiga bulan, namun jika diperlukan, masa kerja ini bisa diperpanjang. 
samsul menjelaskan bahwa panja tersebut saat ini memang gencar bergerak turun ke lapangan untuk memeriksa potensi-potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.
“kami sinyalir masih banyak kebocoran pad di lapangan. maka dari itu, panja pad dibentuk untuk memastikan seluruh potensi pad tergarap dengan baik, khususnya dari sektor perusahaan yang beroperasi di seluma,” ujar samsul.
menurut samsul, panja pad saat ini fokus memverifikasi kepatuhan perusahaan dalam membayar retribusi, pbb, serta kontribusi lainnya kepada daerah. 
setelah dilakukan penelusuran awal, semua perusahaan terkait akan diundang ke dprd seluma untuk duduk bersama membahas kejelasan kontribusi mereka terhadap kas daerah.
“semua yang berkaitan dengan potensi pad akan kami data dan tindak lanjuti. setelah proses verifikasi, perusahaan-perusahaan itu akan kami undang untuk pembahasan langsung di dprd,” jelasnya.
hasil kerja panja pad nantinya akan dijadikan dasar dalam penyusunan apbd perubahan tahun 2025. 
dprd berharap tambahan pad ini bisa menjadi solusi untuk menutup defisit anggaran atau mendukung kegiatan pemerintahan yang belum terbiayai.
“kita akan masukkan hasil kerja panja ke dalam apbd perubahan. harapannya ini bisa menutup kekurangan anggaran dan memperkuat pembiayaan pembangunan,” tambah samsul.
langkah dprd seluma ini dinilai sebagai bentuk komitmen serius untuk membenahi pengelolaan keuangan daerah, terutama dari sisi pendapatan. 
panja pad bukan hanya sekadar evaluasi, namun diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi strategis dan solusi konkret demi kesejahteraan masyarakat seluma.
“panja ini bukan hanya formalitas, tapi kami ingin hasil nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup samsul.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 29 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan