Disidak Panja DPRD Seluma, PT LPS Tahun Ini Bantu PAD Rp2,5 Miliar

Selain persoalan BPHTB, Panja PAD juga menyoroti potensi pajak dari kendaraan operasional milik PT LPS. 

Saat ini, kendaraan perusahaan masih menggunakan nomor seri dari luar Kabupaten Seluma, sehingga pajaknya belum masuk ke kas daerah. 

Perusahaan menyatakan bersedia meninjau ulang registrasi kendaraan operasional tersebut agar pajaknya dapat disetor ke Seluma.

BACA JUGA:DPRD Bengkulu Tengah Minta PT RAA Berhenti Operasi, Sampai Izin HGU Terbit

BACA JUGA:Tingkatkan Literasi, DPK Lebong Akan Hidupkan Perpustakaan Desa

Panja PAD juga menyoroti pelaksanaan program plasma dan pemenuhan hak karyawan, seperti kepesertaan BPJS. Dari hasil pertemuan, pihak perusahaan mengklaim bahwa kewajiban tersebut sudah mulai dipenuhi, meskipun Panja tetap mengingatkan perlunya verifikasi data di lapangan untuk memastikan keakuratan laporan tersebut.

Sementara itu, salah satu manajemen PT Laras Prima Sakti, Heru membenarkan bahwa pihaknya memang masih dalam proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU). 

Ia menjelaskan bahwa pembayaran BPHTB baru bisa dilakukan setelah proses HGU selesai.

“Saat ini kami sedang mengurus HGU di BPN Kanwil. Jika semua berkas selesai, akan ada pembayaran BPHTB ke kas daerah Seluma, dengan perkiraan nominal di atas Rp2,5 miliar. Target kami, pembayaran ini bisa direalisasikan pada tahun 2025,” jelas Heru.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Seluma, Samsul Aswajar, S. Sos mengatakan bahwa dengan adanya panja ini, DPRD menargetkan peningkatan PAD dari Rp27 miliar menjadi lebih dari Rp40 miliar, atau naik sekitar Rp13 miliar.

Diketahui Zetman sebagai Ketua Panja, Wakil Ketua, Binanto dan Sekretaris, Hendri Satrio serta 5 orang anggota. 

Panja PAD memiliki masa kerja selama tiga bulan, namun jika diperlukan, masa kerja ini bisa diperpanjang. 

Samsul menjelaskan bahwa Panja tersebut saat ini memang gencar bergerak turun ke lapangan untuk memeriksa potensi-potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Kami sinyalir masih banyak kebocoran PAD di lapangan. Maka dari itu, Panja PAD dibentuk untuk memastikan seluruh potensi PAD tergarap dengan baik, khususnya dari sektor perusahaan yang beroperasi di Seluma,” ujar Samsul.

Menurut Samsul, Panja PAD saat ini fokus memverifikasi kepatuhan perusahaan dalam membayar retribusi, PBB, serta kontribusi lainnya kepada daerah.