DPRD Bengkulu Tengah Minta PT RAA Berhenti Operasi, Sampai Izin HGU Terbit

dprd bengkulu tengah minta pt raa berhenti operasi, sampai izin hgu terbit koranrb.id - polemik perusahaan perkebunan kelapa sawit pt riau agrindo agung (raa) di kabupaten bengkulu tengah hingga saat ini masih hangat diperbincangkan. kali ini giliran ketua komisi ii dprd kabupaten bengkulu tengah, jon karnedi yang angkat bicara terkait polemik ini. jon menegaskan, selama proses izin hgu masih berproses, pt raa harus memberhentikan terlebih dahulu aktivitasnya atau operasi pengambilan hasil perkebunan tersebut. ketegasan ini harus dilakukan agar pt raa bisa lebih tertib lagi dalam melengkapi semua persyaratan yang ada. baca juga:diberi beban pad rp29 miliar, plt. direktur rsud lebong: yakin tercapai baca juga:psu bengkulu selatan digugat ke mahkamah konstitusi sebab sudah diketahui bersama jika pt raa ini sudah beroperasi atau produksi sejak tahun 2008. apabila dihitung berarti kurang lebih sudah mencapai 17 tahun. 17 tahun bukanlah waktu yang sebentar, sebenarnya ini sudah bisa ditindaklanjuti pt raa. "prosedur yang harus dilengkapi seharusnya pt raa bisa  melengkapi semua itu. sebab ini sudah menjadi aturan dan ketentuan, maka harus ditaati. saya berharap pt raa bisa berhenti dulu operasinya. saya berharap pemkab bengkulu tengah dapat bertindak tegas," katanya disisi lain jon juga menyoroti terkait kontribusi pt raa untuk bengkulu tengah. baik itu kontribusi pendapatan asli daerah (pad) maupun pemberian csr kepada masyarakat bengkulu tengah. padahal jalan kabupaten mereka lintas dan kondisinya sudah mengalami rusak parah. baca juga:diberi beban pad rp29 miliar, plt. direktur rsud lebong: yakin tercapai baca juga:dorong ekonomi kreatif, gelar pelatihan musik untuk pelaku ekonomi sektor musik "jalan kabupaten sudah banyak yang rusak karena dilintasi truk pengangkut sawit dari pt raa. infrastruktur kita dirusaknya, tetapi kontribusi untuk bengkulu tengah tidak ada," demikian jon. terpisah, kepala kantor wilayah atr/bpn bengkulu, indra imanuddin, sh, mh menyampaikan, proses penerbitan sk hgu pt raa ini membutuhkan lumayan lama. hal ini dikarenakan menunggu penyaluran lahan plasma bagi masyarakat yang harus dikeluarkan oleh pt raa. berdasarkan penyampaian kepala dinas pertanian bengkulu tengah beberapa hari yang lalu penyaluran dan pembagian plasma pt raa telah berlangsung sejak tahun 2018 lalu, hingga saat ini tak kunjung selesai. baca juga:tipidkor polda bengkulu geledah kantor bank di lebong baca juga:pemkab rejang lebong akan usulkan pembangunan sekolah rakyat, siapkan lahan di 3 lokasi "tak bisa kita pungkiri jika penerbitan hgu pt raa ini membutuhkan waktu yang cukup lama. sebab cukup banyak terjadi masalah itu, terutama karena permasalahan plasmanya," jelasnya untuk menyikapi soal plasma ini, akhirnya pihaknya coba mendorong masalah plasma itu cluster yang berbeda, walaupun itu syarat penerbitan hgu, tapikan itu bisa sembari berjalan. akhirnya perusahaan yakin dan proses penerbita hgu bisa berjalan.  lanjutnya, pada saat ini pihaknya sedang melakukan pengukuran peta bidang terhadap lahan hgu pt raa. pengukuran tersebut ditargetkan rampung dalam waktu seminggu kedepan dan bisa dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya. baca juga:bantuan rtlh di kabupaten kaur direalisasikan bulan depan baca juga:kunjungi dprd, kapolres rejang lebong bahas program makan bergizi gratis "saat ini sudah masuk kedalam tahap pengukuran bidang tanah. setelah itu ditindaklanjuti dengan panitia b, kemudian setelah selesai akan kita kirim ke kementerian untuk penerbitan sk," sampainya setelah sk dari kementerian terbit barulah akan dilakukan pendaftaran. pada saat pendaftaran ini perusahaan diwajibkan untuk membayarkan pajak bpthb ke pemkab bengkulu tengah. "saat ini hgu pt raa sedang berproses. nanti pada saat mereka akan mendaftar hgu, mereka harus membayar pajak bphtb ke pemkab bengkulu tengah. barulah hgu mereka bisa terbit," tegasnya indra menegaskan, selama proses hgu masih berproses pt raa masih bisa beroperasi dan mengambil hasil perkebunan dikarenakan dahulu saat awal beroperasi mereka sudah mengantongi iup. baca juga:insentif pelayanan 592 nakes rsud curup akhirnya dibayar baca juga:bupati instruksikan dlh atasi masalah sampah, fikri: jangan dianggap sepele namun ditengah jalan memang keluar regulasi iup harus berdampingan dengan hgu. makanya perusahaan perkebunan harus memiliki hgu. pemerintah pusat melalui tim satgas yang sudah dibentuk, menerbitkan semua perusahaan yang tidak memiliki hgu tersebut. namun menertibkan disini adalah mendorong perusahaan untuk segera memiliki legalitas yang jelas. "tim satgas dari kementerian pusat memang mendorong untuk menertibkan ini. menertibkan disini adalah mendorong perusahaan untuk segera memiliki legalitas, bukan ditertibkan untuk diambil ahli," terangnya sementara itu, ketua dprd bengkulu tengah, fepi suheri mengatakan, jika dirinya sangat mendukung penyelesaian perizinan hgu milik pt raa bisa segera selesai. dengan penyelesaian pengurusan hgu tersebut, mampu meminimalisir adanya tumpang tindih lahan perkebunan dengan masyarakat. ditambah lagi, apabila hgu pt raa sudah terbit, maka akan sangat berdampak terhadap pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak pbb dan pajak bphtb. sebab persyaratan penyelesaian hgu pt raa harus menyelesaikan pembayaran pajak pbb serta pembayaran pajak bphtb.  "alhamdulillah, rapat bersama forkopimda dan kepala kanwil bpn bengkulu sudah selesai dan saya sangat mendorong penyelesaian persoalan hgu tersebut karena akan berdampak terhadap pad bengkulu tengah," tegasnya ketua dprd menegaskan, jika ia meminta pemkab bengkulu tengah dalam hal ini bupati bengkulu tengah untuk terus mengawal pembayaran pbb dan bphtb dari pt raa. pihaknya tidak ingin pajak yang harus dibayarkan oleh pt raa, namun tidak dibayarkan oleh pt raa. kejadian selama ini sudah cukup dijadikan pelajaran bersama dan jangan sampai terulang lagi. sebab tak bisa dipungkiri jika pad yang bisa diterima oleh bengkulu tengah dari pbb serta bphtb pt raa cukup besar dan bisa menambah pad bengkulu tengah. pihaknya juga meminta pemkab bengkulu tengah melihat dan menghitung pajak pbb atau bphtb yang selama ini belum dibayarkan oleh pt raa. sebab mereka sudah berdiri sejak tahun 2007. "kami (dprd bengkulu tengah, red) meminta ini dikawal betul, jangan sampai nanti hgu nya sudah keluar, tetapi pajaknya tidak dibayarkan. pemkab bengkulu tengah harus benar-benar teliti menyikapi semua ini," katanya. sementara itu, bupati bengkulu tengah, drs. rachmat riyanto, st, m.ap menyampaikan, pemkab bengkulu tengah mendorong agar hgu pt raa tersebut bisa cepat selesai. berdasarkan keterangan dari kanwil bpn bengkulu, memang hgu tersebut sedang berproses. nanti tahapan ini juga akan ditindaklanjuti oleh panitia b. yang mana dalam panitia b ini terdapat perwakilan dari pemkab bengkulu tengah. dalam tahapan penerbitan hgu inilah nantinya pt raa wajib membayarkan pajak bphtb ke pemkab bengkulu tengah. sebab salah satu syarat terbitnya hgu adalah membayar bphtb tersebut. "yang pasti kita mendorong pt raa ini untuk segera mengurus hgu. semua perusahaan harus memiliki legalitas yang jelas. kita juga berharap perusahaan bisa berkontribusi untuk daerah maupun masyarakat, salah satunya membayar pajak dan menyalurkan csr," sampainya

Tag

• # pt raa diminta setop operasi
• # polemi pt raa bengkulu tengah
• # hgu pt raa
• # bengkulu tengah

Share

• 
• 
• 
• 
•