Bapperinda Kaur: Realisasi Program 100 Hari Kerja Bupati Gusril Sudah 70 Persen

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Dr. Ir. Hifthario Syahputra, S.T., M.Si--Rusman Aprizal/RB

KORANRB.ID - Sampai dengan penghujung bulan April 2025, realisasi program 100 hari kerja Bupati Kaur Gusril Pausi S.Sos dan Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid S.Pd.i sudah mencapai 70 persen. Semua pihak gerak cepat berjibaku menjalan program 100 hari kerja tersebut. 

Ditargetkan sebelum 100 hari kerja semua program yang telah di rencanakan dan dimasukkan ke dalam daftar nantinya akan diselesaikan. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Dr. Ir. Hifthario Syahputra, S.T., M.Si menjelaskan,  ada beberapa rincian  progres progam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kaur hingga hari ini antara lain adalah reformasi birokrasi tata kelola yang mana sudah ada empat program yang telah selesai 100 persen diantaranya adalah menata kembali aset sesuai dengan peruntukannya. 

Kemudian pembangunan infrastruktur dasar dan lingkungan sudah ada 5 progam yang 100 persen selesai diantaranya normalisasi drainase Desa Bandu Agung, pembuatan drainase Desa Penantian, serta gerakan Kaur bersih yang sedang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 

BACA JUGA:Proyek Fisik Rejang Lebong Dimulai Mei 2025, Bupati Fikri Tegaskan Ini

BACA JUGA:Viralkan Video Cleaning Service RSUD Tais, Keluarga Pasien Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Ini

Kemudian peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan gerakan bus sekolah sudah 100 persen, dan peluncuran klinik pentaru Perikanan juga sedang berproses sekarang sudah 50 persen. Untuk penguatan ekonomi kerakyatan sekarang juga telah berproses dan akan diselesaikan. 

Lalu penguatan sosial budaya dan keamanan yang mana program telah berjalan adalah peluncuran media sosial lapor pak bupati yang juga telah selesai dilakukan dan saat ini sudah mulai berjalan. 

Sedangkan untuk kegiatan fisik, nampaknya akan berproses pada bulan Mei mendatang mengingat saat ini semua OPD baru saja menyelesaikan DPA pasca peregeseran anggaran. 

"Semuannya pada prinsipnya berproses, namun untuk kegiatan fisik memang terhambat sebab ada pergeseran anggaran," jelas Hiftario. (cil)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan