PT Alno Garap Hutan Mukomuko, Pengamat: Usut!

pt alno garap hutan mukomuko, pengamat: usut! koranrb.id – penanganan dugaan alih fungsi kawasan hutan yang melibatkan pt alno agro utama air ikan estate, bagian dari anglo eastern plantation (aep) group tengah menjadi sorotan. dengan luas yang berkisar 200 hektare, perusahaan ini diduga telah mengubah fungsi kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh i yang telah berlangsung cukup lama tanpa kejelasan status hukum. terkait dugaan tersebut, praktisi hukum bengkulu, muslim chaniago sh, mh, menekankan pentingnya penyelidikan oleh aparat penegak hukum (aph) untuk memastikan apakah benar alih fungsi hutan tersebut terjadi ataukah hal ini masih terhambat oleh kendala administrasi. "jika kita melihat perkara ini, jelas bahwa tahap awal penyelidikan sangat diperlukan. kita harus memastikan apakah perubahan fungsi lahan tersebut sudah melalui prosedur yang benar atau belum," ujar muslim. baca juga:peringati world book dan kartini: bank indonesia bengkulu gelar bedah buku “tabi” bersama marchella f.p baca juga:waspada rabies, 40 warga kepahiang digigit anjing liar dalam konteks perlindungan hutan, muslim mengingatkan bahwa ada dua undang-undang yang menjadi dasar pengelolaan kawasan hutan di indonesia. uu no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan mengamanatkan perlindungan terhadap hutan, dan diperkuat dengan lahirnya uu no. 18 tahun 2013 untuk mencegah perusakan kawasan hutan. pasal 50 dalam uu kehutanan pun secara tegas melarang berbagai kegiatan ilegal dalam kawasan hutan, seperti pembakaran, penebangan, hingga penggunaan alat berat tanpa izin. “jika aturan ini diterapkan dengan benar, seharusnya kawasan hutan bisa terlindungi dari alih fungsi lahan yang merugikan ekosistem dan kesejahteraan negara,” tambahnya. namun, diakui muslim, penerapan aturan ini tidaklah mudah. pemerintah terus menghadapi tantangan dalam menegakkan regulasi yang ada. dalam hal ini, uu cipta kerja (uuck) no. 6 tahun 2023 yang memberikan sedikit kelonggaran, dengan memungkinkan kebun sawit yang sudah ada di kawasan hutan untuk tetap beroperasi. meski begitu, syarat administratif yang harus dipenuhi oleh pihak pengelola kebun tetap menjadi bagian penting dalam pengawasan dan penegakan hukum. baca juga:gedung baru puskesmas rawat inap malin deman belum dioperasikan, terkendala jaringan listrik pln baca juga:hingga april 2025, dinkes lebong belum ditemukan kasus hiv baru selain itu disampaikan muslim, pemerintah sendiri, melalui uuck, membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan izin usahanya dengan ketentuan yang ada. jika dalam waktu 3 tahun izin usaha tersebut tidak diselesaikan, perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan denda. namun, dalam hal ini, sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 110a dan 110b uu cipta kerja, tampaknya tidak diterapkan secara tegas. “ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengawasi dan menerapkan regulasi kehutanan secara efektif,” jelas muslim. di sisi lain dikatakan muslim, pengawasan terhadap kejahatan kehutanan salah satu bentuk membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. muslim juga menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus kehutanan tidak memerlukan delik aduan. aparat bisa langsung bertindak jika ada dugaan kerugian negara. “penyelenggara negara harus bertindak cepat dan tegas untuk menangani kasus ini. jika tidak, perusahaan-perusahaan lain mungkin akan mengikuti jejak dugaan yang dilakukan pt alno didalam kawasan hutan mukomuko,”tegasnya. baca juga:petugas satpol pp seluma akan gencarkan patroli siang dan malam baca juga:polisi usut dana desa pasar pino tahun anggaran 2023-2024 sementara itu, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut sebagai perpanjangan instansi terkait di kabupaten mukomuko mengatakan belum mendapatkan informasi terbaru terkait pengusulan bentuk keterlanjuran kebun dalam kawasan hutan miliki pt alno. baik informasi dari dlhk provinsi ataupun dari manajemen perusahaan. “belum ada informasi terbaru, yang kami dapat baik dari provinsi ataupun pihak perusahaan,”sampainya. sebelumnya aprin menyampaikan, beberapa tahun lalu pernah mendampingi balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) lampung, melihat lokasi perkebunan pt alno agro utama air ikan estate yang masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l. dari penyampaian tim bpkh kurang lebih waktu itu ada 30 ha dari 200 ha yang sudah ditanami sawit. namun hingga saat ini belum diketahui apakah perusahaan tersebut mengusulkan keterlanjuran atau seperti apa. “sudah sangat lama pengurusan terkait keterlanjuran itu seharusnya sudah ada kepastian. waktu mendampingi bpkh lampung itu saya masih menjabat sebagai kasi, jadi sudah lebih dari 3 tahun lalu. yang pastinya kami tidak tau seperti apa kelanjutan prosesnya hingga saat ini. dlhk provinsi lah yang bisa menjelaskan,”tandas aprin. baca juga:ketum hendry ch bangun: rumah subsidi untuk wartawan, lokasi strategis siap huni baca juga:jumlah plt kepala sekolah di rejang lebong terus bertambah, 11 kepsek akan pensiun tahun ini sebelumnya juga, humas pt alno air ikan mukomuko zainal mengakui belum ada informasi lanjutan dari pengusulan tersebut. “terkait perkembangan pengusulan keterlanjuran, kebun sawit yang masuk dalam kawasan. kita masih menunggu, sejauh ini belum ada perkembangan,”singkat sebelumnya zainal juga pernah menyampaikan, bawasanya manajemen pt alno sudah lebih dulu melakukan pengurusan ke instansi terkait, dan telah mengajukan permohonan sebelum batas akhir pengusulan keterlanjuran. yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pp) no 24 tahun 2021 tertanggal 2 november 2023. dengan terbitnya sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 saat ini tentu belum semua perusahaan yang bermohon dimasukan karena belum semua rampung termasuk usulan pt alno. “betul memang ada keterlanjuran, saat ini usulan kami tengah berproses, pengerjaan masih menunggu hasil penelitian tim terpada (timdu), dan kami pastikan akan ada sk menteri lanjutan,”tutupnya.  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•