PT Alno Air Ikan Diduga Garap Hutan Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 27 Mar 2025 - 22:33

Hamparan hutan Mukomuko sudah digarap menjadi perkebunan kelapa sawit. --firmansyah/rb--

pt alno air ikan diduga garap hutan mukomuko                            koranrb.id – belum rampung penanganan kasus alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun sawit ilegal di kabupaten mukomuko yang diduga telah berlangsung lama dan dilakukan secara terang-terangan oleh aktor-aktor besar.
terbaru muncul polemik terbitnya surat keputusan (sk) menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025  tentang daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan. 
munculnya sk menteri kehutanan itu menambah daftar panjang pengrusakan kawasan hutan mukomuko. sebab diketahui dari  436 perusahaan yang ada di indonesia yang pengajuan keterlanjuran diterima atau ditolak permohonannya, tidak ada satupun usulan dari perusahaan perkebunan yang ada di kabupaten mukomuko.
padahal berdasarkan data terhimpun di lapangan, diduga perkebunan pt alno air ikan yang memiliki lahan garapan masuk ke dalam hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l dengan total luasan mencapai lebih kurang 200 hekatare (ha).
baca juga:usai lebaran, kejari seluma tetapkan tersangka pembebasan lahan, mantan pejabat seluma berpeluang
baca juga:upacara melasti umat hindu di kabupaten seluma tingkatkan kunjungan wisatawan
terkait hal tersebut, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut membenarkan telah terbitnya sk menteri kehutan nomor 36 tahun 2025 tidak ada nama perusahaan sawit yang ada di mukomuko.
aprin juga mengakui beberapa tahun yang lalu pernah mendampingi balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) lampung, melihat lokasi perkebunan pt alno air ikan yang masuk ke dalam kawasan hpt air ipuh l. kurang lebih ada 30 ha dari 200 ha yang sudah ditanami sawit.
namun tindak lanjutnya hingga saat ini belum diketahui apakah perusahaan tersebut mengusulkan keterlanjuran atau tidak.
“peran kami memang melakukan pengawasan, namun terkait bentuk usulan keterlanjuran itu menjadi kewenangan provinsi dan bpkh lampung yang tahu seperti apa. yang pastinya sampai saat ini kami tidak tahu seperti apa status lahan yang pernah kami datangi tersebut,” terangnya.
baca juga:pemkab bengkulu selatan serahkan lkpd unaudited tahun 2024 ke bpk ri 
baca juga:polisi selidiki penyebab mesin pabrik pt bsl meledak 
aprin menyampaikan, jika memang lahan tersebut saat ini sudah legal digunakan perusahaan tersebut. seharunya manajemen memiliki surat permohonan pelepasan atau pinjam pakai kawasan. sabagai dasar bawasanya memang ada upaya menjalankan kewajiban yang dilakukan pihak perusahaan.
“sudah sangat lama pengurusan terkait keterlanjuran itu. seharusnya sudah ada kepastian. waktu mendampingi bpkh lampung itu saya masih menjabat sebagai kasi, jadi sudah lebih dari 3 tahun lalu. yang pastinya kami tidak tahu seperti apa kelanjutan prosesnya hingga saat ini,” beber aprin.
terpisah humas pt alno air ikan mukomuko zainal menjelaskan, manajemen pt alno telah melakukan pengurusan ke instansi terkait, dan telah mengajukan permohonan sebelum batas akhir pengusulan keterlanjuran.
ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pp) no 24 tahun 2021 tertanggal 2 november 2023.
baca juga:pemkab kaur pastikan sudah bayar gaji tenaga honorer sebelum lebaran
baca juga:final, bupati larang randis mudik keluar kabupaten
dengan terbitnya sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 saat ini tentu belum semua perusahaan yang bermohon dimasukan karena belum semua rampung termasuk usulan pt alno.
“betul memang ada keterlanjuran, saat ini usulan kami tengah berproses, pengerjaan masih menunggu hasil penelitian tim terpada (timdu), dan kami pastikan akan ada sk menteri lanjutan,”sampainya.
terpisah, praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh meminta tim satgas penertiban kawasan hutan yang ada di provinsi bengkulu segera mengecek ada dugaan perkebunaan perusahaaan perkebunan masuk kedalam kawasan hutan.
sebab daerah lain saat ini sudah satgas sudah  bergerak melakukan penyelidikan hingga penyegelan lahan sawit yang masuk kedalam kawasan hutan. sebab tidak ada lagi yang toleransi, sesuai arahan presiden.
baca juga:kapolres seluma pastikan perlindungan dan pengayoman masyarakat
baca juga:kapolres: berikan layanan terbaik untuk masyarakat 
“ini fakta yang menarik jika benar, sehingga akan terungkap siapa saja yang membantu perusahaan tersebut bisa menggarap hingga ke kawasan hutan.
namun tetap satgas kami minta segera turun pastikan kebenaranya, karena tidak ada lagi toleransi pengusulan keterlanjuran saat ini,”terangnya.
muslim menjelaskan,  satgas ini dibentuk diharapkan dapat segera melakukan penyelidikan terkait ada pengerusakan hutan secara terang-terangan ini.
 sehingga tidak menghilangkan kepercayaan publik atas kinerja pihak-pihak yang berwenang. karena meskipun selama ini sangat jelas penanganan kejahatan kehutanan di mukomuko, tidak mesti ada delik aduan atau laporan.
penegak hukum yang serius masih belum terlihat dalam perkara tersebut, meskipun ada indikasi merugikan negara.
“jika nantinya ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau adanya grativikasi. tentu seluruhnya harus diminta pertanggungjawaban dihadapan hukum. agar hal serupa dapat memberikan efek jera, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara,”tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 28 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan