Kuota Pendampingan Hukum Gratis Pemkab Mukomuko Tahun 2025 Bertambah

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Kamis , 27 Mar 2025 - 09:07

SIDANG: Dampingan yang pernah dilakukan tahun lalu--Bagian Hukum Setda Mukomuko

kuota pendampingan hukum gratis pemkab mukomuko tahun 2025 bertambah                            mukomuko, koranrb.id - meskipun apbd tahun 2025 tengah dilanda efisiensi anggaran, namun tidak berpengaruh pada program pendampingan hukum secara gratis untuk warga miskin, yang disiapkan pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko.
dimana sebelumnya hanya ada 3 kuota untuk dampingan, tahun ini bertambah 1 menjadi 4 kuota dampingan hukum gratis
hal tersebut dibenarkan kabag hukum setdakab mukomuko, m arpi, sh.
pendampingan hukum secara gratis untuk warga miskin tersebut tidak hanya kasus hukum pidana namun juga perdata.
baca juga:ancaman bencana, 1 unit alat berat siaga di pospam idul fitri 1446 h
"program bantuan pendampingan hukum untuk warga miskin kita tidak dihapuskan tahun ini.
malah bertambah menjadi 4 kuota dampingan perkara,"kata arpih.
arpih menjelaskan, untuk memberikan bantuan pendampingan hukum bagi warga miskin yang terjerat pidana dan perdata pemkab mukomuko menjalin kerja sama atau mou dengan lembaga bantuan hukum (lbh) bhakti alumni universitas bengkulu. 
"tahun lalu, kami juga bekerja sama dengan lbh bhakti alumni universitas bengkulu karena lembaga itu, karena sudah kenal.
baca juga:kurang tinggi badan, ajukan diskresi syarat paskibraka ke bpip
mereka juga punya surat rekomendasi dari kementerian hukum dan ham (kemenkumham) sama seperti lbh lainnya,"ujarnya.
ditambahkan arpi, untuk syarat wajib menjalin kerjasama dengan pemerintah.
lbh harus memiliki surat rekomendasi dari kemenkumham ri.
selama belum ada rekomendasi, pemerintah daerah termasuk pemkab mukomuko tidak bisa menjalin kerjasama dengan lbh tersebut.
baca juga:asn jangan tambah libur lebaran, sanksi menunggu
selain itu, khusus untuk alokasi program bantuan pendampingan hukum untuk warga miskin tahun 2024 sebanyak tiga perkara.
yang terealisasi hanya 2 perkara, dan 1 perkara lainnya tidak bisa digunakan.
"khusus bagi warga miskin yang mendapat bantuan pendampingan hukum harus ada surat keterangan miskin yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat," tandasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 7 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan