Dugaan Korupsi Tukin Prajurit TNI di Bengkulu Perintah Siapa? Begini Pengakuan Tersangka

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 06 Apr 2025 - 22:47

GIRING : Jaksa sedang menggiring tersangka AK yang terseret dalam kasus Tipikor Tukin Prajurit TNI di Bengkulu.WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Proses penyidikan kasus dugaan korupsi Tunjangan Kinerja (Tukin) Prajurit TNI di Bengkulu oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terus bergulir.

Lantas bagaimana pengakuan tersangka AK (39) warga Kota Bengkulu yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjabat sebagai Bendahara di instansi militer tersebut terkait perintah dalam kasus ini.

Kuasa Hukum tersangka AK, Adi Candra SH, MH yang diwawancarai RB mengungkapkan berdasarkan pengakuan kliennya tidak ada perintah dari atasan maupun orang lain di luar instansi untuk melakukan dugaan korupsi Tukin Prajurit tersebut.

Ia menyebut, perbuatan melawan hukum yang disangkakan kepada kliennya murni inisiatif pribadi.

"Dari pengakuan dia tidak ada perintah dari atasan, murni perbuatannya. Tapi kami tidak tahu apakah ada perintah dari tersangka lain (anggota TNI yang sudah diproses hukum di Pengadilan Militer, red) yang merupakan anggota TNI atau tidak," tegas Adi.

Selain itu, Adi mengatakan telah memastikan kliennya agar bersikap kooperatif terhadap penyidik Kejati Bengkulu dalam proses penyidikan.

Semunya harus diungkap demi kejelasan hukum yang dijalani oleh tersangka AK.

Selain itu agar perkara ini cepat dilakukan pelimpahan tahap II, Adi juga telah menyampaikan kepada AK agar kooperatif kepada penyidik.

Karena AK sudah ditahan sejak tanggal 31 Desember 2024 lalu, sampai saat ini berkasnya belum lengkap.

Penyidik masih butuh keterangan beberapa bukti lain, salah satunya merinci aset apa saja yang sudah dibeli oleh AK menggunakan uang korupsi.

dugaan korupsi tukin prajurit tni di bengkulu perintah siapa? begini pengakuan tersangka                            koranrb.id – proses penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) prajurit tni di bengkulu oleh kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu terus bergulir.  
lantas bagaimana pengakuan tersangka ak (39) warga kota bengkulu yang merupakan pegawai negeri sipil (pns) menjabat sebagai bendahara di instansi militer tersebut terkait perintah dalam kasus ini.
kuasa hukum tersangka ak, adi candra sh, mh yang diwawancarai rb mengungkapkan berdasarkan pengakuan kliennya tidak ada perintah dari atasan maupun orang lain di luar instansi untuk melakukan dugaan korupsi tukin prajurit tersebut.
ia menyebut, perbuatan melawan hukum yang disangkakan kepada kliennya murni inisiatif pribadi.
baca juga:total 58 tahanan di polresta bengkulu dan polsek jajaran hingga april 2025 ini
baca juga:marak aksi debt collector diduga rampas kendaraan, kapolresta bengkulu: ajak ke kantor polisi terdekat
"dari pengakuan dia tidak ada perintah dari atasan, murni perbuatannya. tapi kami tidak tahu apakah ada perintah dari tersangka lain (anggota tni yang sudah diproses hukum di pengadilan militer, red) yang merupakan anggota tni atau tidak," tegas adi. 
selain itu, adi mengatakan telah memastikan kliennya agar bersikap kooperatif terhadap penyidik kejati bengkulu dalam proses penyidikan.
semunya harus diungkap demi kejelasan hukum yang dijalani oleh tersangka ak.
selain itu agar perkara ini cepat dilakukan pelimpahan tahap ii, adi juga telah menyampaikan kepada ak agar kooperatif kepada penyidik. 
baca juga:dongkrak produktivitas dan daya saing sentra ikm di daerah
baca juga:masyarakat tagih janji gubernur helmi hasan bangun jalan provinsi di lebong 
karena ak sudah ditahan sejak tanggal 31 desember 2024 lalu, sampai saat ini berkasnya belum lengkap. 
penyidik masih butuh keterangan beberapa bukti lain, salah satunya merinci aset apa saja yang sudah dibeli oleh ak menggunakan uang korupsi.
"sudah disampaikan, jangan bertele-tele, apa yang patut didugam apa diketahui, dialami dan diambil sampaikan semua pada penyidik," jelas adi.
sementara itu  penyidik pidsus kejati bengkulu masih terus melengkapi beberapa kekurangan agar berkas segera selesai dan dilimpahkan kepada penuntut umum. 
baca juga:honda dream cup buka kelas baru vario 160, digelar di 4 kota besar
baca juga:thlt pemkab lebong belum juga gajian 
kasi penyidikan kejati bengkulu, danang prasetyo dwiharjo, sh, mh mengatakan akan secepatnya menyelesaikan berkas kasus ak.
"secepatnya diselesaikan, karena sudah disampaikan sebelumnya, masa penahanan mau habis," terang danang.
dalam perkara ini jaksa kejati bengkulu telah menahan tersangka ak, diduga merugikan negara hingga rp9 miliar.
namun dalam proses penyidikan kasus ini diprediksi kerugian negara lebih dari itu.
di sisi lain jaksa sudah menyita beberapa aset milik tersangka salah satunya mobil yang ditaksir tidak sampai ratusan juta.
diterangkan danang sebelumnya, perbuatan tersangka ak yang melakukan manipulasi tukin tidak hanya dilakukan tahun 2023.
tetapi ada dugaan dilakukan juga di 2024. hanya saja untuk 2024 masih dalam proses penyidikan, sehingga belum bisa disampaikan detailnya. 
"selama penyidikan ada fakta lain, selain tahun 2023 kami mendalami tahun berikutnya. artinya perbuatan tersangka ini berlanjut," jelas danang.
tersangka ak bekerja sama dengan anggota militer lain (sudah diproses hukum pengadilan militer) untuk melakukan korupsi tukin. 
caranya dengan melakukan manipulasi tukin yang diterima personel tni. dengan menambah nominal, misalnya rp10 juta menjadi rp100 juta atau rp2,5 juta menjadi rp250 juta. setidaknya lebih dari 5 tukin personel tni yang dibesarkan nominalnya oleh ak. 
setelah nominal tukin dibesarkan, semua keuntungannya dinikmati oleh ak dan prajurit yang membantu proses manipulasi tukin.
"fakta hukumnya tidak ada seperti itu (perintah pimpinan, red), yang melakukan manipulasi ini tersangka ak dengan anggota militer level bawah. setidaknya lebih dari 5 tukin yang dibesarkan nominalnya. misalnya tukin rp 10 juta dirubah menjadi rp100 juta. tidak semua tukin dimanipulasi oleh ak, hanya beberapa berdasarkan pilihan ak," pungkas danang.
ak diringkus tim tangkap buron (tabur) kejati bengkulu bersama dengan denpom 021 bengkulu terancam pasal 2 dan 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
disampaikan kepala kejaksaan tinggi (kajati) bengkulu syaifudin tagamal, sh, mh bahwa tersangka ak telah diringkus di kota bengkulu setelah sebelumnya tidak kooperatif terhadap hukum.
"ak telah merugikan negara dengan modus melakukan markup terhadap tukin prajurit itu kenapa kita menetapkan tersangka terhadap ak yang menjabat sebagai bendahara," ungkap syaifudin pada saat konferensi pers.
setelah ditetapkan sebagai tersangka, ak pns yang menjabat sebagai bendahara di instansi militer sempat tidak koorperatif terhadap hukum sebab dirinya melarikan diri sebelum diringkus kejati bengkulu bersama dengan denpom 021 bengkulu.
"kita ringkus pada akhir 2024 tersangka ini tidak kooperatif terhadap proses hukum. sebab dia melarikan diri namun saat ini sudah diringkus dan sudah kita titipkan ke rutan bengkulu," jelas syaifudin tagamal.
setelah resmi ditangkap dan ditahan, kejati bengkulu melalui pihak penelusuran aset kejagung ri melakukan penelusuran aset terhadap tersangka.
"saat ini kita sudah lakukan penelusuran aset terhadap tersangka hal tersebut bentuk pendalaman kami," terang kajati bengkulu syaifudin tagamal.
tersangka yang diproses di kejati bengkulu hanya satu dan dia adalah warga sipil untuk pihak lain pihak militer yang mengambil alih.
"kalau tersangka dari sipil cuman satu untuk yang lainya kita serahkan ke denpom dan saat ini kabarnya sudah di proses di pengadilan militer palembang," jelas syaifudin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 7 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan