Kasus Dugaan Gratifikasi dan Pemerasan Pemprov Bengkulu, PN Tipikor Belum Terima Berkas 3 Tersangka

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 26 Mar 2025 - 23:16

FOTO: Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Agus Hamzah, SH, MH. WEST JER TOURINDO/RB--

Agus menambahkan, untuk pengamanan sidang pihaknya juga tidak mempersiapkan apa-apa.

Menurut dia, soal pengamanan dari aparat kepolisian saat sidang berlangsung nanti tergantung dengan situasi dan kondisi saja.

"Penambahan personel pengamanan itu tergantung situasi kalau persiapan itu tidak ada biasa saja. Kan kita bisa lihat berita dari media, bahkan informasi dari Polres. Misalnya ada massa, berapa banyak massanya? Berapa personel yang diperlukan? Itu kita lihat nanti," tutup Agus Hamzah.

Sekedar mengulas berita sebelumnya bahwa dalam waktu dekat, kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi akan naik ke meja hijau.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendaftarkan perkara untuk disidangkan di PN Tipikor Bengkulu.

Ini seiring dengan telah lengkapnya berkas perkara RM, IF dan EV.

RM dan dua tersangka lainnya tersebut, atau telah dinyatakan P21 oleh JPU KPK.

Butuh waktu 5 bulan perkara ini didalami oleh KPK pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap RM di Bengkulu beberapa waktu lalu.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan hari ini telah dilakukan pelimpahan terhadap berkas kasus yang menyeret 3 tersangka dari penyidik ke JPU KPK.

"Ya, berkas eks Gubernur Bengkulu dan rekannya sudah P21,"ungkap Tessa.

Kemudian untuk skema dan pelaksanaan sidang yang menyeret tiga tersangka tersebut akan di gelar di PN Tipikor Bengkulu, sebab lokasi tangkap tangan yang dilakukan KPK adalah di Bengkulu.

"Untuk pelaksanaan persidangannya nanti di Bengkulu," sampai Tessa.

Sementara itu Kuasa Hukum tersangka RM, Aan Julianda, SH juga membenarkan bahwa berkas kliennya sudah dinyatakan lengkap.

kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan pemprov bengkulu, pn tipikor belum terima berkas 3 tersangka                            koranrb.id – pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu hingga rabu, 26 maret 2025 belum menerima berkas perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu yang menyeret mantan gubernur bengkulu, rm, mantan sekda provinsi bengkulu, if dan mantan ajudan gubernur bengkulu, ev.
hal tersebut disampaikan ketua pn bengkulu, agus hamzah, sh, mh saat diwawancarai rb.
“belum ada mereka (kpk, red) masukan berkas ke kami, tapi soal perkara ini kami tahu,” terang agus hamzah.
di sisi lain masa penahanan rm, if dan ev akan berakhir pada 9 april 2025 mendatang.
baca juga:tumpukan sampah di jalan bencoolen kota bengkulu semakin mengkhawatirkan
baca juga:sk cpns dan pppk pemkot bengkulu, bkpsdm: paling lambat mei terhitung tmt
dengan status kasus sudah p21 atau lengkap maka selanjutnya akan memasuki tahap penuntutan dalam persidangan.
kendati demikian pn bengkulu belum menerima berkas atau apapun dari kpk.
agus hamzah menyebut hingga kemarin belum ada pengajuan tertulis atau komunikasi terkait sidang kasus tersebut.
namun dirinya tidak menepis bahwa mereka tahu bahwa kpk akan melimpahkan berkas sidang ke pn bengkulu sebab dirinya melihat serta menonton berita.
baca juga:pemprov bengkulu dan bpjs pelopori pemdes pelaksana pesiar
baca juga:ketua tim tp pkk provinsi bengkulu ajak masyarakat manfaatkan pasar murah tpid 
agus mengatakan, jika nantinya sidang kasus tersebut digelar di pn tipikor bengkulu, hingga kemarin pun belum ada persiapan khusus.
 "sama saja seperti perkara-perkara yang lain. nggak ada persiapan khusus," ungkap agus.
agus menambahkan, untuk pengamanan sidang pihaknya juga tidak mempersiapkan apa-apa. 
menurut dia, soal pengamanan dari aparat kepolisian saat sidang berlangsung nanti tergantung dengan situasi dan kondisi saja. 
"penambahan personel pengamanan itu tergantung situasi kalau persiapan itu tidak ada biasa saja. kan kita bisa lihat berita dari media, bahkan informasi dari polres. misalnya ada massa, berapa banyak massanya? berapa personel yang diperlukan? itu kita lihat nanti," tutup agus hamzah.
baca juga:ketua tim tp pkk provinsi bengkulu ajak masyarakat manfaatkan pasar murah tpid 
baca juga: 6 gerobak gepeng di kota bengkulu diangkut satpol pp, ini langkah dinsos kota bengkulu
sekedar mengulas berita sebelumnya bahwa dalam waktu dekat, kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan pemerintah provinsi akan naik ke meja hijau.
jaksa penuntut umum (jpu) komisi pemberantasan korupsi (kpk) akan mendaftarkan perkara untuk disidangkan di pn tipikor bengkulu.
ini seiring dengan telah lengkapnya berkas perkara rm, if dan ev.
rm dan dua tersangka lainnya tersebut, atau telah dinyatakan p21 oleh jpu kpk.
butuh waktu 5 bulan perkara ini didalami oleh kpk pasca operasi tangkap tangan (ott) kpk terhadap rm di bengkulu beberapa waktu lalu.
juru bicara kpk tessa mahardhika mengatakan hari ini telah dilakukan pelimpahan terhadap berkas kasus yang menyeret 3 tersangka  dari penyidik ke jpu kpk.
"ya, berkas eks gubernur bengkulu dan rekannya sudah p21,"ungkap tessa.
kemudian untuk skema dan pelaksanaan sidang yang menyeret tiga tersangka tersebut akan di gelar di pn tipikor bengkulu, sebab lokasi tangkap tangan yang dilakukan kpk adalah di bengkulu.
"untuk pelaksanaan persidangannya nanti di bengkulu," sampai tessa.
sementara itu kuasa hukum tersangka rm, aan julianda, sh juga membenarkan bahwa berkas kliennya sudah dinyatakan lengkap.
setelah ini berkas tersebut akan digodok untuk merumuskan rencana dakwaan (rendak).
"memang hari ini telah dilakukan pelimpahan berkas kasus dari penyidik ke jpu kpk, dalam proses tersebut tersangka menjalani proses hukum dengan kooperatif," jelas aan.
ditambahkan aizan sh, kuasa hukum ev alias anca, mengatakan, selain berkas rm berkas kliennya juga sudah dinyatakan lengkap oleh kpk. 
aizan mengatakan, kliennya bakal merayakan idul fitri dalam tahanan karena masa tahanannya hingga 9 april.
“untuk klien kita juga sudah p21 dan untuk saat ini klien kita dalam keadaan sehat, namun untuk idul fitri ini, klien kita masih di dalam (tahanan, red) sebab masa penahanan ketiganya itu hingga 9 april,” terangnya.
diketahui, atas perbuatannya, para tersangka terancam melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf e dan pasal 12 huruf b undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo. pasal 55 kitab undangan-undangan hukum pidana.
kemudian selain tersangka, penyidik kpu juga melimpahkan berkas serta bukti uang tunai ke jpu kpk sebesar rp7 miliar.
rinciannya, dalam pecahan mata uang rupiah, dollar amerika (usd), dan dollar singapura (sgd).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 27 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan