JPU Yakin Korupsi Dana Makan Minum Pasien RSUD HD Terbukti, PH Optimis Klien Bebas

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 16 Mar 2025 - 23:09

GIRING: Jaksa sedang menggiring terdakwa setelah persidangan selesai. WEST JER TOURINDO/RB--

Sementara itu PH terdakwa Debi Purnomo, Budi Asyahri, SH. mengatakan bahwa dirinya optimis jika kliennya akan bebas demi hukum.

Sebab perbuatan yang didakwakan pada kliennya tidak bisa dibuktikan jaksa baik melalui jalur barang bukti maupun fakta persidangan.

"Kita optimis klien akan diputus bebas oleh Majelis Hakim sebab berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa kita tidak bersalah dan tidak ada satupun saksi yang bisa buktikan bahwa Debi itu terlibat," ungkap Budi.

Budi melanjutkan terkait dengan sidang sebelumnya dengan agenda keterangan terdakwa memang kliennya tidak mengakui perbuatannya.

"Klien kita memang tidak mengakui bahwa dirinya melakukan Tipikor. Sebab pada faktanya klien kita memang tidak melakukan hal itu. Kalau masalah Perda atau Perpres yang langgar itu bukan pidana, namun itu pelanggaran administratif jaksa seharusnya paham itu," tutup Budi.

jpu yakin korupsi dana makan minum pasien rsud hd terbukti, ph optimis klien bebas                            koranrb.id - jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan optimis para terdakwa yang terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana makan minum pasien rsud hasanuddin damrah (hd) manna bengkulu selatan tahun anggaran 2023 dihukum berat.
di sisi lain, penasihat hukum (ph) terdakwa malah optimis kliennya akan dinyatakan bebas demi hukum.
berikut pertimbangan masing-maing dari jpu dan ph dalam perkara ini.
perkara ini menyeret tiga terdakwa yakni direktur rsud hd manna, dr.debi purnomo, m.km, pihak perantara pengadaan makan dan minum pasien, yuniarti, s.pd dan pihak ketiga yang turut terseret adalah vina fitri yani.
baca juga:sanksi pelaku usaha minyakita melanggar aturan, awasi distribusi menjelang idul fitri 2025
baca juga:daftar sekolah wajib bisa mengaji, muliakan janda, anak yatim hingga piatu
dengan perbuatannya ketiganya didakwa merugikan negara hingga rp330 juta.
disampaikan jpu kejari bengkulu selatan, andi setiawan, sh bahwa dirinya dan tim jpu kejari bengkulu selatan optimis bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah.
sebab dakwaan yang dialamatkan pada ketiga terdakwa sudah dikuatkan dengan ratusan alat bukti serta fakta-fakta persidangan yang ada.
"kalau bicara optimis maka kami optimis bahwa terdakwa akan diputus bersalah, sebab 13 saksi yang kita hadirkan sudah memperkuat dakwaan kita," ungkap andi.
baca juga:ciptakan kota bengkulu bebas dari gepeng, ini langkah dinsos
baca juga:progres jalan proyek tmmd kodim 0407/kota bengkulu sudah masuk pengerasan
andi menjelaskan bahwa jika terdakwa juga  telah mengakui perbuatannya, namun yang mengakui perbuatannya hanya 2 terdakwa dan satu terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
"lebih lagi terdakwa sudah mengakui bahwa dengan perbuatannya mereka telah merugikan negara, maka dari itu kita optimis mereka diputus bersalah," jelas handi.
sementara itu ph terdakwa debi purnomo, budi asyahri, sh. mengatakan bahwa dirinya optimis jika kliennya akan bebas demi hukum.
sebab perbuatan yang didakwakan pada kliennya tidak bisa dibuktikan jaksa baik melalui jalur barang bukti maupun fakta persidangan.
baca juga:pencuri incar uang kotak amal masjid, pelaku beraksi di masjid mustaghfirin 
baca juga:pemprov bengkulu minta tambahan kuota lpg subsidi 10 persen, kebutuhan masyarakat bakal meningkat
"kita optimis klien akan diputus bebas oleh majelis hakim sebab berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa kita tidak bersalah dan tidak ada satupun saksi yang bisa buktikan bahwa debi itu terlibat," ungkap budi.
budi melanjutkan terkait dengan sidang sebelumnya dengan agenda keterangan terdakwa memang kliennya tidak mengakui perbuatannya.
"klien kita memang tidak mengakui bahwa dirinya melakukan tipikor. sebab pada faktanya klien kita memang tidak melakukan hal itu. kalau masalah perda atau perpres yang langgar itu bukan pidana, namun itu pelanggaran administratif jaksa seharusnya paham itu," tutup budi.