Pembahasan Rancangan Perda Bantuan Hukum Warga Kurang Mampu Tetap Prioritas

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 14 Mar 2025 - 23:30

TOMMY SITOMPUL, SH --sandi/rb

“Maka memang pemabhasan harus dilakukan secara mendetail dan menyeluruh dengan banyak pertimbangan, sehingga nantinya manfaat besar bisa dirasakan masyarakat,” terang Tommy.

Ia menyampaikan jika pilihan DPRD untuk menggodok rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini dengan banyak pertimbangan.

Peraturan daerah ini sangat penting nantinya jika memang sudah disahkan.

Sehingga masyarakat bisa menikmati bantuan hukum dari pemeritnah daerah jika mereka terjerat masalah hukum.

“Namun memang dalam peraturan daerah nantinya harus dijabarkan dengan detail terkait siapa saja yang meneirma dan perkara apa saja yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah.

Sehingga target dan sasarannya benar-benar tepat,” terangnya.

Dengan adanya peraturan daerah tentang bantuan hukum gratis tersebut, Pemerintah daerah juga akan menganggarkan dana untuk program tersebut.

Termasuk menjalani kerja sama dengan lembaga, kelompok atau kantor bantuan hukum yang nantinya akan diturunkan untuk membantu masyarakat yang memang layak atau membutuhkan pendampingan.

“Maka peraturan daerah ini sangat penting dan masuk menjadi peraturan daerah inisiatif DPRD,” katanya.

DPRD akan melanjutkan pembahasan terkait dengan rencana peraturan daerah tersebut.

Sehingga peraturan daerah tersebut bisa benar-benar disahkan dan menjadi produk hukum tahun ini.

pembahasan rancangan perda bantuan hukum warga kurang mampu tetap prioritas                              arga makmur, koranrb.id - dprd bengkulu utara memiliki satu rancangan peraturan daerah yang menjadi inisiatif dprd bengkulu utara. 
rancangan peraturan daerah tersebut adalah rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
perda tersebut sudah mulai dibahas dprd bengkulu utara sejak tahun lalu dan tahun ini masih akan dilanjutkan pembahasannya. 
ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapem perda) dprd bengkulu utara, tommy sitompul, sh menerangkan jika rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tersebut tetap dilanjutkan. 
baca juga:dewan dukung pasar murah pemda bengkulu utara untuk stabilitas harga
bahkan program rancangan peraturan daerah tersebut tetap menjadi prioritas dprd bengkulu utara.
“rancangan peraturan daerah tersebut tetap menjadi prioritas dan kita lanjutkan pembahasannya dalam masa sidang tahun ini,” kata tommy. 
ia menerangkan jika tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah inisiatif tentang bantuan hukum tersebut sudah memasuki setengah pembahasan. 
dprd bengkulu utara sudah melakukan diskusi publik dan melakukan berbagai kerja sama terkait pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah.
baca juga:bupati gusril serahkan bantuan wifi gratis, pengentasan blank spot kaur 
“namun memang harus ada tahapan lainnya yang harus kami lakukan dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut,” terangnya. 
namun ia menegaskan jika dprd bengkulu utara dan pemda bengkulu utara sudah sepakat jika rancangan peraturan daerah tersebut sangat penting dan akan dilanjutkan pembahasannya,” kata tommy. 
ia menerangkan jika dprd harus melakukan pembahasan dan diskusi kembali, baik dengan pemda bengkulu utara maupun dengan kanwil hukum dan ham terkait dengan pembahasan peraturan daerah. 
sehingga memang peraturan daerah yang dibentuk nantinya bukan hanya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, namun peraturan daerah yang sudah disahkan nantinya diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. 
baca juga:dukungan infrastruktur pertanian, dprd yakin bengkulu utara swasembada pangan 
“maka memang pemabhasan harus dilakukan secara mendetail dan menyeluruh dengan banyak pertimbangan, sehingga nantinya manfaat besar bisa dirasakan masyarakat,” terang tommy.
ia menyampaikan jika pilihan dprd untuk menggodok rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini dengan banyak pertimbangan. 
peraturan daerah ini sangat penting nantinya jika memang sudah disahkan. 
sehingga masyarakat bisa menikmati bantuan hukum dari pemeritnah daerah jika mereka terjerat masalah hukum. 
baca juga: ketua dprd parmin: ramadan momentum untuk berbagi 
“namun memang dalam peraturan daerah nantinya harus dijabarkan dengan detail terkait siapa saja yang meneirma dan perkara apa saja yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah.
sehingga target dan sasarannya benar-benar tepat,” terangnya. 
dengan adanya peraturan daerah tentang bantuan hukum gratis tersebut, pemerintah daerah juga akan menganggarkan dana untuk program tersebut. 
termasuk menjalani kerja sama dengan lembaga, kelompok atau kantor bantuan hukum yang nantinya akan diturunkan untuk membantu masyarakat yang memang layak atau membutuhkan pendampingan. 
baca juga:thr 4.054 asn bengkulu selatan rp 21 miliar, cair h-15 lebaran
“maka peraturan daerah ini sangat penting dan masuk menjadi peraturan daerah inisiatif dprd,” katanya. 
dprd akan melanjutkan pembahasan terkait dengan rencana peraturan daerah tersebut. 
sehingga peraturan daerah tersebut bisa benar-benar disahkan dan menjadi produk hukum tahun ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 15 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan