Mediasi di Polres Bengkulu Tengah: Lahan Sah Milik PT BNT

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 06 Mar 2025 - 22:41

Polres Bengkulu Tengah dipimpin Kabag Ops menggelar mediasi konflik lahan yang terjadi antara PT BNT dan warga. --jeri/rb

KORANRB.ID - Polres Bengkulu Tengah, Rabu 6 Maret 2024 bertempat di Mako Polres Bengkulu Tengah telah melaksanakan mediasi konflik lahan yang terjadi antara PT Bio Nusantara Teknologi (BNT) dengan warga, Rodi Hazoni.

Dalam mediasi ini dihadiri oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, perwakilan PT BNT hingga perwakilan dari masyarakat.

Untuk diketahui beberapa waktu lalu terjadi keributan antara PT BNT dengan warga yang mengklaim jika lahan tersebut miliknya.

Perselisihan ini terjadi di saat PT BNT hingga melakukan replanting di salah satu lahan, namun dicegah warga tersebut, karena ia mengaku lahan tersebut miliknya.

Kapolres Bengkulu Tengah, AKBP. Dedi Wahyudi, melalui Kabag Ops, AKP. Ridwan Siregar menjelaskan, dalam mediasi ini sudah hadir langsung pihak Kejari Bengkulu. Dari pernyataan Kejari Bengkulu sudah dijelaskan kalau pemenang lelang lahan tersebut adalah PT BNT.

Kemudian proses lelang lahan tersebut juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi terkait eksekusi replanting yang akan dilaksanakan oleh PT BNT, sepenuhnya diserahkan ke PT BNT.

“Dari mediasi semuanya sudah jelas, bahwa Kejari Bengkulu telah melaksanakan lelang lahan tersebut dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam lelang tersebut PT BNT yang jadi pemenangnya, makanya lahan tersebut sah milik PT BNT,” ujarnya

Sementara itu, Rodi, warga yang mengklaim lahan tersebut miliknya hanya memiliki dasar akta jual beli yang ditandatangani oleh kepala desa pada tahun 2022.

Dalam kesempatan ini Polres Bengkulu Tengah menyarankan kepada pihak Rodi, untuk melaporkan kejadian ini ke Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Agar persoalan ini bisa di proses oleh pihak Kepolisian.

Nanti pihak kepolisian akan menelusuri, siapa yang menjual lahan tersebut kepada Rodi dan apakah ada hak penjual tersebut menjualkan lahan tersebut kepada Rodi. Kalau tidak ada haknya, berarti penjual tersebut sebagai tersangka dan Rodi sebagai korban.

mediasi di polres bengkulu tengah: lahan sah milik pt bnt                            koranrb.id - polres bengkulu tengah, rabu 6 maret 2024 bertempat di mako polres bengkulu tengah telah melaksanakan mediasi konflik lahan yang terjadi antara pt bio nusantara teknologi (bnt) dengan warga, rodi hazoni.
dalam mediasi ini dihadiri oleh kejaksaan negeri (kejari) bengkulu, perwakilan pt bnt hingga perwakilan dari masyarakat. 
untuk diketahui beberapa waktu lalu terjadi keributan antara pt bnt dengan warga yang mengklaim jika lahan tersebut miliknya.
perselisihan ini terjadi di saat pt bnt hingga melakukan replanting di salah satu lahan, namun dicegah warga tersebut, karena ia mengaku lahan tersebut miliknya. 
baca juga:pembangunan infrastruktur mukomuko tahun ini nihil, pekerja konstruksi kehilangan pekerjaan
baca juga:jelang pilkada ulang bengkulu selatan, 7 bintang bertarung di golkar
kapolres bengkulu tengah, akbp. dedi wahyudi, melalui kabag ops, akp. ridwan siregar menjelaskan, dalam mediasi ini sudah hadir langsung pihak kejari bengkulu. dari pernyataan kejari bengkulu sudah dijelaskan kalau pemenang lelang lahan tersebut adalah pt bnt. 
kemudian proses lelang lahan tersebut juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. jadi terkait eksekusi replanting yang akan dilaksanakan oleh pt bnt, sepenuhnya diserahkan ke pt bnt. 
“dari mediasi semuanya sudah jelas, bahwa kejari bengkulu telah melaksanakan lelang lahan tersebut dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. dalam lelang tersebut pt bnt yang jadi pemenangnya, makanya lahan tersebut sah milik pt bnt,” ujarnya
sementara itu, rodi, warga yang mengklaim lahan tersebut miliknya hanya memiliki dasar akta jual beli yang ditandatangani oleh kepala desa pada tahun 2022.
baca juga:jelang lebaran, dana sertifikasi 1.539 guru dibayar
baca juga:jelang lebaran, dana sertifikasi 1.539 guru dibayar
dalam kesempatan ini polres bengkulu tengah menyarankan kepada pihak rodi, untuk melaporkan kejadian ini ke satreskrim polres bengkulu tengah. agar persoalan ini bisa di proses oleh pihak kepolisian. 
nanti pihak kepolisian akan menelusuri, siapa yang menjual lahan tersebut kepada rodi dan apakah ada hak penjual tersebut menjualkan lahan tersebut kepada rodi. kalau tidak ada haknya, berarti penjual tersebut sebagai tersangka dan rodi sebagai korban. 
“kami menyarankan kepada saudara rodi untuk melaporkan kejadian ini, karena saudara rodi ini sebagai korban dalam kejadian ini. kalau sudah melapor, maka tim satreskrim polres bengkulu tengah bisa menindaklanjuti semua ini,” sampainya. 
sementara itu, kepala kejari (kajari) bengkulu dr. ni wayan sinaryati, sh, mh melalui kasi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti kejari bengkulu, marjek ravilo, sh, mh memaparkan, pihaknya hadir dalam mediasi ini sebagai pihak yang melakukan lelang terhadap aset yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana sunyoto pada tahun 2016/2017. 
baca juga:dprd siap dukung rencana investasi sektor pelabuhan di bengkulu utara 
baca juga:dewan bengkulu utara dukung ketegasan pemkab sanksi penunggak pajak
memang aset yang dimiliki terpidana ini, salah satunya berada di kawasan kabupaten bengkulu tengah. maka dari itu pihaknya didampingi badan pemulihan aset kejaksaan agung, melakukan proses, melalui plotting bersama kantor pertanahan terkait aset yang dimiliki oleh terpidana sunyoto. 
selanjutnya, pihaknya lakukan lelang melalui kpknl.
proses lelang sudah selesai dan pemenangnya adalah pt bnt.
namun di dalam perjalanannya ternyata masih ada klaim dari masyarakat terhadap lahan yang dilelang tersebut. 
baca juga:dprd bengkulu utara minta pengembangan fasilitas dan penerangan kawasan pasar purwodadi
baca juga:januari – maret 2025, 22 kasus dbd di mukomuko, warga diminta lakukan pemberantasan sarang nyamuk
“proses lelang sudah selesai dan pemenangnya pt bnt. namun dalam perjalanannya ternyata masih ada klaim dari masyarakat, makanya di sini terjadi sedikit problem dan kami hadir untuk menjelaskan,” sampainya 
apa yang sudah kejaksaan lakukan pada saat ini sudah selesai.
mulai dari tahapan persidangan tindak pidana korupsinya, sidang tipikornya, hingga sampai pelelangan aset terhadap terpidana yang dijadikan sebagai uang pengganti terhadap kerugian negara yang dilakukan oleh terpidana. 
hasil lelang lahan ini sudah kejari bengkulu setorkan menjadi penerimaan negara bukan pajak (pnbp) kejaksaan ditahun 2024. luas lahan yang dimiliki terpidana di kabupaten bengkulu tengah ini sebanyak 15 hamparan. 
baca juga:raih kesempatan beasiswa kedokteran dari kemenkes, kuliah di universitas terbaik di indonesia
baca juga:mengapa es teh terasa menyegarkan saat sedang puasa? berikut 2 faktanya
yang mana setiap hamparannya memiliki luas mencapai 2 hektare. namun dari 30 hamparan tersebut, 15 hamparan ini, yang menjadi polemik sekitar 7 hamparan.  “pada dasarnya kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan sebaik-baiknya. kami juga berharap semoga persoalan ini ada titik temunya,” sampainya. 
penasehat hukum pt bnt, sultan syahril, sh, mh mengatakan, dalam mediasi ini semuanya sudah dijelaskan secara detail dan pt bnt sudah ditetapkan sebagai pemenang. sebagai hak dari pt bnt, maka pt bnt pada hari ini akan memulai pelaksanaan replanting di lahan tersebut. 
sebab dengan adanya penundaan ini membuat kerugian pada pt bnt, baik kerugian finansial maupun tenaga. sebab target dari perusahaan replanting tersebut selesai 3 sampai 4 hari. pekerjaan awalnya hari jumat 28 februari 2025, namun diundur. 
“kita sudah rugi karena penundaan replanting ini. makanya apapun hasil mediasi ini, 1x24 jam kami akan melakukan replanting,” tegasnya
kuasa hukum rodi, sasriponi bahrin ranggolawe, s.ag, sh, mh mengatakan, kliennya membeli lahan tersebut berkisar rp 800 jutaan. yang mana klien saya tersebut membeli lahan tersebut  dari muhammad masrurik pada tahun 2022 lalu.
"klien saya telah membeli lahan tersebut senilai rp 800 juta kepada masrurik, yang dibuktikan dengan akta jual beli dan ditandatangani oleh kades serta para saksi," sampainya. 
menurutnya, berdasarkan keterangan salah satu saksi yang menandatangani akta jual beli itu, masrurik merupakan seseorang yang memiliki surat kuasa jual beli dari sunyoto sang pemilik tanah.
"salah satu saksi menyebut, bahwa ada surat kuasa jual beli dengan masrurik ini. tapi saya hingga saat ini belum melihat surat tersebut secara pasti," ucapnya.
dengan kejadian ini, pihaknya pihaknya akan melakukan gugatan perdata dan pidana terkait lahan tersebut. sebab pihaknya tak terima dengan kejadian ini dan kliennya sudah menjadi korban dalam kejadian ini. 
“kami akan melakukan gugatan perdata terhadap kasus ini dan juga melayangkan gugatan pidana terhadap pt bio yang melakukan perusakan lahan, padahal lahan ini masih berstatus sengketa," pungkasnya. 
diberitakan rb sebelumnya, pt (bnt) dinyatakan mempunyai hak sebagai pemilik atas 15 sertifikat hak milik (shm) di kecamatan pondok kelapa kabupaten bengkulu tengah.
meskipun sudah dinyatakan sebagai pemilik sah oleh negara berdasarkan hasil pemenang lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bengkulu, namun belakangan ada oknum warga yang mengklaim memiliki 7 lahan tersebut. 
dikonfirmasi, penasihat hukum pt bio nusantara teknologi, sultan syahril, sh, mh mengatakan telah mendapat informasi ada oknum warga mengklaim 7 lahan dari 15 shm yang telah dimiliki pt bio nusantara teknologi.
namun setelah dikroscek, oknum warga tersebut tidak memiliki dokumen resmi seperti shm. 
oknum warga tersebut diketahui hanya memiliki dokumen jual beli, bukan shm. "tidak mungkin sertifikat atau shm pemenang lelang yang sudah diakui oleh negara kalah dengan selembar jual beli," kata sultan. 
dijelaskan sultan, pada bulan februari 2024 pt bio nusantara teknologi mengikuti lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bengkulu atas 15 shm di pondok kelapa bengkulu tengah.
hasilnya, pt bio nusantara teknologi dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas 15 shm tersebut. risalah lelang tertuang dalam nomor: 34/05.01/2024 kementerian keuangan ri ditjend kekayaan negara kanwil djkn lampung dan bengkulu, kpkln bengkulu. 
menurut peraturan shm adalah singkatan dari sertifikat hak milik, yaitu dokumen yang menunjukkan kepemilikan  tanah dan bangunan tertinggi di indonesia. shm memiliki kekuatan hukum tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.
sertifikat hak milik (shm) telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (uupa). shm juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah (ppat). 
undang-undang nomor 5 tahun 1960 pasal 20 uupa menjelaskan bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. lalu pasal 20 hingga 27 uupa menjelaskan bahwa pemegang hak milik dapat menguasai tanah dan/atau bangunan tersebut secara penuh tanpa batas waktu. 
selanjutnya peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998. pp ini memberikan kewenangan kepada pejabat pembuat akta tanah (ppat) untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah.
kpknl secara hukum dan peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan yang jelas. kpknl merupakan instansi vertikal di bawah direktorat jenderal kekayaan negara (djkn) kementerian keuangan.
adapun salah satu tugas dan fungsi kpkln adalah melaksanakan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif. adapun regulasi terkait kpknl (kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang) yakni peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 122 tahun 2023, pmk nomor 93/pmk.06/2010, dan pmk nomor 102/pmk.01/2008. 
menurut sultan, sangat tidak mungkin lahan yang dilelang oleh negara melalui kpknl bengkulu ilegal. apalagi sampai dimiliki oleh pihak-pihak lain. 
"jadi berdasarkan lelang kpkln, kami dinyatakan sebagai pihak yang sah memiliki lahan 15 shm itu. mustahil kalau negara sampai mengakui atau menerbitkan 2 shm atas lahan yang sama. dan sangat mustahil bila negara melalui kpkln melelang lahan yang sudah ada pemiliknya," tukas sultan.
untuk memenangkan lelang tersebut, menurut sultan, pt. bio nusantara teknologi mempunyai proses yang panjang. bahkan sebelum dilakukan lelang oleh negara, tim pengadilan negeri, kejaksaan telah melakukan survei lokasi guna untuk melaksanakan putusan pengadilan. 
"kami baru tahu setelah ada lelang ada oknum warga yang mengklaim memiliki lahan atas 7 shm itu. padahal tidak memiliki dasar hukum yang jelas," ungkap sultan. (jee)
dari mediasi semuanya sudah jelas, bahwa kejari bengkulu telah melaksanakan lelang lahan tersebut dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. dalam lelang tersebut pt bnt yang jadi pemenangnya, makanya lahan tersebut sah milik pt bnt,” 
 
kronologis 
- februari 2024 pt bio nusantara teknologi (bnt) mengikuti lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bengkulu. 
- fungsi kpkln adalah melaksanakan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif. 
- pt bnt dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh kpkln.
- lelang dimenangkan pt bnt terhadap 15 lahan dengan sertifikat hak milik (shm) di pondok kelapa bengkulu tengah. 
- risalah lelang tertuang dalam nomor: 34/05.01/2024 kementerian keuangan ri ditjend kekayaan negara kanwil djkn lampung dan bengkulu, kpkln bengkulu. 
- menurut peraturan shm adalah singkatan dari sertifikat hak milik, yaitu dokumen yang menunjukkan kepemilikan tanah dan bangunan tertinggi di indonesia. 
  shm memiliki kekuatan hukum tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. 
 
regulasi tentang sertifikat hak milik (shm) 
- diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (uupa). 
- shm juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah (ppat). 
 
undang-undang nomor 5 tahun 1960
- pasal 20 uupa menjelaskan bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. 
- pasal 20 hingga 27 uupa menjelaskan bahwa pemegang hak milik dapat menguasai tanah dan/atau bangunan tersebut secara penuh tanpa batas waktu. 
 
peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 
- pp ini memberikan kewenangan kepada pejabat pembuat akta tanah (ppat) untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 7 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan