Sah oleh Negara, PT BNT Menang Lelang tapi Diklaim Oknum Warga, PT BNT Miliki SHM
Penasihat Hukum PT Bio Nusantara Teknologi, Sultan Syahril, SH, MH--reno/rb
Regulasi tentang Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- SHM juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
- Pasal 20 UUPA menjelaskan bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
- Pasal 20 hingga 27 UUPA menjelaskan bahwa pemegang hak milik dapat menguasai tanah dan/atau bangunan tersebut secara penuh tanpa batas waktu.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
- PP ini memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah.
Regulasi terkait KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023, PMK Nomor 93/PMK.06/2010, dan PMK Nomor 102/PMK.01/2008.
PMK Nomor 122 Tahun 2023 Berisi petunjuk pelaksanaan lelang, Mengatur alur permohonan lelang baru, Mengatur penyelenggaraan lelang di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang, Mengatur pelaksanaan lelang terjadwal khusus, Mendukung digitalisasi dengan teknologi informasi.
- Tag
- Share
-
-
