Sah oleh Negara, PT BNT Menang Lelang tapi Diklaim Oknum Warga, PT BNT Miliki SHM

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 05 Mar 2025 - 23:00

Penasihat Hukum PT Bio Nusantara Teknologi, Sultan Syahril, SH, MH--reno/rb

Menurut peraturan SHM adalah singkatan dari Sertifikat Hak Milik, yaitu dokumen yang menunjukkan kepemilikan tanah dan bangunan tertinggi di Indonesia.

SHM memiliki kekuatan hukum tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

Sertifikat Hak Milik (SHM) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

SHM juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 UUPA menjelaskan bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Lalu Pasal 20 hingga 27 UUPA menjelaskan bahwa pemegang hak milik dapat menguasai tanah dan/atau bangunan tersebut secara penuh tanpa batas waktu.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. PP ini memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah.

KPKNL secara hukum dan peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan yang jelas. KPKNL merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Adapun salah satu tugas dan fungsi KPKLN adalah melaksanakan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif.

Adapun regulasi terkait KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023, PMK Nomor 93/PMK.06/2010, dan PMK Nomor 102/PMK.01/2008.

Menurut Sultan, sangat tidak mungkin lahan yang dilelang oleh negara melalui KPKNL Bengkulu ilegal. Apalagi sampai dimiliki oleh pihak-pihak lain.

sah oleh negara, pt bnt menang lelang tapi diklaim oknum warga, pt bnt miliki shm                             koranrb.id - pt bio nusantara teknologi (bnt) mempunyai hak sebagai pemilik atas 15 sertifikat hak milik (shm) di kecamatan pondok kelapa kabupaten bengkulu tengah.
setelah dinyatakan sebagai pemilik sah oleh negara berdasarkan hasil pemenang lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bengkulu.
namun belakangan ada oknum warga yang mengklaim memiliki 7 lahan tersebut.
dikonfirmasi, penasihat hukum pt bio nusantara teknologi, sultan syahril, sh, mh mengatakan telah mendapat informasi ada oknum warga mengklaim 7 lahan dari 15 shm yang telah dimiliki pt bio nusantara teknologi.
baca juga:ada yang salah, elpiji 3 kg sudah tembus rp40 ribu per tabung
baca juga:marques jadi ancaman serius: cek klasemen (sementara) motogp 2025
namun setelah dikroscek, oknum warga tersebut tidak memiliki dokumen resmi seperti shm. 
oknum warga tersebut diketahui hanya memiliki dokumen jual beli, bukan shm.
"tidak mungkin sertifikat atau shm pemenang lelang yang sudah diakui oleh negara kalah dengan selembar jual beli," kata sultan. 
dijelaskan sultan, pada bulan februari 2024 pt bio nusantara teknologi mengikuti lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bengkulu atas 15 shm di pondok kelapa bengkulu tengah.
baca juga:warisan utang kegiatan fisik 2024 jadi sorotan, bupati seluma pastikan segera lakukan kajian
baca juga:timnas vs bahrain harga tiket tertinggi rp1,75 juta
hasilnya, pt bio nusantara teknologi dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas 15 shm tersebut.
risalah lelang tertuang dalam nomor: 34/05.01/2024 kementerian keuangan ri ditjend kekayaan negara kanwil djkn lampung dan bengkulu, kpknl bengkulu. 
menurut peraturan shm adalah singkatan dari sertifikat hak milik, yaitu dokumen yang menunjukkan kepemilikan tanah dan bangunan tertinggi di indonesia.
shm memiliki kekuatan hukum tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.
baca juga:warisan utang kegiatan fisik 2024 jadi sorotan, bupati seluma pastikan segera lakukan kajian
baca juga:warisan utang kegiatan fisik 2024 jadi sorotan, bupati seluma pastikan segera lakukan kajian
sertifikat hak milik (shm) telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (uupa).
shm juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah (ppat). 
undang-undang nomor 5 tahun 1960 pasal 20 uupa menjelaskan bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
lalu pasal 20 hingga 27 uupa menjelaskan bahwa pemegang hak milik dapat menguasai tanah dan/atau bangunan tersebut secara penuh tanpa batas waktu. 
selanjutnya peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998. pp ini memberikan kewenangan kepada pejabat pembuat akta tanah (ppat) untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah.
baca juga:timnas vs bahrain harga tiket tertinggi rp1,75 juta
baca juga:industri manufaktur tumbuh dan menyerap tenaga kerja baru 
kpknl secara hukum dan peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan yang jelas. kpknl merupakan instansi vertikal di bawah direktorat jenderal kekayaan negara (djkn) kementerian keuangan.
adapun salah satu tugas dan fungsi kpkln adalah melaksanakan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif.
adapun regulasi terkait kpknl (kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang) yakni peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 122 tahun 2023, pmk nomor 93/pmk.06/2010, dan pmk nomor 102/pmk.01/2008. 
menurut sultan, sangat tidak mungkin lahan yang dilelang oleh negara melalui kpknl bengkulu ilegal. apalagi sampai dimiliki oleh pihak-pihak lain. 
baca juga:penilaian tower pltu pt tlb sempat diwarnai kericuhan 
baca juga:pasar atas curup diusulkan jadi pasar tematik industri
"jadi berdasarkan lelang kpknl, kami dinyatakan sebagai pihak yang sah memiliki lahan 15 shm itu. mustahil kalau negara sampai mengakui atau menerbitkan 2 shm atas lahan yang sama. dan sangat mustahil bila negara melalui kpkln melelang lahan yang sudah ada pemiliknya," tukas sultan.
untuk memenangkan lelang tersebut, menurut sultan, pt. bio nusantara teknologi mempunyai proses yang panjang. bahkan sebelum dilakukan lelang oleh negara, tim pengadilan negeri, kejaksaan telah melakukan survei lokasi guna untuk melaksanakan putusan pengadilan. 
"kami baru tahu setelah ada lelang ada oknum warga yang mengklaim memiliki lahan atas 7 shm itu. padahal tidak memiliki dasar hukum yang jelas," ungkap sultan. 
baca juga:bahas pilkada ulang bengkulu selatan, ini hasilnya 
baca juga:industri perhiasan berpotensi topang ekonomi, ekspor lampaui usd 5 miliar 
kronologis 
- februari 2024 pt bio nusantara teknologi (bnt) mengikuti lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bengkulu. 
- fungsi kpkln adalah melaksanakan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif. 
- pt bnt dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh kpkln.
- lelang dimenangkan pt bnt terhadap 15 lahan dengan sertifikat hak milik (shm) di pondok kelapa bengkulu tengah. 
- risalah lelang tertuang dalam nomor: 34/05.01/2024 kementerian keuangan ri ditjend kekayaan negara kanwil djkn lampung dan bengkulu, kpkln bengkulu. 
- menurut peraturan shm adalah singkatan dari sertifikat hak milik, yaitu dokumen yang menunjukkan kepemilikan tanah dan bangunan tertinggi di indonesia. 
  shm memiliki kekuatan hukum tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. 
 
regulasi tentang sertifikat hak milik (shm) 
- diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (uupa). 
- shm juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah (ppat). 
 
undang-undang nomor 5 tahun 1960
- pasal 20 uupa menjelaskan bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. 
- pasal 20 hingga 27 uupa menjelaskan bahwa pemegang hak milik dapat menguasai tanah dan/atau bangunan tersebut secara penuh tanpa batas waktu. 
 
peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 
- pp ini memberikan kewenangan kepada pejabat pembuat akta tanah (ppat) untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah.
 
regulasi terkait kpknl (kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang) 
- peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 122 tahun 2023, pmk nomor 93/pmk.06/2010, dan pmk nomor 102/pmk.01/2008. 
  pmk nomor 122 tahun 2023 berisi petunjuk pelaksanaan lelang, mengatur alur permohonan lelang baru, mengatur penyelenggaraan lelang di luar wilayah jabatan pejabat lelang, mengatur pelaksanaan lelang terjadwal khusus, mendukung digitalisasi dengan teknologi informasi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 6 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan