Hingga Awal 2025, Banyak Usaha Belum Kantongi Setifikat Halal

BENGKULU, KORANRB.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Bengkulu masih menemukan sebagian besar usaha reguler di Provinsi Bengkulu yang belum kantongi sertifikat halal.

Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 pada pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

Namun pada perjalanannya sendiri, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Bengkulu, melalui Satuan Tugas Halal, BPJPH mencatat hanya 17.000 usaha self declare alias Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta usaha regular atau usaha besar yang memiliki sertifikat halal di Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Perumahan Nelayan Desa Tanggo Raso Bermasalah Karena Ini

“Kita gabungkan jumlahnya 17.000 usaha yang baru memiliki sertifikat halal, dan hanya 20 persen usaha reguler sisanya usaha kecil self declare,” kata Sekretaris Satgas Halal Provinsi Bengkulu, H Nahwan Effendi, S.Ag, MM kepada RB, Selasa, 18 Februari 2025.

Untuk itu ia menegaskan agar seluruh usaha reguler seperti catering, restouran, hotel dan lainnya untuk segera memproses kewajibannya mengantongi sertifikat halal.

Nahwan menuturkan kewajiban bagi usaha reguler untuk memiliki sertifikat hal tersebut, sudah berlaku sejak November 2024 kemarin. 

“Sesuai dengan amanat UU. Sertifikat halal bagi produk yang diedarkan dan dipasarkan oleh usaha reguler sudah berlaku sejak November 2024 kemari,” ucapnya.

BACA JUGA:Dinsos Perketat Penyisiran Keberadaan Gepeng di Kota Bengkulu

Berkenaan dengan hal tersebut, ia menyebutkan tengah berkoordinasi dengan pemerintahan Provinsi (Pemprov) Bengkulu dan Pemerintahan Daerah (Pemda) melalui dinas Koprasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk percepatan pengurusan sertifikat halal produk dari usaha di setiap daerah.

“Sudah berkoordinasi dengan lintas sektor guna percepatan produk para pelaku usaha mengantongi sertifikat halal,” ujarnya.

Ia menerangkan saat ini masih dalam tahap sosialisasi tentang ketentuan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) jika sudah mendapatkan laporan dari masyarakat.

BACA JUGA:Waspada Penyakit DBD, Tahun Lalu 496 Kasus, 1 Warga Meninggal Dunia

“Tidak menutup kemungkinan kalau kita akan Sidak kalau sudah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang produk yang memang tidak aman diedarkan,” ujarnya.