Efisiensi Tak Sentuh Belanja Langsung, Tunjangan dan Honorer Tidak Dipangkas

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 16 Feb 2025 - 22:50

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Juhaili, S.IP--ist/rb

efisiensi tak sentuh belanja langsung, tunjangan dan honorer tidak dipangkas                            bengkulu, koranrb.id – ketua komisi iii, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, juhaili, s.ip menyebutkan belanja lansung tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran.
saat ini kebijakan efisiensi anggaran sudah semakin terang.
sebab kemarin kementerian keuangan (kemenkeu) telah mengeluarkan keputusan menteri keuangan (kmk) nomor 29 tahun 2025, menerangkan bahwa belanja langsung tidak termasuk dalam kebijakan tersebut.
“ada beberapa provinsi sudah menghitung dan mengimplemetasikan item-item yang terkena efisiensi,” kata juhaili.
baca juga:29 dewan bengkulu utara periode 2019-2024 masuk daftar tgr sppd yang diusut jaksa 
sementara provinsi bengkulu sendiri, menurutnya akan lebih ideal menerapkan hal tersebut setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik.
sebab dengan begitu, dapat mengukur rencana kerja melalui visi-misi akan diketahui apa saja item-item yang dicanakan dalam penerapan kebijakan efisiensi tersebut.
“dan semakin kesini efisiensi inikan semakin terang, artinya ternyata bukan untuk belanja langsung,” ujarnya.
ia menerangkan perihal pengajian pegawai, baik honorer dan aparatur sipil negara (asn) dan bahkan tunjangan tidak termasuk dalam kategori efisiensi.
baca juga:masih mungkin bertambah, anggaran perjalanan dinas dipotong setengah
“bukan belanja langsung, jadi penggajian dan gaji 13 dan 14 tidak termasuk dalam kategori efisiensi,” jelas juhaili.
sementara yang termasuk dalam kategori efisiensi tersebut seperti rangkaian seremonial dan belanja-belanja yang bersifat tidak prioritas.
“jadi artinya, kita berharap belanja infrastrukturnya tetap dong, untuk skala apbd (anggaran pendapatan dan belanja daerah, red) provinsi,” pungkasnya.
untuk itu, ia menyebutkan komisi iii dprd provinsi bengkulu akan memanggil mitra-mitra, seperti balai wilayah sungai sumatera vii, dan balai pelaksana jalan nasional (bpjn) untuk mengekspos kebijakan efisiensi guna penerapannya di provinsi bengkulu.
baca juga: kurang anggaran, hanya 19 cctv di jalanan kota bengkulu yang berfungsi
di sisi lain, juhaili menuturkan belanja infrastruktur provinsi bengkulu yang berasal dari apbd tahun anggaran (ta) 2025 dan telah sahkan sebesar rp127 miliar.
menurut juhaili angka tersebut sebelumnya disusun sebelum adanya kebijakan efisiensi dan berharap adanya tambahan dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (apbn).
sehingga pagu anggaran belanja infrastruktur provinsi bengkulu dapat menyentuh rp300 miliar.
“jadi asumsi kita waktu itu bisa ketemu sampai rp300 miliar.
baca juga:diduga perbup pembebasan lahan pemkab seluma bermasalah, kejari seluma temui ahli kemendagri
tapi dengan kondisi hari, sudah berbeda pagu anggarannya nanti dan program mana yang akan bisa dilaksanakan dan tidak bisa,” ujarnya.
kendati demikian, ia menargetkan anggaran sebesar rp127 miliar tersebut tidak kembali dipangkas, agar provinsi bengkulu dapat belanja infrastruktur daerah.
“ya kita minta yang sifatnya prioritas jangan terganggu dengan adanya efisiensi,” tutup juhaili.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 17 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan