BKN dan KemenPANRB Bahas Rangkaian Seleksi PPPK Tahap 2, Ditargetkan Tuntas Juli 2025

Reporter: Fazlul Rahman |

Editor: Sumarlin |

Sabtu , 01 Feb 2025 - 12:07

BAHAS PPPK: BKN dan KemenPANRB menggelar pertemuan membahas kelanjutan rangkaian seleksi PPPK tahap 2 dan penataan tenaga non-ASN.-foto: bkn/koranrb.id-

KORANRB.ID – Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPANRB membahas kelanjutan rangkaian seleksi PPPK formasi tahun 2024.

Pembahasan ini juga menyangkut penyelesaian penataan tenaga non-ASN atau honorer di instansi pemerintah daerah maupun kementerian.

Rapat pembahasan terkait PPPK tahun 2024 ini dihadiri Kepala BKN Prof. Zudan Arif bersama Menteri PANRB serta dihadiri pejabat pimpinan tinggi di BKN dan KemenPANRB bertempat di kantor KemenPANRB Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.

Ada beberapa poin yang dibahas dalam rapat tersebut. Diantaranya menyangkut seleksi PPPK tahap II yang menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non-ASN atau tenaga honorer.

Zudan Arif juga menyampaikan lanjutan tahap seleksi PPPK Tahap 2 direncanakan akan diselenggarakan pada April 2025.

Sementara target penyelesaian seluruh rangkaian seleksi PPPK pada bulan Juli 2025.

Menurutnya, saat ini pemerintah masih fokus dalam penataan tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN.

“Namun, tidak menutup kemungkinan akan adanya alternatif lain terhadap tenaga non-ASN di luar pangkalan data yang sudah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut dan berstatus aktif,” jelas Zudan dilansir dari laman bkn.go.id.

Zudan menyampaikan dalam rapat tersebut juga ada pembahasan oleh BKN serta KemenPANRB terkait skema dalam penyelesaian tenaga non-ASN serta perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaannya.

Ditegaskannya, keputusan serta regulasi penataan tenaga non-ASN sedang disiapkan pemerintah.

bkn dan kemenpanrb bahas rangkaian seleksi pppk tahap 2, ditargetkan tuntas juli 2025                            koranrb.id – badan kepegawaian negara (bkn) dan kemenpanrb membahas kelanjutan rangkaian seleksi pppk formasi tahun 2024.
pembahasan ini juga menyangkut penyelesaian penataan tenaga non-asn atau honorer di instansi pemerintah daerah maupun kementerian.
rapat pembahasan terkait pppk tahun 2024 ini dihadiri kepala bkn prof. zudan arif bersama menteri panrb serta dihadiri pejabat pimpinan tinggi di bkn dan kemenpanrb bertempat di kantor kemenpanrb jakarta, jumat, 31 januari 2025.
ada beberapa poin yang dibahas dalam rapat tersebut. diantaranya menyangkut seleksi pppk tahap ii yang menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non-asn atau tenaga honorer. 
baca juga:pemkab rejang lebong akan dalami perangkat desa lulus seleksi pppk 
baca juga:gagal ikut seleksi pppk, nasib honorer tak masuk database di kepahiang makin tak jelas
zudan arif juga menyampaikan lanjutan tahap seleksi pppk tahap 2 direncanakan akan diselenggarakan pada april 2025.
sementara target penyelesaian seluruh rangkaian seleksi pppk pada bulan juli 2025.
menurutnya, saat ini pemerintah masih fokus dalam penataan tenaga non-asn yang terdata dalam pangkalan data bkn. 
“namun, tidak menutup kemungkinan akan adanya alternatif lain terhadap tenaga non-asn di luar pangkalan data yang sudah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut dan berstatus aktif,” jelas zudan dilansir dari laman bkn.go.id.
zudan menyampaikan dalam rapat tersebut juga ada pembahasan oleh bkn serta kemenpanrb terkait skema dalam penyelesaian tenaga non-asn serta perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaannya. 
baca juga:raih kepercayaan tinggi masyarakat, begini respon pengamat hukum dan tokoh pemuda terhadap kejaksaan
baca juga:pemkab rejang lebong kecolongan, 64 pejabat desa lolos seleksi pppk tahap i
ditegaskannya, keputusan serta regulasi penataan tenaga non-asn sedang disiapkan pemerintah.
“kami berharap agar hal ini segera rampung beriringan dengan penyelesaian seleksi pppk tahap 2,” jelasnya.
sebelumnya, menpanrb, rini widyantini mengatakan pemerintah sudah membuka kesempatan luas bagi tenaga non-asn untuk ikut dalam seleksi pppk tahun 2024. 
menurutnya, pemerintah dan dpr ri sudah berkomitmen kuat dalam penataan ini.
“pemerintah bersama dpr ri sudah berkomitmen menyelesaikan tenaga non-asn yang sudah terdata dalam database bkn. seleksi pppk tahap kedua ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin,” terang rini dilansir dari laman menpan.go.id.
kebijakan ini merupakan tindak lanjut keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) no. 15/2025. 
baca juga:tidak lolos seleksi, pemprov wacanakan pengangkatan pppk paruh waktu
baca juga:usai dilantik, teddy-gustianto pastikan langsung kerja mewujudkan seluma emas
rini berpesan pejabat pembina kepegawaian (ppk) masing-masing instansi harus memastikan seluruh tenaga non-asn yang terdata dalam database bkn bisa mendaftar sebagai asn.
pemerintah juga ingin memastikan pemerintah pusat dan daerah melakukan pengangkatan tenaga non-asn yang mengikuti seleksi tahap ii menjadi pppk, atau pppk paruh waktu.
instansi pemerintah diimbau memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua pada empat jabatan pelaksana yang tersedia. pelamar pppk 2024 dapat melamar pada jabatan pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional.
tenaga non-asn yang bisa mendaftar pada seleksi tahap ii ini adalah tenaga non-asn database bkn yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) pada seleksi administrasi pppk tahap i, tenaga non-asn database bkn yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) pada seleksi administrasi pengadaan cpns ta 2024, tenaga non-asn database bkn yang belum melamar pada seleksi asn, tenaga non-asn database bkn yang memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan pppk tahap i, serta tenaga non-asn database bkn yang memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi cpns tahun anggaran 2024.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan