MUKOMUKO,KORANRB.ID – Beberapa hari terakhir, Bulog turun ke Kabupaten Mukomuko untuk memborong gabah padi hasil panen petani.
Dimana untuk harga beli yang ditetapkan Bulog lebih tinggi dari harga tengkulak.
Bulog membeli gabah kering petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yakni sebesar Rp 6.500/ kilogram.
Turunnya Bulog langsung ke Mukomuko dan membeli gabah kering petani, secara tidak langsung juga memerangi praktik tengkulak yang membeli gabah padi petani dengan harga murah.
“Benar, karena saat ini sebagian besar petani tengah panen padi, maka dari itu Bulog gencar melakukan pembelian gabah kering di Mukomuko,” kata Kepala Dinas Ketahan Pangan Kabupaten Mukomuko, Elxandy Ultria Dharma, S.TP., M.Ec.Dev.
BACA JUGA:Peringatan OTDA, Tingkatkan Sinergi Membangun
BACA JUGA:Penilaian MCP KPK, Kabupaten Mukomuko Posisi 7 di Provinsi Bengkulu
Elxandry menyampaikan, sejak panen musim tanam pertama (MT1) tahun ini, harga beli pengepul atau tengkulak paling mahal masih diangka Rp6.000 per kilogram (Kg) atau dibawah HPP. Dengan turunya Bulog untuk membeli gabah padi petani dengan harga sebesar Rp 6.500 perKg, tentu disambut baik oleh petani.
"Bulog sudah turun ke Mukomuko dan sudah membeli gabah padi petani seperti apa yang sudah direncakan dari awal tahun lalu,"ujar Elxandry.
Dia menjelaskan, kuota pembelian Bulog Divre Bengkulu untuk bulan April di Mukomuko sebanyak 400 ton gabah.
Sementara, sawah petani di Kabupaten Mukomuko yang diperkirakan panen pada bulan April 2025 ini ada sebanyak 50 hektare. Dengan total hasil penen padi yang belum bisa diperdiksi.
"Untuk hasil panen, biasanya kita rata-rata 6 ton per hektare. Artinya ada sekitar 300 ton hasil panen bulan April ini bisa ditampung oleh Bulog. Namun untuk jumlah panen gabah tersebut jika melihat dari tahun sebelumnya. Bisa jadi lebih banyak dan lebih sedikit," ujarnya.
Kendati demikian Elxandry menjelaskan, ada kriteria gabah padi yang ditentukan oleh pihak Bulog saat akan dibeli. Pertama kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa paling besar 10 persen.
BACA JUGA:Bedah 40 Rumah Terhambat Anggaran Pendamping
BACA JUGA:Oknum Kades Menikah Lagi dengan ASN, Keduanya Bisa PTDH, Lantaran Tak Diizinkan Istri Pertama