Untuk mempercepat kegiatan, Harika meminta kepada masing-masing desa agar menyiapkan semua berkas dari jauh hari.
Pastikan semua berkas lengkap dan jelas, sehingga pada pemeriksaan nanti tidak ada kesalahan dan desa tersebut masuk ke dalam salah satu sampel desa yang mempunyai risiko menimbulkan KN.
"Silahkan siapkan berkas, sebagaimana dibutuhkan.
Lengkapi semuannya sesuai dengan seluruh kegiatan di tahun 2024," terang Harika.
BACA JUGA:Bengkulu Selatan Belum Miliki Sentra Oleh-oleh Khas Daerah
Sementara itu, Kajari Kaur Kajari Kaur Pofrizal SH, MH, mengungkapkan sama seperti tahun-tahun sebelumnya pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur siap melakukan pendampingan jika memang setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat ditemukan kerugian negara dan adanya indikasi tindak pidana Korupsi.
"Terkait dengan audit reguler, kita siap melakukan pendampingan.
Kalau ada yang punya risiko tinggi, kejaksaan siap terima pelimpahannya," ungkap Kajari.
Dia juga meminta, pihak Inspektorat benar-benar melakukan audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BACA JUGA:Dinkes Lebong Pastikan Rutin Cek Jajanan Anak Sekolah
Jangan sampai tugas dan tupoksi tidak dijalankan, sehingga ada upaya tebang pilih dalam pelaksanaan audit yang saat ini tengah berlangsung.
"Jangan tebang pilih, kalau ditemukan ada KN langsung proses minta pengembalian," tegas Andi.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kaur Sislan, S.Sos memberikan imbauan kepada seluruh Kepala Desa (Kades) dalam audit yang akan dilakukan oleh Inspektorat nanti agar menyediakan segala berkas yang dibutuhkan.
Agar pada saat pelaksanaan penghitungan, tidak terjadi kekeliruan.
BACA JUGA:Wabup Bengkulu Selatan Fokus Bantu Rakyat
"Setiap Kades, saat pengambilan sampel untuk audit beberapa waktu yang lalu telah kita berikan imbauan untuk berkas agar semuanya disiapkan,"sampai Sislan.